Penerapan Pasal 71 KUHP Dalam Perkara Perbarengan Tindak Pidana Yang Diajukan Terpisah

Seorang terdakwa yang sedang diperiksa perkaranya di persidangan, bisa saja berstatus sedang menjalani pidana berdasarkan putusan hakim terdahulu atau sedang diadili juga dalam perkara lain karena dakwaan atas beberapa perbuatan tersebut dipisahkan oleh Penuntut Umum, sekalipun perbuatan-perbuatan itu sebenarnya dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, yang didalamnya bisa mengandung perbarengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 64 atau 65 KUHP.

Bagi Terdakwa yang perkara-perkaranya diajukan bersamaan ke pengadilan dan statusnya ditahan, maka di salah satu berkas, status tahanannya akan berbunyi “Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Bagi Terdakwa yang perkaranya diajukan setelah dia menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara sebelumnya, maka seharusnya bunyi keterangan status penahanannya adalah “Terdakwa sedang menjalani pidana

Persoalannya adalah, ada sebagian penegak hukum yang berpendapat bahwa terdakwa yang berada dalam kondisi seperti tersebut di atas, dalam perkara yang diadili belakangan, statusnya adalah residivis.

Pertanyaannya adalah, benarkah statusnya residivis, atau ia sebenarnya melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbarengan tindak pidana? Saya akan mencoba membahasnya.

Residivis.

Seseorang menyandang status residivis jika dia melakukan pengulangan tindak pidana setelah ia selesai menjalani seluruh atau sebagian masa pidananya. Bisa juga seorang terpidana melakukan tindak pidana saat ia menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Ancaman pidana maksimal dalam ketentuan pidana tertentu bahkan dapat ditambah sepertiganya jika ia melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP bab XXXI pasal 486, 487 dan 488.

Perbarengan Tindak Pidana

Sedangkan mengenai perbarengan tindak pidana, diatur dalam KUHP bab VI, mulai pasal 63 sampai dengan pasal 71.

Perbuatan Terdakwa dapat mengandung perbarengan tindak pidana baik dalam bentuk satu perbuatan yang mengenai lebih dari satu ketentuan pidana (concursus idealis), perbuatan yang berlanjut, atau perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diatur dalam ketentuan pidana berbeda-beda (concursus realis).

Selanjutnya, kita perlu memperhatikan pasal 71 KUHP, yang berbunyi “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini (Bab VI) mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama

Ketentuan pasal 71 KUHP tersebut di atas, telah memperkirakan adanya perkara yang diajukan terpisah-pisah, sekalipun perbuatan terdakwa memenuhi kriteria perbarengan tindak pidana dan memungkinkan dilakukan penggabungan dalam satu surat dakwaan. Selain itu, ketentuan pasal 71 KUHP ingin memastikan pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak melebihi dari ketentuan penjatuhan pidana maksimal atau melanggar ketentuan lain terkait penjatuhan pidana, antara lain sebagaimana termuat dalam pasal 63 ayat (1), pasal 64  ayat (1), pasal 65 ayat (2), pasal 66 ayat (1), atau pasal 67 KUHP.

Terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana, tidak boleh disamakan begitu saja dengan terdakwa yang berstatus residivis. Penjatuhan pidana dapat menjadi terlalu berat, jika dibandingkan perkara perbarengan tersebut diajukan dalam satu berkas dan digabungkan dalam satu surat dakwaan.

Bahkan, lebih jauh menurut saya, dalam konteks paradigma pemidanaan saat ini, agar kepada terdakwa dijatuhi pidana yang tidak terlalu jauh dari pola penjatuhan pidana dalam perkara-perkara sejenis (yang diajukan dalam satu surat dakwaan) yang variabel-variabelnya tidak jauh berbeda.

Menurut saya, dalam keadaan perbarengan tindak pidana, adanya keadaan memberatkan  yang biasanya dicantumkan dalam surat tuntutan atau putusan hakim, bukanlah karena terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, melainkan karena perbarengan tindak pidana itu sendiri. Mencantumkan keterangan bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara perkara yang seharusnya dianggap sebagai perkara perbarengan, akan membuat rancu antara konsep residivis dan perbarengan tindak pidana.

Memperbaiki Manajemen Administrasi Perkara

Dari sisi manajemen perkara, Penuntut Umum harus berkoordinasi satu sama lain jika menangani perkara-perkara yang ada kaitannya seperti ini. Tujuannya agar pengajuan tuntutan, khususnya lagi dalam hal permohonan penjatuhan pidana kepada hakim, menjadi proporsional sebagaimana diamanatkan pasal 71 KUHP.

Termasuk saat proses pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, seyogyanya diterangkan dan terdapat catatan khusus yang menjelaskan bahwa perkara tersebut sesungguhnya adalah perkara perbarengan yang diajukan terpisah, disertai alasan-alasan yang melatar belakanginya.

Demikian pula di pengadilan negeri. Perkara-perkara yang ada kaitannya sebisa mungkin diadili oleh Majelis Hakim yang sama. Jika tidak dimungkinkan, maka antar Majelis Hakim sepatutnya bersedia berdiskusi dan berkoordinasi mengenai penjatuhan pidana. Dengan kultur yang demikian, maka diharapkan usaha mewujudkan keadilan untuk semua, menjadi maksimal.

I Ketut Darpawan, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Udayana dan saat ini sedang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Palu

Leave a Reply