Penegakan Hukum Dalam Menjaga Perlindungan Masyarakat Terhadap Perdagangan Elektronik (Refleksi Tingginya Harga Masker)

Sebagaimana tentang munculnya virus corona yang telah banyak menyebabkan kematian di kota wuhan, China, telah menimbulkan rasa ketakutan terhadap kalangan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan masker oleh masyarakat yang dipahami sebagai langkah awal untuk menghindari penularan virus tersebut.

Namun sejalan dengan tingginya kebutuhan akan penggunaan masker membuat harga masker menjadi melambung tinggi yang semula harga masker tersebut berkisar Rp 20.000 dengan isi 50 pcs menjadi Rp200.000 bahkan sampai mencapai harga fantastis yakni Rp400.000-Rp800.000.

Hal ini semestinya telah menjadi perhatian khusus pemerintah dalam bidang perdagangan baik terhadap pelaku usaha konvensional ataupun pelaku usaha secara elektronik, guna untuk menjamin ketersediaan barang dan menertibkan harga dari pedagang-pedagang nakal, khususnya yang menjual melalui media elektronik karena secara gamblang menjual barangnya melebihi Harga eceran Tertinggi. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila hal tersebut di duga terdapat permainan Monopoli maka dapat dijerat dalam Pasal 48 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999.

Untuk menekan pedagang atau pelaku usaha nakal semestinya pemerintah tidak hanya mengurangi ekspor masker namun juga harus menetapkan kebijakan harga dan pengelolaan stock sesuai pasal 26 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan apabila perlu menunjuk BUMN untuk pengendalian ketersedian, stabilisasi harga, dan distribusi barang.

Terlebih lagi dengan penjualan yang banyak dilihat dan mudah didapat dari pelaku usaha elektronik yang secara bebas menjual masker ini melebihi harga eceran. Tindakan yang dilarang ini semestinya mendapat peringatan dari pemerintah dan menekankan serta menegur PPSME (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan, agar dapat meningkatkan sarana kontrol untuk tidak mengizinkan akun-akun mendapatkan akses dalam penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik dalam menjual barang khususnya masker diatas Harga Eceran Tertinggi, karena PPSME berhak untuk mengawasi akun-akun bahkan menghapus akses informasi yang melanggar hukum dalam sarana yang disediakannya.

Hal ini telah ditentukan sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa PPMSE serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal (bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Jadi pemerintah tidak hanya mengawasi dan menekankan kepada pelaku – pelaku usaha konvensional namun juga memperingati Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mengontrol pelaku usaha yang menjual barang melalui sistem elektronik melebihi harga eceran tertinggi.

One Reply to “Penegakan Hukum Dalam Menjaga Perlindungan Masyarakat Terhadap Perdagangan Elektronik (Refleksi Tingginya Harga Masker)”

Leave a Reply