ICJR dan Reformasi Kebijakan Pidana

Indonesia telah melampaui 20 tahun sejak reformasi 1998 yang memungkinkan terjadinya reformasi hukum dan penguatan jaminan normatif hak asasi manusia (HAM), melalui perubahan UUD 1946, pembentukan dan pencabutan regulasi tertentu, serta ratifikasi dan aksesi berbagai instrumen hukum HAM internasional. HAM telah menjadi hak-hak konstitusional dan Indonesia mempunyai kewajiban internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi segala hak yang telah diakui dan dijamin.

Kebijakan pidana juga menjadi bagian penting dari reformasi hukum tersebut. Pada satu sisi terdapat kemajuan dalam reformasi kebijakan pidana baik dari sisi material maupun prosedural, serta pembentukan lembaga-lembaga baru untuk memperkuat penegakan hukum pidana. Pada sisi yang lain, belum ada perencanaan atau arah kebijakan pembaruan kebijakan pidana yang jelas untuk memastikan adanya kebijakan pidana yang lebih demokratis, humanis dan melindungi HAM.

MUST READ  Tentang Alasan Penghapusan Hukuman

Kebijakan pidana suatu negara sering digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa jauh suatu negara dianggap beradab (civilized), maju (progressive) atau benar-benar demokratis (truly democratic). Namun hukum pidana Indonesia masih membahayakan (harm), kurang melindungi HAM, dan masih lebih besar mendasarkan pada model hukuman pemenjaraan. Dari sisi hukum prosedural, hukum acara pidana Indonesia juga masih belum menyesuaikan dengan berbagai kemajuan hukum acara pidana, diantaranya terkait dengan perkembangan teknologi dan prosedur pembuktian. Institusi penegak hukum pidana juga masih mewarisi kultur penegakan hukum dengan ‘cara-cara lama’ dalam menangani perkara pidana.

Berbicara tentang reformasi kebijakan pidana di Indonesia, peran Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tidak bisa diabaikan. ICJR adalah organisasi non profit yang berbentuk perkumpulan dengan fokus kerja pada reformasi kebijakan pidana di Indonesia dan secara konsisten menggeluti bidang hukum tersebut. ICJR dapat dikatakan sebagai lembaga think thank  dan knowledge center dari reformasi kebijakan pidana. Berbagai penelitian yang dihasilkan ICJR telah diakui dan menjadi referensi dalam debat publik tentang reformasi kebijakan pidana di Indonesia. ICJR juga dikenal mendorong berbagai perubahan kebijakan melalui litigasi strategis yang dilakukan di Pengadilan.

MUST READ  #TubirIntim Episode 3: Orang - Orang Indonesia Yang Terlibat ISIS

Leave a Reply