Pedoman Pemidanaan dan Putusan yang Mudah Diprediksi

Menurut saya, malah bagus kalau berat ringan pidana yang dijatuhkan dalam putusan pemidanaan mudah diprediksi. Memang benar tidak akan pernah ada suatu perkara yang diajukan ke pengadilan sama persis keadaannya. Dan perkara yang demikian tidak boleh diadili dua kali.

Tapi perkara perkara yang sejenis, bisa jadi memiliki keadaan yang sangat mirip. Misalkan perkara perjudian. Terdakwanya adalah pengecer yang omzetnya 100 ribu sehari dan dari situ dia mendapatkan komisi 20 persen. Apakah harus kita bedakan penjatuhan pidananya dengan yang omzetnya 150 ribu sehari dengan komisi yang sama? padahal keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan yang tertulis di putusan sama antara keduanya. Kalau toh dibedakan, alasan atau polanya harus masuk akal. Jangan sampai yang omzetnya jauh lebih besar dan statusnya dalam jaringan lebih tinggi, hukumannya lebih rendah atau sama dengan anak buahnya.

Contoh lain lagi, kasus pencurian. Ada dua atau tiga terdakwa perkara terpisah. sama-sama melakukan perbuatan mengambil ponsel di dalam rumah korban, di malam hari. Harga ponselnya beda-beda tipis, beda 100-300 ribuan. Keadaan ekonomi korban mirip-mirip. Motif mencuri sama, yakni untuk dijual dan hasilnya rencananya akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama sama pertama kali melakukannya. Tingkat keresahan masyarakat di tempat perbuatan dilakukan sama-sama tinggi. Semua Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena Polisi cepat melakukan penangkapan. Apa yang berbeda dari ketiga perkara ini? Tentu selain pelakunya, tempatnya, waktunya dan hakim yang mengadilinya. Apa hanya karena Majelis Hakimnya (walaupun di satu wilayah hukum pengadilan negeri) beda jadi hukumannya boleh boleh saja beda. Beda jauh juga tidak apa apa. Atas nama kebebasan dan kemerdekaan hakim?

Itu baru dua contoh saja. Ada banyak jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP dan UU lain. Antara lain Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Kesehatan, Kehutanan, dsb. Semua variabelnya sebenarnya bisa kita inventarisir secara sederhana. Dikumpulkan dari pertimbangan yang biasa kita tuangkan dalam putusan.

Kalau ada pertimbangan yang tidak tertuang tapi kita gunakan sebagai dasar memberatkan atau meringankan, maka dia akan menjadi keadaan yang meta (keadaan yg berpengaruh tapi tidak terbaca dalam putusan). Ini justru patut kita waspadai. Hal seperti ini berbahaya.

Kita yang belum pernah merasakan sehari saja dikurung dalam penjara, mungkin akan sulit memahami bagaimana penderitaannya. Lha wong disuruh duduk di kursi sendiri, di ruangan sendiri, di jam kantor saja (digaji pula), banyak yang ogah-ogahan.

Jadi, jangankan perbedaan hukuman penjara sampai tahunan atau bulanan, hitungan mingguan atau harian saja, yang tidak didasari alasan yang masuk akal, atau keluar dari pola, bisa bikin sakit hati.

Ada juga keluhan yang sering saya dengar tentang konsep pedoman pemidanaan yang dirasakan akan membuat hakim hakim menjadi seperti robot atau pekerjaan hakim seperti kalkulaltor saja, dsb.

Saya pikir bagi yang terbiasa bekerja menggunakan data dan pola statistik, tidak akan terlalu terganggu dengan pedoman pemidanaan. Terlebih lagi tidak sedikit hakim yang punya kebiasaan menjatuhkan pidana minimal setengah atau dua pertiga dari apa yang dituntut Jaksa. Kalau memang perhitungan itu sudah dianggap adil, tidak masalah. Tapi kalau karena agar mudah saja memutuskan, tidak rumit berpikir, atau sekadar agar tidak ada upaya hukum, apa bukan robot atau ngalkulator itu namanya?

Kalau tidak ingin dianggap sebagai robot, kita juga harus adil. Jangan menganggap Terpidana-Terpidana itu robot yang tidak bicara satu sama lain di dalam Rutan atau Lapas. Pastilah mereka ngobrol. Pasti membanding-bandingkan hukuman dirinya dengan terpidana yang lain. Bagaimana perasaan seorang terpidana kalau seandainya ada terpidana lain dalam kasus sejenis tapi kerugian dan tingkat kesalahannya jauh lebih tinggi, tapi pidananya justru jauh lebih ringan dari yang dijatuhkan kepadanya.

Restorative justice juga jangan diterapkan setengah setengah atau tebang pilih. Konsepnya bagus. Memberikan kesempatan para pihak yang terlibat dalam perkara (utamanya korban dan terdakwa) berpartisipasi dalam mengembalikan keseimbangan dan kedamaian yang sempat terguncang. Komunitas adat kita sudah lama melaksanakannya.

Dalam satu periode, di Situbondo, pernah terjadi Para Terdakwa perkara penipuan atau penggelapan, berlomba-lomba berusaha mengganti kerugian yang diderita korbannya. Karena mereka tahu sudah pasti nantinya hukumannya akan diringankan. Hukumannya akan pas dengan masa tahanan yang telah dijalani.

Korban senang. Terdakwa juga senang, karena akan segera keluar dari tahanan. Pemerintah pasti senang karena anggaran untuk memberi makan Terpidana berkurang. Apa ada yang merasa tidak senang dengan keadaan seperti itu?

Saya belum menemukan argumentasi yang kuat mengapa harus khawatir putusan pemidanaan kita mudah dipredikisi. Takut disalahgunakan oleh mafia? Kalau begitu, kita seharusnya kompak bekerjasama menangkap mafianya. Kompak mengedukasi masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh pihak pihak yang memanfaatkan data dan pola pemidanaan itu. Jangan malah putusannya yang dipersoalkan.

Salam.

I Ketut Darpawan, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Udayana dan saat ini sedang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Palu

Leave a Reply