Pancasila, Pembatasan Konstitusi, dan Arah Reformasi Hukum Pidana

Kilas Balik

Proses pembaruan hukum nasional yang telah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan dengan disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam deklarasi kemerdekaan dan UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa segala badan? Negara dan peraturan yang ada masih berlaku dan akan disesuaikan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdaulat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, proses pembaruan hukum pidana sudah dimulai dengan disahkannya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyesuakan dan mencabut berbagai ketentuan dalam KUHP yang dirasakan tidak sesuai dengan kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara merdeka. Dengan situasi ini, secara formal, KUHP tidak lagi memiliki jiwa kolonial, karena berbagai aturan yang tidak sesuai telah diubah, disesuaikan, dan bahkan dicabut agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun proses pembaruan tidak berhenti. Pemerintah lalu mengorganisir sebuah Seminar Hukum? Nasional pada 1960-an yang mencanangkan proses pembaruan hukum, termasuk hukum pidana, karena dirasakan masih tidak sejalan dengan norma ? norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Khusus pembaruan hukum pidana, proses pembahasan RKUHP yang digadang ? gadang sesuai dengan jiwa bangsa telah mendekati titik akhir pembahasan antara pemerintah dan DPR

Pancasila dan Prinsip Konstitusionalisme

Pancasila sebagai dasar dan kesepakatan bernegara, pada dasarnya dijabarkan secara operasional dalam UUD 1945. Penjabaran operasional tersebut ditujukan untuk mewujudkan empat tujuan bernegara yaitu (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan bernegara itu yang hendak dicapai tersebut, hanya bisa dimungkinkan pencapaiannya apabila kita kembali pada prinsip Negara yang berdasarkan konstitusi (rule of law). Dalam prinsip Negara yang berdasarkan konstitusi atau hukum, konstitusi sudah semestinya ditempatkan menjadi sumber dari semua pembuatan regulasi yang ada di Indonesia. Secara teoritik, konstitusi berfungsi sebagai sebagai perwujudan dari kontrak sosial antara pemerintah dan warganya dalam menjamin dan melindungai hak ? hak asasi manusia sekaligus menentukan batas ? batas antara warga Negara dan pemerintah dalam struktur kenegaraan. Sehingga pemerintah yang sedang berkuasa dapat ditentukan batas ? batas kewenangannya dengan tegas untuk tidak melanggar hak ? hak asasi manusia bagi setiap penduduk yang berdiam dalam suatu wilayah Negara.

Dalam praktik bernegara untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan konstitusi memerlukan setidaknya 3 elemen kesepakatan (William G. Andrew: 1968) yaitu: (i) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; (ii) Kesepakatan tentang ?the rule of law? sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara; dan (iii) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Sebagai implementasi dari Pancasila, maka segala kesepakatan yang tertuang dalam UUD 1945, seharusnya dikonstruksikan sebagai sumber norma tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh norma lain yang berlaku dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, konstitusi dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang berisi aturan ? aturan hukum tertinggi yang mengikat legislatif, eksekutif, dan yudikatif (K.C. Wheare: 1966)

Pembatasan Konstitusi dan Arah Reformasi Hukum Pidana?

Proses pembentukan hukum pidana baru yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR seyogiyanya juga mengingat prinsip ? prinsip dasar yang ada dalam UUD 1945. Yang penting untuk dipertajam kembali adalah bahwa demokrasi tidak bisa dimaknai sekedar demokrasi berbasis pada suara terbanyak namun harus juga dimaknai dengan demokrasi yang tunduk pada prinsip dasar konstitusi sebagai penjabaran dari nilai ? nilai yang ada dalam Pancasila.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang bersandar pada prinsip lex certa, lex scripta, dan lex sctricta. Ketiga prinsip ini pada dasarnya mencerminkan hal yang sebangun yang diminta oleh UUD 1945. Sebagai contoh, dengan diadopsinya hukum yang hidup di masyarakat melalui R KUHP tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, namun juga bertentangan dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas meminta agar setiap pembuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR mencerminkan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks kebebasan berekpresi, kekaretan pengaturan penodaan agama, penghinaan presiden, makar, dan delik pidana penghinaan juga bertentangan dengan maksud Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dimana ditegaskan bahwa setiap pembentukan hukum harus dapat menciptakan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kita memang memerlukan proses pembaruan hukum pidana, namun proses pembentukan hukum pidana tidak boleh hanya bersandarkan pada suara atau aspirasi mayoritas, namun harus tunduk pada aspirasi Pancasila dan UUD 1945.

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply