Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?

Selain hukum nasional yang kita kenal diatur melalui aransemen peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat juga hukum internasional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional. Kehidupan masyarakat internasional yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional, dimana diperlukan kaedah yang mengatur interaksi tersebut.

Penerapan hukum internasional tidak sesederhana penerapan hukum nasional. Karena sebagian dari subjek hukum internasional berada dalam wilayah hukum nasional, dimana subjek hukum internasional itu berada. Sebagai contoh, negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, tentu memiliki hukum nasional tersendiri yang berlaku di masing-masing negara dan belum tentu selalu sejalan dengan hukum internasional.

Adanya kepentingan kedua hukum ini mungkin saja berbeda, dan menjadi perdebatan. Sehingga muncul pertanyaan apakah antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain. Terhadap permasalahan tersebut, dalam mengadopsi hukum internasional, dikenal dua aliran besar yang mencoba mendefinisikan kedudukan hukum internasional dan hukum nasinal, yaitu Monoisme dan Dualisme.

Aliran Hukum Monoisme

Monoisme?merupakan keadaan dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya. Berdasarkan teori, monoisme memiliki dua primat yang berlaku, yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional.

Menurut aliran monoisme dengan primat hukum nasional, menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber kepada hukum nasional. Alasan utama pada anggapan ini karena tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia. Selain itu dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.

Selanjutnya,?aliran monoisme dengan primat hukum internasional, yang menganggap bahwa kedaulatan negara tidak melebihi batas-batas internasional, sehingga hukum nasional dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dan tunduk kepada hukum internasional. Pada primat ini menganut pandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.

Aliran Hukum Dualisme

Aliran hukum dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya timbul pandangan bahwa kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangakat hukum yang lain. Akibatnya, ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Jika terjadi benturan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara yang menganut aliran dualisme cenderung mengabaikan hukum internasional.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Dalam konteks Indonesia,?menurut Duta Besar Eddy Pratomo, masih terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran monoisme atau dualisme. Sejauh ini, Eddy menganggap bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan, yaitu inkorporasi (monoisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasionalsecara eksternal. Akan tetapi menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun apabila ditinjau lebih jauh melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme dimana perlu dilakukan transformasi hukum? internasional ke dalam produk hukum nasional.

I become more me than I've ever been

17 Replies to “Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?”

  1. mau nanya dong min ” hukum internasional di bagi menjadi dua jelaskan ” itu =jawabannya apa ya min?

  2. permisi saya mau bertannya kaitan dengan hukum internasonal
    BAGAIMANA DENGAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL YANG TERJADI DI INDONESIA

  3. Bagaimana penerapan hukum international di Indonesia
    Bagaimana kondisi hukum international diindonesia
    ?

  4. Meminta pendapat bahwa indonesia menganut teori dualisme dalam menerapkan hak internasional

  5. Mau tanya kak

    Bagaimana pendapat kakak mengenai bahwa indonesia ini menganut aliran dualisme dalam penerapan hak internadional ?

  6. Menurut aliran monolisme dengan primat hukum nasional,menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber kepada hukum nasional

    Alasan utama anggapan ini adalah?

  7. Bagaimana cara penerapan hukum internasioanl ke dalam sistem hukum Indonesia?

  8. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berhubungan.Mengapa demikian ? Kemukakan pendapat anda

  9. Apa hubungan hukum internasional dan hukum nasional khususnya terkait Penanggulangan covid 19?

  10. Ingin bertanya antara hukum inter nasional dengan nasional mana yang lebih tinggi untuk di taati? Apakah hukumnya wajib suatu negara menaati hukum internasional?

  11. Haloo ka, gini ka saya kesulitan dalam mengumukakan pendapat mengenai tentang status kemerdekaan indonesia yang dilakukan belanda. Hal ini berpijak pada segi hukum internasional bahwa pendudukan suatu negara dalam perang tidaklah mengubah kedudukan hukum wilayah yang sebelumnya diduduki. Bagaimana pendapat kk mengenai tentang hal tersebut??

Leave a Reply