Organisasi Profesi “Ambyar” Advokat

Kata Ambyar yang sekarang ini lagi ngetren di indonesia dalam KBBI Kemendikbud mempunyai arti & bercerai-cerai; berpisah-pisah; tidak terkonsentrasi lagi Seakan kata “ambyar” pas untuk menggambarkan situasi dan kondisi Organisasi Profesi Advokat Indoneasia.

Sejarah Panjang Organisasi Advokat di Indonesia yang kita tahu di penghujung tutup tahun 2019 ini tidak juga menemukan titik temu permasalahan pertentangan tentang bentuk wadah terbaik untuk organisasi advokat single bar atau multy bar, atau harmonisasi keduanya. Justru yang terjadi ada organisasi advokat yg mengajukan gugatan tentang sah tidaknya legal standing atas nama  yang sama dalam wadah yang berbeda menambah panjang dan dalam permasalahan perpecahan organisasi profesi yg nobille ini.

Seperti kita ketahui sejarah dari berbagai sumber catatan bisa dinyatakan terbentuknya organisasi profesi advokat dapat kita lihat dimulainya ada sekelompok ADVOKAT yang tergabung dalam organisasi ADVOKAT yang disebut BALIE VAN ADVOCATEN (Organisasi/ Kumpulan ADVOKAT), BALIE VAN ADVOCATEN dibentuk tanggal 14-Maret-1963 di Jakarta. Saat itu dilakukan pada saat Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia.

Setelah itu ada wadah yang bernama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang diusul dengan pembentukan Organisasi PAI di daerah-daerah. Kemudian Kongres Advokat Tanggal 30 Agustus 1964 secara Aklamasi (Pernyataan lisan dari seluruh anggota rapat, tanpa ada voting), diresmikan wadah Advokat pertama secara resmi yang diberi nama “Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sebagai penggantinya PAI, di Solo.

Langkah gagasan awal dalam membentuk suatu wadah organisasi sudah dirintis sejak tahun 1959-1960, di Semarang yang dipelopori oleh Para Senior Advocaten yaitu : (1). Mr. Alisasroamidjojo, (2). Mr. Besar Koesoemo, (3). Mr. Sastromulyono, (4). Mr. Mohammad Roem, (5). Mr. Soejoedi, pada tanggal 30-Agustus-1964, di Solo.

Pada tahun 1980-an, Pemerintah meleburkan PERADIN dan Organisasi-organisasi Advokat lainnya ke dalam wadah tunggal yang dikontrol oleh Pemerintah. (1). PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum), (2). FOSKO (Forum Studi dan Komunikasi Advokat), (3). HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia, (4). BHH (Bina Bantuan Hukum), (5). PERNAJA, (6). LBH Kosgoro.

Tahun 1981, dlam Kongres PERADIN, di Bandung sepakat untuk mengusulkan Advokat memerlukan satu wadah tunggal, tahun 1982, berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia (KAI)…

15-September-1984 PERADIN mengeluarkan Surat Edaran (Sirkuler)-PERADIN menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutannya : (1). Pembentukan Wadah Tunggal Advokat, dan (2). Di intruksikan untuk menggiatkan hubungan dengan para anggotanya, dan akhirnya 10-November-1985 dengan membentuk wadah tunggal Advokat, dengan nama Ikatan  Advokat Indonesia (IKADIN)…

Ada beberapa catatan dalam pembentukan wadah tunggal IKADIN : (1). PERADIN tidak pernah dibubarkan, (2) PERADIN hanya masuk ke dalam kondisi DEMISONER (keadaan tanpa kekuasaan, misalkan : suatu cabinet yang telah menembalikan mandate kepada kepala Negara, tetapi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya cabinet yang baru), ditinggal anggota-anggotanya yang bergabung dalam IKADIN, (3). PERADIN curigai ada satu rencana diam-diam untuk tempatkan para Advokat di bawah control pemerintah…

Organisasi wadah tunggal IKADIN tidak bertahan lama, ada perpecahan ditubuh IKADIN, akibat dari sekelompok pengurus IKADIN tidak setuju dengan BELIED (Kebijakan) DPP IKADIN (Dewan Pimpinan Pusat), puncaknya Tahun 1990, pada waktu Kngres di Hotel Horison, sebagian anggota IKADIN mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Berkembang pada tahun 1987, pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), sebagai wadah bagi Pengacara Praktek. Pada tahun 1988, sejumlahKonsultan Hukum mendirikan asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dengan maksud untuk membedakan Antara Konsultan Hukum dengan Profesi Hukum lainnya. Pada tahun 1989, sejumlah Konslutan Hukum tekad bulat dan percaya diri mendirikan Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKHPM)…

Sejak peristiwa tersebut di atas, hingga tahun 2001 ditemukan beberapa organisasi Advokat yaitu : (1) IKADIN, (2). IPHI, (3). AKHI, (4). HKHPM, (5). AAI, (6). SPI (Serikat Pengacara Indonesia), (7). HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia, (8). APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)…

11 Februari 2002, terjadi kesepakatan bersama organisasi profesi Advokat Indonesia untuk membentuk Komite Kerja advokat (KKAI), yang dideklarasikan oleh : : (1) IKADIN, (2). IPHI, (3). AKHI, (4). HKHPM, (5). AAI, (6). SPI (Serikat Pengacara Indonesia), (7). HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia, dengan hadirnya KKAI, Forum Kerja Advokat Indonesia (FKAI) meleburkan diri ke dalam KKAI…

Akhirnya Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat di undangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003, tercatat di Tambahan Lembaran  Negara (TLN) RI. No. 4288. Sebagaimana amanat dari  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 32 ayat (4) yaitu Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, berdirilah PERADI, 7 april 2005 mulai dikenalkan ke masyatakat, dengan kehadiran Peradi tidak membuat organisasi advokat pendirinya meleburkan diri, Mereka tetap ada, tidak melebur tapi beri mandat inilah organisasi advokat satu-satunya.

Peradi didirikan oleh 8 organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Tidak bertahan lama sekitar 10 tahun sejak berdirinya peradi, pada tahun 2015 pasca MUNAS PERADI II di Makassar kembali organisasi profesi sebagai wadah tunggal PERADI pecah menjadi tiga, PERADI dibawah KETUM Juniver Girsang, dibawah KETUM Fauzi Hasibuan, dan terakhir PERADI dibawah KETUM Luhut MP Pangaribuan.

Pasca pecahnya PERADI menjadi tiga, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan kebijakan baru terkait penyumpahan advokat. Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan…

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Keempat, bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

Keenam, bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Kemelut organisasi advokat yang tidak kunjung berujung menyebabkan profesi yg nobille ini mengalami degradasi yang dalam khususnya dalam hal kwalitas baik keilmuan maupun etika para advokat dalam menjalankan profesi, karena tidak sedikit advokat2 yang dilahirkan dari berbagai organisasi “saat ini sudah mencapai 30 lebih OA yang ada” banyak yang dibawah standar profesi seorang advokat.

“Advokat pinter dalam menyelesaikan perkara klientnya tapi kesulitan mengatasi perpecahan organisasinya”, selamat tahun baru 2020, jangan pernah lelah untuk berharap dan berusaha menemukan wadah yg cocok utk organisasi Advokat yang ideal.

Leave a Reply