Kisruh Zonasi

Meskipun saya setuju kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa siswi, tidak berarti saya menutup mata kekisruhan yang banyak terjadi di lapangan. Banyak ibu ibu menangis, kecewa, marah karena kebebasannya dalam menentukan pendidikan anak anaknya dibatasi. Bagi masyarakat yg relatif kaya, menghindari kebijakan zonasi cukup dengan memasukkan anak anaknya ke sekolah swasta. Tapi Bagaimana dengan masyarakat lapisan bawah yang cuma bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri?

Prinsip zonasi adalah pemerataan pendidikan. Kukira tidak ada masyarakat yang menolak hal ini. Namun fakta di lapangan hari ini, kualitas sekolah dan guru gurunya belum merata. Banyak orang tua menolak anaknya sekolah di SMP/SMA yg dekat dengan rumahnya justru sekolah yang tertinggal, perlengkapannya gak lengkap. Sebaliknya, ada beberapa rumah dari orang tua siswa yang berdekatan dengan kompleks sekolah favorite. Di beberapa kota memang ada kompleks sekolah dimana ada beberapa sekolah yang saling berdekatan dan sekolah ini difavoritkan di kota itu. Dua contoh ini menunjukkan akses siswa terhadap sekolah belum merata kalau praktik zonasi diterapkan secara kaku.

MUST READ  Cerita di Balik Sekolah (Lagi)

Seandainya kebijakan zonasi diterapkan pada saat saya mau masuk ke SMA, saya pasti kebingungan. SMAN terdekat dari rumah saya baru setahun dibuka. Tempatnya berdekatan dengan SMP saya. Beberapa gurunya bahkan masih meminjam guru SMP saya. Gedungnya belum semua dibangun, apalagi perlengkapannya. Jelas saya tidak bersedia. Zonasi yg lebih jauh SMA nya berada di kecamatan lain dalam satu kabupaten namun jaraknya hampir sama bahkan lebih jauh dari beberapa SMA Di pusat kota, sementara kota dan kabupaten berbeda secara administrasi. Kalau mengacu kepada kebijakan sekarang saya pasti diarahkan ke SMA sekabupaten, bukan SMA kota. Itupun harus melalui persaingan yang lebih ketat. Bagaimana dengan beberapa daerah perbatasan yg justru memiliki sekolah yg berdekatan dengan sekolah yang beda propinsi?

MUST READ  Omnibus Law atau Revisi DNI?

Selain itu, terdapat beberapa daerah yang belum memiliki SMP/SMA, sementara SMP dan SMA lain diluar daerah nya terdapat beberapa dengan jarak yang relatif tidak berjauhan. Masak sih kita tdk bisa memilih atau dibatasi memilih karena ketentuan jarak yang terlalu rigid?

Poin saya adalah jangan sampai prinsip pemerataan justru menciptakan ketidakadilan. Pemerataan dan keadilan harus berjalan seiring. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi/pelaksanaan kebijakan zonasi yang didasarkan pada prinsip pemerataan ternyata jauh lebih rumit dan Menghadapi masalah yg begitu kompleks karena kondisi kualitas sekolah yang belum merata.

Leave a Reply