Not Legal Advice: Teknologi & Masa Depan Pengadilan Indonesia

Mungkin tidak banyak yang tahu, dalam masa-masa pembatasan sosial berskala besar ini, Pengadilan masih tetap beroperasi. Sekalipun dengan berbagai penyesuaian. Meskipun tak masuk dalam pengecualian, Pengadilan tetap buka, karena kalau ditutup, berpotensi merugikan hak-hak para pencari keadilan, terutama mereka yang sedang berurusan dengan penegak hukum (red: perkara pidana). Kantor hukum yang banyak berurusan dengan kerja di pengadilan pun mau tak mau harus mengikuti ritme itu.

Untuk tetap melakukan “social distancing”, maka persidangan dilakukan secara daring. Telah ada kesepakatan antara Pengadilan, Penegak Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk itu. Sayangnya tak ada organisasi advokat dalam kesepahaman itu. Padahal menurut UU, untuk perkara-perkara pidana tertentu, kehadiran advokat merupakan keharusan.

Persidangan daring ini tentu saja belum sepenuhnya bisa menggantikan kenyamanan bersidang di Pengadilan. Ada beberapa keterbatasan, khususnya saat proses pembuktian. Terlebih saat pemeriksaan bukti tertulis (kita sulit melakukan verifikasi bukti, dsb), pemeriksaan saksi, ahli sampai terdakwa. Jikalau pemeriksaan saksi dilakukan secara daring, para pihak pasti memiliki keterbatasan untuk saling menggali keterangan.

Ekspresi, emosi dan suasana persidangan yang dibangun dari pertanyaan-pertanyaan awal memiliki peranan penting di dalam penggalian fakta yang relevan. Apalagi jika mengingat tujuan persidangan pidana untuk pencarian kebenaran materiil, membuat terang masalah, maka memang persidangan secara daring memiliki pertaruhan yang cukup besar. Belum lagi lagi ketika sedang asik menggali keterangan, tiba-tiba kualitas jaringan internet memburuk. Sangat mengganggu pastinya.

Atau apabila dalam proses persidangan, tiba-tiba listrik padam dan pengadilan tak punya generator cadangan seperti ruang operasi di Rumah Sakit. Dan tak tahu entah berapa lama lagi PLN akan mengalirkan kembali listriknya.

Momentum dalam bertanya itu penting dalam proses pembuktian. Saksi itu beragam. Tidak semuanya juga memiliki kualitas yang cocok. Keterangan saksi dalam proses pidana menduduki posisi alat bukti yang penting, sehingga keterangan mereka sangat berpengaruh terhadap pengambilan putusan. Bayangkan momentum harus hilang, karena internet lelet. Memang bisa diulang, namun momentumnya lewat, dan hasil yang diharapkan bisa berubah.

Dengan segala catatan tadi, apabila bisa diatasi ke depannya, tentulah proses persidangan model daring ini, sangat menjanjikan. Mungkin hukum acara pidana perlu melakukan penyesuaian di beberapa bagian, untuk menyempurnakan proses persidangan ini. Sehingga kualitas persidangan tetap terjaga.

Sejauh pengamatan di Jakarta, persidangan daring perkara pidana tadi belum diterapkan untuk perkara yang bersifat privat, keperdataan atau komersial, padahal bisa juga kalau para pihak sepakat menggunakannya.

Selama masa pembatasan sosial ini, persidangan tetap dilakukan “manual”, sehingga tidak sedikit pula yang harus ditunda karena para pihak sering tak hadir. Atau kalaupun hadir, memang sengaja dilakukan penundaan, untuk tetap melakukan social distancing ini.

Jangan salah sangka, untuk perkara keperdataan, pengadilan kita mengenal sistem E-Court. Kalau ditempuh para pihak (harus disepakati oleh kedua belah pihak di awal), kegiatan bersidang “manual” baru dilakukan pada saat pembuktian. Sisanya, seperti kegiatan jawab-jinawab, cukup dilakukan secara online. Tak perlu bolak-balik ke pengadilan.

Sayang, E-Court ini belum terlalu diminati. Mungkin karena belum terbiasa. Atau bisa jadi karena faktor lain, seperti kesiapan teknologi para pihak yang berperkara. Namanya juga perkara privat, isunya merentang jauh, dari hal sederhana sampai rumit, alias beragam. Begitu juga pihak yang terlibat. Tidak ada kewajiban juga bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa kuasa hukum.

Meskipun E-Court sudah tersedia, sudah pernah mencobanya, namun sejauh ini saya belum pernah bersidang kasus keperdataan untuk proses pembuktian menggunakan mekanisme daring seperti dalam kasus pidana tadi untuk memeriksa saksi ataupun ahli. Mungkin karena keterbatasan perangkat IT di Pengadilan juga, atau bisa jadi para pihak.

Sedikit berbeda dengan keperdataan, dalam rapat-rapat terkait proses PKPU maupun Kepailitan, proses rapat secara daring ternyata sudah dijalankan. Salah satu penyebabnya karena adanya pembayasan waktu yang ketat di Undang-undang.

Ditambah lagi, proses ini ditengahi oleh “pengurus”, yang biasanya seorang advokat dan profesional, sehingga bisa memfasilitasi proses rapat daring ini. Rapat berjalan cukup baik dan lancar. Umumnya juga kreditur institusi menggunakan jasa hukum advokat.

Sama seperti di sidang pidana, kelemahannya memang, untuk rapat verifikasi, tetap harus dilakukan secara manual. Para kreditur harus datang ke pengadilan, atau ke kantor pengurus, atau tempat lain yang ditentukan untuk melakukan proses verifikasi. Social distancing masih bisa dijaga.

Dari keseluruhan pengalaman di masa ini, sistem E-Court dan E-Litigation (sidang daring) perlu rasanya untuk terus didorong, dikembangkan dan diterapkan. Banyak hal yang bisa dihemat dengan model persidangan seperti ini. Efisien dan efektif.

Kita menghemat kertas, biaya operasional, energi dsb. Kalau dirupiahkan, pasti akan sangat signifikan. Sejalan dengan prinsip persidangan kita: cepat, mudah dan berbiaya ringan. Pengadilan juga tak butuh lebih banyak ruangan. Kalau dibuat pengaturan yang tertib, tak ada lagi antrian panjang sidang seperti sidang-sidang “manual”.

Forum arbitrase sebenarnya sudah menerapkan ini jauh hari sebelumnya. Meskipun memang, untuk proses pembuktian, masih banyak yang juga dilakukan melalui proses “manual” tadi. Tapi seharusnya di masa-masa yang akan datang, semakin meratanya kualitas internet, apalagi kalau benar 5G bisa diterapkan optimal, kesulitan ini akan teratasi. Masalah kebiasaan juga.

Semua pihak harus bersiap. Investasi ke teknologi harus dimulai. Walaupun saya tahu, banyak kantor hukum di Jakarta, yang sudah memiliki fasilitas audio/video conference yang canggih. Bahkan termasuk model penyimpanan dokumen, manajemen perkara, pembuatan timesheet dan billing, absensi hingga hal-hal lain yang terkait pekerjaan keadvokatan seperti legal due dilligence, drafting kontrak. Namun sayangnya tidak sedikit pula kantor hukum yang belum memiliki kesiapan teknologi.

Padahal mekanisme E-Court dan E-Litigasi akan sangat bergantung kepada komponen teknologi tadi. Teknologi mungkin masuk salah satu komponen biaya yang paling besar untuk kantor-kantor hukum di negara maju.

Bagi seorang Advokat yang berkecimpung di pengadilan. mekanisme sidang daring ini tentu saja menyenangkan. Bayangkan, kalau ada sidang di luar kota, kita tak perlu pergi ke sana. Cukup dilakukan dari kantor. Penundaan pun rasanya akan sulit, tak ada alasan tak datang karena ketinggalan pesawat misalnya.

Persidangan pun tetap transparan, karena tetap direkam. Klien yang ingin melihat proses persidangan juga tinggal bergabung, cukup klik dari tempat tidurnya saja. Wartawan yang ingin cari berita, cukup lihat live streamingnya. Ndak perlu nongkrong seharian di pengadilan. Paling perlu diatur juga tata cara berperilaku selama sidang daring. Tak lucu kan sidang perdata pihaknya pakai baju tidur.

Klien pun tak perlu lagi keluarkan biaya yang dikeluarkan untuk “waktu perjalanan”, biaya hotel, dll bagi sang kuasa hukum. (Biaya tadi bisa diberikan untuk menambah lawyers fee misalnya. Agar lawyernya terus investasi untuk teknologi).

Transkrip persidangan juga mudah disiapkan, karena sudah ada program juga yang bisa memindahkan suara ke bentuk tulisan. Seperti yang dipergunakan MK. Mungkin mahal, tapi kalau banyak yang pakai, produsen pasti akan bersaing memasuki market ini, dan berjuang untuk memenangkan market, harga pun akan terkerek turun. Seperti laptop atau handphone dulunya.

Di belahan negara lain, terutama yang maju dalam teknologi, persidangan demikian memang sudah lazim mereka lakukan. Dalam konferensi IBA di Jepang yang saya ikuti dua tahun silam pun, bahkan disampaikan oleh salah satu pembicara, untuk putusan pengadilan di negara bagian tertentu di Amerika Serikat (kalau tak salah ingat), untuk kasus-kasus tertentu, sudah bisa pula disiapkan oleh teknologi (Artificial Intelligence).

Mungkin lebih mudah untuk common law, karena mengikuti rasio putusan hakim terdahulu. Kepastian hukum yang tinggi, memudahkan untuk memprediksi hasilnya. Apalagi misalnya untuk kasus-kasus tipiring semacam pelanggaran lalu lintas.

Semakin lama pandemi ini tak teratasi, maka semakin bergantung kita kepada mekanisme persidangan E-Court dan E-Litigasi ini. Untuk mencegah penumpukan perkara privat akibat penundaan, yang pada ujungnya akan semakin memakan waktu penyelesaian perkara, dan merugikan semua pihak, mungkin di bulan-bulan yang akan datang, harus lebih sering dilakukan.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

One Reply to “Not Legal Advice: Teknologi & Masa Depan Pengadilan Indonesia”

  1. Harus ada juga kerjasama pengadilan dengan penyedia aplikasi vidcon, supaya transkip tetap aman dan terjaga.

    Untuk aplikasi vidcon seperti zoom misalnya, aplikasi ini menerapkan sistem berbayar untuk memperoleh fasilitas full servis, ini menjadi persoalan juga bagi pencari keadilan bermodal pas pasan bang

    Salam dari Holan

Leave a Reply