Not Legal Advice: Kontrak, Covid-19 dan Wanprestasi (Part-1)

Badai Covid-19 yang belum mereda tentu saja akan membawa ketidakpastian bagi bisnis. Pemenuhan kewajiban yang sudah disepakati dengan lawan bisnis akan potensial terganggu. Penjualan melambat. Cash-flow bisa jadi mulai megap-megap, sementara tagihan udah mulai sedagu. Bentar lagi bayar THR.

Apa yang bisa dilakukan dalam situasi begini? Sepanjang kewajiban muncul dari kontrak atau perjanjian, maka perlu diingat, mungkin digarisbawahi, kontrak itu basisnya kesepakatan. Kontrak bukan sejenis nyawa yang bergantung di tangan Tuhan. Jadi kapan saja mau dibatalin, terserah saja. Cuma harus bersiap dengan segala risikonya. Namanya juga kesepakatan, kalau diakhiri dengan sepihak, masa tak ada konsekuensi.

Mumpung lagi work from home, mungkin ada baiknya mulai baca ulang klasul dalam kontrak. Apakah ada caranya mengurangi kewajiban, menunda waktu, atau minta keringanan. Tidak ada salahnya juga mulai lihat-lihat klausul force majeure atau hardship misalnya. Force majeure dengan hardship beda. Keperdataan kita hanya mengenal yang awal. Walaupun, kata teori dan beberapa pengajar, force majeur yang relatif, mirip-mirip kondisi hardship.

Biasanya kontrak yang ada sentuhan “asing”, apalagi lintas jurisdiksi (antar negara), mengatur dua klausul ini sekaligus dalam kontrak. Pengkalimatannya beda-beda. Cuma memang ada beberapa model. Salah satunya model ICC.

Force majeure mungkin diterjemahkan sebagai keadaan kahar atau memaksa dalam kontrak berbahasa Indonesia. Bisa juga dituliskan dalam bahasa aslinya yang dari Perancis itu. Kita tak kenal doctrine of frustration dalam berkontrak.

Kalau pusing baca sekian banyak pasal yang bahasanya “jelimet”, tapi masih punya banyak uang di rekening, mungkin bisa sewa advokat untuk bantuin ninjau.

Klausul keadaan kahar itu intinya memberikan dispensasi untuk melakukan prestasi. Entah menunda atau bahkan membatalkan. Bisa juga ngasih ruang renegosiasi. Macam-macam bentuknya. Segala macam kejadian dan hal buruk biasanya sudah diatur di sana. Memitigasi kerugian yang harus dipikul para pihak.

Covid 19 merupakan hal buruk. Jadi bisa kita pakai untuk nunda kewajiban? Belum tentu.

Siapa tahu pandemi gak masuk dalam klausul itu. Soalnya pandemi gak terjadi tiap tahun. Kejadian seperti ini, menurut sejarah, paling sekali 100 tahun. Manusia itu hakikatnya pelupa, jadi karena pandemi jarang, suka luput untuk dimasukkan sebagai bagian dari force majeure. Atau, bisa juga dalam perjanjian yang ditandatangani, gak diatur sama sekali soal keadaan kahar ini. Soalnya kadang-kadang, jual beli cuma pakai purchase order. Atau whatsapp yang dimulai dengan kalimat: Ada yang bisa dibantu kakak/bunda/om?

Atau kalau masih enggan untuk sewa advokat, punya itikad baik, bisa juga pakai cara Indonesia. Mulailah bicara baik-baik dengan lawan bisnis dari sekarang. Siapatau dia lagi butuh duit cepat juga, jadi bisa minta kewajiban nego dengan bayar setengahnya misalnya.

Mungkin juga dia lagi kesusahan, jadi di saat yang bersamaan murah hati untuk menegosiasi ulang kontrak. Siapa tahu pula semua ketentuan bisa dinego ulang. Cuma kalau lawan bisnis gak bersedia, jangan juga langsung marah-marah. Gak baik untuk kesehatan. Mending langsung berdoa. Siapa tahu dikirimkan solusi.

Atau kalau malas memikirkan semuanya itu. Bisa lihat klausul perselisihan kontrak. Di pengadilan atau arbitrase. Dua-duanya tidak ada yang cepat juga. Mungkin bisa untuk “buying time”.

Baiknya jangan ke pengadilan atau arbitrase, karena umumnya ujung-ujungnya akan menyakiti satu dengan lainnya. Sekalipun memang, kegiatan bersengketa tadi, akan menjadi rejeki buat advokat yang mewakili.

Kalau misalnya udah ngasih jaminan, pasrahkanlah. Wajarlah untuk merelakannya dieksekusi lawan bisnis. Apalagi kalau sudah menikmati manfaat dari prestasi yang diterima lawan berkontrak. Gak baik mengganggu eksekusi. Lawan bisnis juga seperti kita, punya tanggungan dan kewajiban.

Masa mau enak terus. Sesekali jadi debitur beritikad baik. Jadi lain waktu, nama baik masih ada. Bisa dipercaya. Ingat, pandemi datang dan pergi. Kepercayaan orang hanya sekali. Tak mudah membangunnya.

Intinya kalau wanprestasi, jangan stress dulu. Covid-19 belum pergi, stress sudah bersemayam. Padahal lagi perlu-perlunya menjaga daya tahan tubuh. Stress tentu saja bukan unsur yang diperlukan dalam upaya menjaga itu.

Masih banyak cara yang bisa kita pikirkan. Lebih sederhana pastinya daripada memikirkan cara membuat vaksin atau obat anti Covid-19 ini.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

Leave a Reply