Not Legal Advice: Insentif Pajak bagi Jasa Hukum (Kantor Advokat/Lawfirm)?

Sempat baca, salah satu organisasi profesi berkirim surat ke pemerintah, minta insentif perpajakan: salah satunya penghapusan PPh. Saya pikir hal serupa juga perlu dilakukan organisasi advokat. Mungkin tidak langsung minta penghapusan. Sebab akan berat pula bagi pemerintah mengabulkannya karena pajak perlu untuk isi kas negara. Tapi paling tidak, organisasi advokat bisa meminta pengurangan PPh yang signifikan.

Kita tahu, sebagai profesi penunjang, profesi ini pasti terdampak. Ketika usaha mulai melambat, bisnis tidak jalan, maka pembayaran yang dilakukan pebisnis akan memakai skala prioritas. Yang masih kuat berjalan sekalipun akan mulai memikirkan langkah penghematan, efisiensi, penundaan pembayaran. Ringkasnya, menghemat apa yang bisa dihemat.

Pembayaran ke lawfirm, atau kantor-kantor advokat, mungkin bagi banyak korporasi atau pebisnis akan sulit untuk dimasukkan di skala prioritas. Para klien, entah korporasi atau pribadi yang terdampak signifikan, sedapat mungkin akan mengutamakan pembayaran yang sifatnya mendesak: entah tenaga kerja, bahan baku, listrik dll.

Bisa jadi bagi sebagian kantor hukum, bakal menerima banyak pekerjaan dari beragam klien, seperti pekerjaan restrukturisasi, tapi pembayaran belum tentu bisa langsung diterima.

Tertundanya pembayaran jasa hukum akan berdampak ke operasional kantor-kantor hukum. Sebab kantor-kantor hukum harus tetap berjalan, karena tanggung jawab profesi (fiduciary duties) harus tetap ditunaikan, apapun yang terjadi. Seperti contoh persidangan, sejauh ini terus berjalan, walaupun dengan penyesuaian.

Undang-undang dan Kode etik advokat mengatur jauh lebih tinggi dari pelaku usaha lain: Tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan klien. Apalagi karena alasan honorarium. Sungguh suatu tanggungjawab profesi yang sangat berat. Tapi itulah yang membuatnya disebut-sebut atau diklaim sebagai profesi yang terhormat.

Kantor-kantor hukum tetap membayarkan biaya operasional, gaji karyawan, staf, associates, dan lain sebagainya. Termasuk THR di bulan mendatang. Sementara sangat besar kemungkinan, pembayaran jasa hukum dari klien akan tertunda.

Sejauh ini saya lihat para pemilik kantor hukum masih belum melirik upaya pengurangan tenaga kerja. Saya tak tahu, jangan-jangan sudah ada pula mungkin yang mulai melakukan pemotongan gaji. Tapi keengganan untuk mengurangi tenaga kerja, jelas merupakan hal yang patut diapresiasi.

Mengingat sejauh ini insentif perpajakan yang dikeluarkan pemerintah belum menyentuh sektor jasa hukum, maka ada baiknya, mengikuti organisasi profesi yang lain, organisasi advokat mulai menyurati pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan.

Saya yakin, banyak kantor advokat yang mulai mengalami gangguan karena situasi perlambatan ekonomi. Di kantor-kantor hukum di luar negeri, dampak sudah terasa, dan mereka sudah melakukan ragam langkah untuk mengatasinya, termasuk pengurangan gaji.

Organisasi advokat rasanya harus mulai mengerjakan hal ini. Persoalan nanti dikabulkan atau tidak oleh pemerintah, itu urusan kedua. Bisa jadi karena mungkin jumlah sumbangsih sektor jasa hukum tak besar, pemerintah malah gampang mengabulkan permintaan organisasi advokat. Yang penting, organisasi advokat mencoba dulu, berusaha melindungi kepentingan anggota.

Kalau diam saja, apalagi sekarang organisasi advokat belum satu, maka tentu saja tak ada insentif pemerintah pula untuk memberikan insentif pajak. Wong diminta saja nggak, terus jumlah orangnya juga tidak signifikan misalnya.

Semoga dalam waktu dekat, ada organisasi advokat yang berani bersuara.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

Leave a Reply