Not Legal Advice: Force Majeure dan Keppres 12/2020 (part-2)

Muncul kehebohan di jagat bisnis pasca keluarnya Keppres 12/2020 tentang penetapan bencana non alam. Bahkan sampai selevel Menteri Koordinator harus mencuitkan dan menjelaskan kondisi tertentu dalam video singkat. Beberapa teman dari beragam instansi bertanya hal yang serupa: apakah keppres tersebut bisa menciptakan kondisi force majeure atau mengaktifkan klausul force majeure dalam kontrak?

Pertanyaan ini “tricky” bagi seorang advokat. Apalagi jika mengingat ada kemungkinan lawyer tersebut nantinya berpotensi mewakili klien yang diametral berbeda kepentingan (kreditur dan debitor) pada saat yang bersamaan. Kecuali memang, advokat tersebut sudah memiliki preferensi tegas akan mewakili pihak yang mana.

Kalau teliti, bisa periksa banyak komentar, newsletter ataupun catatan hukum yang dikeluarkan kantor hukum atau advokat. Semuanya hanya sekedar menjelaskan secara normatif apa itu force majeure dan bagaimana memitigasinya secara “ala kadarnya”. Walaupun ada juga memang yang sudah menetapkan “arah” lebih tegas. Untuk isu sedemikian penting ini, tentulah seorang praktisi akan sangat berhati-hari. Apalagi jika pendapat menyandarkan diri kepada praktik pengadilan.

Kalau antara pihak sepakat soal kondisi force majeure telah terjadi, sehingga memberikan kesempatan bagi lawannya menunda kewajiban, memberikan kesempatan/restrukturisasi/dispensasi, tentulah tak ada persoalan. Yang selalu menarik jikalau sebaliknya terjadi. Kedua pihak berbeda pendapat apalagi pendapatan. Terlebih jika dalam kontrak tak mengatur klausul force majeure. Bahkan kalau sudah diatur pun dalam kontrak, tak akan pernah menjamin tidak ada perbedaan pandangan antar para pihak dalam memahami klausul. Ketika konflik terjadi, negara mengintervensi melalui forum penyelesaian sengketa: pengadilan. Kalau sebelumnya diatur, bisa dilakukan di forum lain (mediasi atau arbitrase).

Kita tahu, pengadilan kita memiliki independensi yang teramat luas memutus suatu perkara. Wajar saja, meskipun mungkin topiknya soal force majeure, namun tiap kasus memiliki detail dan kepribadian berbeda. Sehingga hasil akhir putusannya pun cukup beragam. Sekalipun ada benang merahnya yang bisa dipelajari karena bagaimanapun putusan peradilan tetap menggunakan landasan teoritis.

Ruang kewajiban dalam berkontrak itu teramat luas. Karakteristik kontrak juga bisa berbeda satu dengan lainnya. Kondisi para pihak pun berbeda. Wajar jikalau kita tak akan menemukan argumen yang cocok untuk segala situasi.

Tak seperti menghadapi Covid yang menjadi penyebab masalah ini, yang (semoga segera) bisa diselesaikan oleh satu vaksin yang sama untuk semua orang. Jadi ketika anda mendengarkan opini yang sepertinya menguntungkan posisi, jangan cepat-cepat bergembira. Sebaliknya, kalaupun mendengarkan opini yang melemahkan, jangan langsung bersedih.

Sekalipun memang umumnya kita lebih suka mendengar hal yang kita senangi saja. Tentu bagi sebagian orang yang punya agenda tersembunyi, berselancar di arus ini merupakan hal yang menggiurkan untuk dilakukan.

Mendalilkan Keppres Bencana sebagai landasan mengaktifkan klausul atau menghadirkan kondisi force majeure, tentu hak setiap orang. Namun apakah alasan tersebut selaras dengan sikap lawan bisnis ataupun pengadilan nantinya, itu jelas persoalan berbeda. Boleh dicoba tapi hasilnya tak pernah bisa dijamin.

Seperti yang saya jelaskan di tulisan awal (part 1), kewajiban dalam kontrak itu bisa tak ditunaikan secara sepihak kapan saja. Tentulah dengan berbagai konsekuensi. Jadi tak harus karena alasan force majeure.

Yang membedakan, klausul force majeure yang diaktifkan dan diterima para pihak, akan memberikan peluang menghindari kompensasi ketika kewajiban tak ditunaikan. Rasio inilah yang (salah satunya) menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan di antara pihak yang berkontrak.

Lalu kembali ke pertanyaan awal, apakah Keppres ini bisa dipakai untuk menciptakan kondisi atau mengaktifkan klausul force majeure. Bahkan China sampai mengeluarkan sertifikat force majeure untuk perusahaan-perusahaanya.

Perlu ditilik lagi kasus per kasus. Bencana baik alam maupun non alam memberikan dampak berbeda-bera bagi para pihak. Apalagi jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban dalam kontrak.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

Leave a Reply