Not Legal Advice: Covid-19 dan Narapidana (part-1)

Ada banyak hal yang bisa kita kritik dalam pengambilan kebijakan, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Tapi kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, bagi saya, bukan salah satu diantaranya. Dituangkan dalam Kepmen 19/2020.

Ketika mendengar kata pengeluaran atau pembebasan, pikiran kita jangan langsung membayangkan yang enak-enak dahulu. Jangan pula memikirkan hal ini dilakukan tanpa syarat alias sesuka-sukanya. Let’s hell broke lose. Bukan demikian.

Asimilasi & Pembebasan Bersyarat

Sebelum ada yang bertanya, asimilasi itu merupakan bagian dari proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya beragam, dari kegiatan pendidikan; latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; hingga pembinaan lainnya di lingkungan masyarat, yang pelaksanaannya dilakukan di lapas terbuka, secara mandiri ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

Kalau kita membaca Kepmen Kumham 19/2020 tentang pengeluaran dan pembebasan para narapidana dan anak, sebenarnya hanya pemberian hak asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat yang dilakukan masih dalam ruang lingkup aturan yang ada. Cuma sedikit dilonggarkan.

Misalnya, untuk proses asimilasi. Sesuai aturannya (Permenkumham 3/18), dalam situasi normal, asimilasi hanya dapat diberikan kepada napi yang (a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; (b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; (c) dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Prosesnya berjenjang dan membutuhkan waktu. Tim lapas mendata siapa yang secara syarat memenuhi. Lalu tim pengamat Lapas nantinya yang merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas (Kalapas). Kalapas kemudian menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jendral Lapas. Setelah diverikasi Dirjen, lalu dimintakan persetujuannya ke Menkumham.

Proses inilah yang kemudian oleh Kepmen yang disederhanakan. Semua napi yang penuhi syarat, langsung diberikan tanpa melalui mekanisme yang berjenjang dan makan waktu tadi. Cuma sebagai konsekuensinya, ada pengetatan disyarat (substantif) terkait penjalanan masa tahanan.

Seperti yang diterangkan di awal, dalam kondisi normal, yang berhak mendapatkan asimilasi itu adalah napi sudah menjalankan 1/2 masa tahanan. Syarat administratif memang dilonggarkan. Tapi syarat substantif (penjalanan masa tahanan) tadi diperketat. Jadi oleh Kepmen itu, asimilasi hanya diberikan bagi napi yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020. Untuk anak pun begitu.

Dalam kondisi normal, khusus napi Anak, seharusnya sejak 3 bulan di Lapas Anak sudah berhak. Namun dalam situasi kali ini diberikan bagi anak yang 1/2 dari masa hukumannya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Pembebasan Bersyarat

Begitu pula dengan pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas, cuti bersyarat. Ketiga istilah yang mirip tak tak sama syarat ini, merupakan bagian dari program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam situasi normal, PB hanya akan diberikan kepada napi yang telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib.

Sedangkan bagi Anak, telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Dalam situasi abnormal, langsung diberikan untuk napi yang telah menjalani 2/3 masa tahanan. Begitu pula untuk anak. Proses administratif berjenjang dan membutuhkan waktu, langsung dipotong. Patut diingat, meskipun dalam situasi normal, secara normatif sudah memenuhi syarat, namun masa asimilasi maupun PB tidak otomatis langsung diberikan begitu saja.

Kita tak bisa meremehkan syaratnya meskipun cuma disebut syarat administratif. Sebab dalam realisasinya tak semudah dan segampang kita menyebutkannya. Belum lagi syarat substantif yang dinilai dari kelakuan baik selama menjalani masa pemidanaan.

Loh kok ada soal ketentuan kelakuan baik pula bagi napi? Jangan bayangkan di lapas hidup bebas merdeka tanpa aturan sehingga tidak ada tindakan pendisplinan pula. Kalau di sekolah atau kantor saja, kita yang bergaul dengan orang yang “baik-baik” saja ada potensi konfliknya, coba bayangkan di Lapas yang overcrowded: gerak saja sudah sulit.

Mengapa dipermudah?

Tentu pertanyaan paling krusial, yang menggambarkan keberatan banyak orang adalah, mengapa syaratnya dilonggarkan? Iya ada pandemi Covid-19. Namun apa relevansinya? Bukankah mereka lebih aman di dalam? Tinggal dibatasi saja pengunjung. Sekalian dilarang untuk dikunjungi beberapa saat. Kan beres.

Masa begitu gampangnya kita membiarkan mereka keluar dari “special place” itu? Bukankah tindakan mereka sudah merugikan masyarakat sehingga mereka sudah sebaiknya memang tidak buru-buru dikeluarkan?

Saya yakin keberatan banyak orang akan lebih panjang dari itu. Apalagi dari perspektif korban atau keluarganya. Mereka yang dulunya mengalami dampak langsung dari perbuatan para napi. Bisa dibayangkan bagaimana kegeraman mereka. Meskipun mungkin tidak semua. Tapi paling tidak dalam pemahaman dan nalar wajar kita. Tanpa bermaksud tidak menghormati perasaan, duka, trauma dan kekhawatiran semua tadi, ada baiknya kita memeriksa beberapa asumsi dasar kita terkait Napi dan Lapas terlebih dahulu.

Narapidana dan Kita

Prinsip yang pertama kita perlu sepakati bersama dahulu, napi juga manusia. Seperti kata salah satu band. Sebagai manusia, tentulah mereka masih memiliki beragam hak. Meski tak semua. Hak yang paling mahal, seperti hak hidup dan kemerdekaan, dibatasi.

Sebagai seorang Napi pun, bukan berarti bebas diperlakukan semaunya. Itulah adab manusia modern. Tujuan pemidanaan kita tak lagi “balas dendam” yang diwakili negara. Sejak lama, fondasi pemidanaan kita digeser ke prinsip “pemulihan” atau restoratif.

Maksudnya, mereka yang telah berbuat salah dan dihukum ini, oleh negara berusaha untuk dibina kembali, agar nantinya dapat kembali menjadi bagian dari kelompak masyarakat yang produktif. Tidak saja bagi ekonomi, namun dalam berbagai aspek.

Klise? Mungkin terdengar demikian. Namun perlu kita sadari. Sebagian besar kita sesungguhnya berpotensi menjadi bagian dari Narapidana ini. Entah nanti atau besok. Kenapa? Karena ranjau pasal pidana begitu banyaknya di aturan perundangan kita. Sampai-sampai, kalau mau ditegakkan secara keras dan konsisten, mungkin sebagian besar kita akan berada di Lapas.

Yakin dalam mengurus KTP, SIM dan beragam dokumen lainnya secara benar alias lurus-lurus saja?
Tidak ditangkap bukan berarti benar. Itu semua berpotensi menempatkan posisi kita sebagai narapidana. Belum lagi karena kondisi lain yang di luar kontrol kita: pasal karet, penjebakan yang melanggar hukum, penegakan hukum yang tidak due process, dan kondisi lain yang kita singkat: lagi sial!

Kita adalah narapidana. Narapidana adalah kita. Paling tidak dalam metafora: saat ini kita dikerangkeng oleh pasal-pasal pidana.

Hutan Rimba Pasal Pidana

Ringkasnya, hampir semua nanti tindak tanduk kita terancam pemidanaan.

Kok gitu?

Begini. Sesuai data, saya cuplik dari hasil penelitian ICJR, sejak reformasi hingga tahun 2016, terdapat sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) yang dihasilkan DPR. Dari jumlah itu, terdapat 154 UU yang berisi ancaman pidana.

Dari 154 UU tadi, terdapat 1.601 perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan merupakan suatu tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana di Indonesia.

Tidak kurang terdapat 654 perbuatan (91,34%) yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana dengan sanksi penjara yang diberikan bagi para pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana kurungan hanya ditemukan pada 45 perbuatan tindak pidana (6,28%) dan sekitar 17 perbuatan (2,37%) ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana denda.

Adapun lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan antara lain 1 hari-5 tahun penjara ditemukan dihampir 65% tindak pidana baru setiap tahunnya, diikuti oleh 18% untuk masa pidana penjara selama 5-10 tahun, 9% untuk sanksi pidana penjara selama 10-15 tahun dan 4
% untuk masa pidana di atas 15 tahun.

Sudah sesak napas? Jangan dulu.

Sebab itu masih aturan yang ada sejak era reformasi. Aturan yang bersifat pemidanaan itu, sudah ada sejak jaman penjajahan juga sampai sebelum masa reformasi. Sepanjang belum dihapus atau diganti dengan aturan yang baru.

Sesuai riset ICJR tahun 2011, sejak 1946 hingga 2007, Indonesia terus memproduksi tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Bila pada 1995 tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana di atas 5 tahun penjara “hanyalah” 215 tindak pidana, pada 2007 naik 100 persen menjadi 443 tindak pidana.

Cukup? Tentu saja belum. Masih akan ada UU yang diproduksi DPR. Paling baru dan hangat tentu daja RKUHP.

Masih berdasarkan data ICJR, terdapat 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara. Itu masih dari satu UU saja. Belum lagi nantinya RUU lain.

Lapas Kelebihan Penghuni

Kira-kira, kalau kita berjalan di ladang ranjau, berapa besar kemungkinan kita akan menginjak ranjau itu?

Dengan pertanyaan serupa, maka kita menghadapi kondisi yang sama. Pasal-pasal pidana tadi merupakan ranjau yang siap meledak kapan saja. Naturnya manusia: tak luput dari khilaf dan salah.

Hubungannya apa dengan Lapas?

Orang yang dijatuhi pidana penjara, tidak oleh jaksa kemudian dibuang ke laut, atau diserakkan di tengah hutan.  Semuanya akan dimasukkan ke dalam Lapas atau bahasa awamnya: Penjara! Kembali ke awal, napi akan dibina oleh negara agar kembali menjadi manusia yang ‘utuh’ dan produktif lagi.

Lapas itu bukan rekening bank. Seberapa banyakpun anda setorkan uang, rekening tak akan tumpah. Penuh apalagi luber, tidak akan terjadi. Lapas itu bangunan untuk menampung. Karena secara fisik berupa bangunan, tentu saja kapasitas daya tampungnya terbatas.

Perlu diketahui, lagi-lagi sesuai data ICJR, dari 33 Kanwil rutan/lapas yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hanya 5 Kanwil di Provinsi yang tidak mengalami overcrowding.

Artinya, jika menggunakan tolak ukur sebaran rutan/lapas mana saja yang mengalami situasi overcrowding dan yang tidak mengalami overcrowding, maka 84,85% Kanwil di 28 provinsi di Indonesia mengalami situasi overcrowding.

Dengan menggunakan tolak ukur Occupancy rate, maka ditemukan bahwa angka dan persentase rutan/lapas yang mengalami overcrowding tersebar di 2 provinsi (6,06%), Critical Overcrowding (>120%) tersebar di 5 provinsi (15,15%), dan situasi tingkat overcrowding terbanyak yakni Extreme Overcrowding (>150%) tersebar di 21 Provinsi (63,64%) di Indonesia.

Menteri Yasonna mengatakan jumlah penghuni lapas tahun 2018 sebanyak 256.273 orang. Padahal, kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan hanya 126.164 orang. Jumlah penghuni laki-laki 241.401 orang atau 94 persen sedangkan penghuni perempuan 14.325 orang atau 6 persen wanita. Sebanyak 252.621 orang di antaranya adalah orang dewasa dan 3.100 atau 1 persen anak-anak.

Ambil contoh di Lapas Banyuwangi. Ruangan sebesar 8×4 bisa diisi oleh 25 napi. Tak heran untuk tidur saja mereka harus mengaturnya sedemikian rupa.

Data per Februari 2018 menunjukan bahwa selisih antara jumlah total penghuni dan petugas Lapas/Rutan mencapai angka 113.313. Artinya overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia pada Februari 2018 mencapai angka 91.69%.

Dengan situasi demikian, tidak mungkin lagi memenuhi standar internasional untuk pemidanaan (Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners).

Satu yang paling penting misalnya, setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus dan apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati seperti kecocokan untuk saling berteman dalam kondisi tersebut.

Selain menampung, orang yang ditampung juga tak bisa didiamkan saja seperti duit. Malah negara harus keluarkan duit untuk memberi makan dan menjaga hak dasar lainnya: seperti kesehatan, pakaian, kebutuhan mandi, dan lain sebagainya seperti kondisi normalnya manusia.

Beda seperti anak kost atau menyewa. Jikalau kost atau menyewa, selain harus bayar biaya tempat huni, juga harus membiayai banyak hal lainnya. Maka untuk Napi, semuanya harus dibiayai oleh negara.

Membangun Lapas baru setiap tahun tentulah bukan solusi. Mengutip ICJR, menambah atau membangun Lapas baru tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Penyelesaian model begitu akan memunculkan permasalahan permasalahan lainnya seperti beban APBN yang terus meningkat, sarana pembinaan yang sangat minim salah satu penyebabnya karena dana yang tersedia (anggaran Lapas) difokuskan pada pemenuhan makan narapidana, yang menimbulkan persoalan pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal, timbulnya masalah kekerasan, masalah pelecehan seksual, pembinaan yang dilakukan tidak dijalankan dengan maksimal, termasuk penularan penyakit.

Tiap tahunnya, negaraa menghabiskan Rp. 1,2 Trilyun per tahun dalam pengelolahan tahan dan Narapidana. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran yang dikeluarkan negara untuk menggaji sipir penjara dan biaya program rehabilitasi, serta membuat rutan dan lapas baru.

Penjara merupakan Inkubator Penyakit

Dengan kondisi keterbatasan Lapas tadi, makanya penjara sering disebut inkubator atau sarangnya penyakit.

Kalau kita hubungkan dengan penyebaran Covid-19, maka keputusan Menkumham tadi sangatlah bijak.

Dengan kecepatan penularan dua kali flu biasa, tingkat kematian yang sekalipun rendah namun rentan terhadap orang-orang dengan fisik tak prima dan tua, maka Covid-19 berpotensi menjadi “hukuman mati” bagi para narapidana.

Seperti yang disampaikan, isi lapas yang udah gak karu-karuan, akan menjadi sarang penularan yang empuk.

Janganlah social distancing, selonjoran saja pun sulit.

Di Lapas, semua aktivitas bisa dilakukan Napi, cuma dibatasi tempat/ruang gerak saja. Jadi tingkat interaksi antar penghuni sangatlah tinggi. Apalagi dengan tingkat kepadata penghuni yang luar biasa. Tidak mungkin untuk membatasi mereka berinteraksi dengan minimal jarak 1 meter satu dengan lainnya.

Mencegah Covid-19

Persoalannya, sama seperti wabah lainnya, kita tak punya kemampuam melihat wabah ini secara fisik sehingga mudah untuk mengantisipasi penyebarannya. Kita sulit untuk mengetahui pasti, tanpa tes yang canggih itu, siapa yang berpotensi sebagai pembawa ataupun siapa yang sudah tertular.

Selama ini, masa kunjungan napi terus berlangsung. Besar kemungkinan akan ada napi yang tertular dari pengunjung lain atau bahkan petugas lapas. Dan begitu sebaliknya. Bahkan dengan pengeluaran dan pembebasan lebih cepat ini pun, belum menyelesaikan overcrowded lapas ini.

Risiko napi tertular sangatlah tinggi. Dengan segala keterbatasan kesehatan di dalam Lapas, tentu tak terbayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami. Tak semudah itu membawa dan mengeluarkan napi ke rumah sakit. Kalaupun bisa, RS kita pun saat ini penuhnya bukan main.

Patut diingat, sekali lagi, Napi dalam lapas itu berasal dari beragam tindak pidana yang rentangnya sangat banyak tadi. Persoalannya ketika menginfeksi seseorang, virus Covid-19 tidak tanya ke napinya terlebih dahulu dia dihukum atas perbuatan pidana apa.

Kalau kemudian Covid-19 menyerang Ibu-ibu atau teman-teman yang curhat di sosmed kemudian kena pasal karet penghinaan tadi, dengan risiko kematian, padahal sudah menjalani masa tahanan yang panjang, apakah akan kita biarkan begitu saja? Siapa yang mau bertanggungjawab?

Apalagi memang ternyata syarat untuk mengeluarkan mereka diatur dengan cukup dan tak melanggar aturan. Bukan sesuka hati petugas lapas. Hanya dilakukan dengan sedikit pengecualian karena situasi yang abnormal ini.

Lalu bagaimana dengan Napi Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika dan Kejahata Berat HAM?

Untuk sementara dikecualikan dari kebijakan ini. Bisa jadi akan ada lagi perubahan.

Narapidana, seperti kita, punya keluarga yang menyayangi dan mengasihi mereka.

Yang pengen baca lebih lanjut soal situasi overcrowded Lapas kita, bisa baca Laporan ICJR yang sangat komprehensif dan luar biasa ini

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

One Reply to “Not Legal Advice: Covid-19 dan Narapidana (part-1)”

Leave a Reply