Not Legal Advice: Covid-19 dan Napi Tipikor? (part-2)

Menyambung pendapat awal saya yang sudah panjang tadi, muncul pertanyaan. Bagaimana dengan Napi tipikor?

Sebagai pengantar, Keputusan Menkumham (Kepmen 19/2020) mengeluarkan dan membebaskan napi, tidak berlaku bagi napi yang punya persyaratan khusus dalam PP 99/2012. Jadi keputusan Menkumham tidak berlaku sementara ini bagi Napi Tipikor, Terorisme, HAM, Kejahatan Transnasional, Narkotika dan Psikotropika.

Yang paling diributkan tentu saja dengan adanya keinginan Menkumham untuk merevisi PP 99/2012 yang dicurigai ingin meloloskan napi tipikor. Saya sekali lagi, tidak ingin masuk ke perdebatan yang sulit pembuktiannya ini.

Dengan indeks persepsi korupsi yang masih berada di posisi atas klasemen dunia, ketidaksetujuan berbagai kalangan tersebut tentu saja sangat wajar, patut dipahami dan dipertimbangkan. Meskipun di saat yang bersamaan juga, realitas penegakan hukum tipikor kita juga punya ruang yang bisa dipertanyakan.

Namun politik hukum kita sejauh sejauh ini memang ingin membatasi ketat napi khusus ini. Tak bijak untuk diacuhkan begitu saja. Kalau mau mengatur pengecualian, haruslah berhati-hati. Kalau sudah diatur dengan hati-hati, parameternya jelas dan terukur, maka sepanjang memenuhi syarat, maka hak asimilasi, cuti bersyarat atau PB untuk napi tipikor bisa diberikan.

Itikad baik atau mulia perlu dituangkan secara benar. Bukan hanya di bibir semata. Jadi kebijakan itu tidak rentan disalahgunakan.

Apa dan bagaimana-kah itu?

Kita mahfum, Covid-19 memang menyerang kaum senior alias orang tua lebih parah. Risiko kematiannya tinggi. Walaupun tak ada jaminan yang muda juga bebas dari risiko kematian itu. Tapi paling tidak data sementara menunjukkan itu.

Dengan pemahaman tadi, dikaitkan dengan strategi mencegah penularan, yakni social distancing, perlu kita melihat data okupansi Lapas-nya lagi.

Seperti yang disampaikan dalam argumen saya di part-1, secara nyata lapas kita memang kelebihan penghuni. Namun, ada yang berargumen, khusus untuk tahanan tipikor, umumnya memang ditempatkan dalam blok tahanan khusus, hanya sesama napi tipikor.

Pergaulan mereka pun demikian. Hanya sesama antar napi tipikor. Dan sejauh ini untuk menempatkan mereka dalam ruang tahanan yang layak, masih lebih dari cukup.

Saya tak punya data pembanding. Namun yang pasti, ruang pertemuan antara pengunjung dan keluarga di beberapa lapas itu sama. Tidak ada pembedaan. Covid-19 tentu saja tak bertanya ke napi dulu: napi tipikor atau bukan?

Kita juga paham, pemberantasan tipikor itu penegakan hukumnya bukan saja dua jalur, tapi 3 jalur. Maksudnya ada tiga penegak hukum yang berwenang mengusutnya: Polisi, Kejaksaan, KPK.

Jika merujuk ke Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, banyaknya penegak hukum yang terlibat, dalam pikiran wajar, bisa saja jumlah napinya cukup signifikan. Dengan kapasitas tiap lapas berbeda, bisa saja ada penumpukan.

Dengan situasi ini, dan mengingat “concern” mulia dari Kumham adalah keselamatan jiwa napi, maka kalaupun harus diubah, harus memenuhi beberapa persyaratan secara kumulatif. Persyaratan tersebut perlu untuk mencegah persepsi “dagang sapi” alias biar tidak ada maksud tersembunyi di balik bakwan.

Paling tidak ada beberapa persyaratan substantif yang perlu dipenuhi secara kumulatif di dalam PP dan Kepmennya. Khusus untuk pengaruran dalam PP nantinya (sebagai revisi atas PP 99/2012), mungkin cukup disebutkan pengaturan umum untuk pengecualian persyaratan.

Misalnya dalam persyaratan untuk PB, Asimilasi, dan Cuti Bersyarat, pengecualian dari persyaratan yang diatur PP 99/12 dimungkinkan dilakukan dalam kondisi khusus seperti terjadinya bencana alam dan non alam.

Kenapa umum saja? Mengingat normanya suatu PP yang berasal dari delegasi UU, seharusnya abstrak. Bukan untuk per kejadian.

Lalu di Kepmen nanti, meniru kebijakan untuk tindak pidana umum, diatur syarat lagi yang lebih jelas dan terukur soal pengecualian tadi. Atau kalau khawatir Kepmennya mudah diubah-ubah, ya sudah sekalian diatur dalam PP saja.

Tawaran pengaturannya menurut saya sebagai berikut:

Pertama, memang secara empiris, bisa dibuktikan dalam kurun waktu setahun ini, lapas tempat napi tipikor menjalani masa penahanan bisa dibuktikan kelebihan penghuni. Jadi bukan cuma data sebulan terakhir.

Apa ukurannya kelebihan penghuni? Ini mungkin perlu diberi parameter yang cukup. Dalam satu sel tahanan yang kecil misalnya, dikatakan overkapasitas jika ditempati minimal 4 orang.

Rasio luas sel dan jumlah penghuni harus diatur khusus dalam Kepmen nantinya. Walaupun standar internasionalnya sebenarnya satu kamar itu satu penghuni. Tapi okelah sementara ini kita cuekin. Karena kalau sudah sesuai standar, pembicaraan ini tak lagi diperlukan.

Kedua, usianya memang cukup senior. Mengenai usia, pasti ragam penafsiran. Saya merujuk pada data BPS tahun 2019 saja. Expectancy life orang Indonesia, atau usia hidup maksimal, rata-rata adalah 71 tahun. Lebih dari usia segitu rasanya memang “bonus”.

Kalau misalnya dibebaskan di usia 65 tahun, menurut saya sangat manusiawi. Tak banyak lagi hal yang bisa dilakukan dalam usia itu. Mungkin ada beberapa yang sangat sehat. Namun bukan kondisi umum. Dengan usia sesenior itu, jangankan Covid-19, penyakit lain saja mungkin sudah duluan antre untuk merenggut jiwa seseorang.

Toh apalagi, sejak tahun 2012, untuk Napi tipikor, sangat susah atau bahkan bisa jadi tidak mendapatkan remisi alias pengurangan masa tahanan. Jadi wajar saja syarat administratifnya tidak digantungkan pada kelambanan birokrasi.

Dan rasanya, secara jumlah, jika dipakai usia 65 tahun hingga 31 Desember 2020, jumlah napi tipikor yang akan keluar tidak banyak.

Ketiga, sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Seperti pidana umum, syarat ini juga diperlukan.

Keempat. Mungkin mempertimbangkan sudah dibayarnya penuh uang pengganti, jikalau memamg dihukum uang pengganti. Hal ini juga masuk dalam syarat pemberian asimilasi dan PB bagi napi tipikor.

Kelima. Keputusan Menteri ini hanya berlaku sementara hingga 31 Desember 2020

Bagaimana dengan rekomendasi dari penegak hukum yang bersangkutan?

Selama ini, untuk mendapatkan asimilasi, PB atau remisi, Lapas perlu mempertimbangkan rekomendasi dari penegak hukum. Umumnya kalau penegak hukum tidak beri pertimbangan, maka alamat tidak diberikan.Dengan pertimbangan kondisi memaksa seperti sekarang, maka karena niatnya mulia dan perlu tindakan cepat, bisa disimpangi.

Sekali lagi, perdebatan soal ini mungkin masih akan panjang. Sayangnya Covid-19 tak menunggu dulu ujung dari perdebatan tersebut.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

Leave a Reply