Makna “Undang – Undang” Dalam Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas adalah salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu, dimana kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapat jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Asas legalitas menurut Feurbach ini terbagi menjadi tiga konsep yaitu:

  1. Nulla Poena Sine Lege, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
  2. Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
  3. Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman. Perbuatan dan ancaman hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila tertulis dan tercantum dalam undang-undang (lex scripta).

Undang-undang merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas, sebagai bagian dari tujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dilarang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan pidana (lex scripta). Adanya lex scripta selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum pidana, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

MUST READ  Perbedaan Mitigasi Bencana dengan Tanggap Darurat Bencana

Proses kriminalisasi dalam hukum pidana harus telah dilegitimasi secara demokratis. Dalam hal ini DPR telah menyetujui serta menempatkan ketentuan pidana dalam undang-undang dalam arti formal.[1] Kewenangan pembentukan undang-undang harus melalui proses demokratis di atur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) sd (5) UUD 1945, bahwa yang berwenangan membuat undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislative yaitu DPR dan Presiden. UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyatakan bahwa, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk materi muatan pidana (tindak pidana) hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya secara tegas dasar pembentukan tindak pidana tidak mungkin berdasarkan ketentuan selain undang-undang.

MUST READ  Saya dan Nusakambangan: Sebuah Prolog

Jika dilihat dari kewenangan pembentukan undang-undang, sistem hukum pidana Indonesia dapat digolongkan ke dalam civil law system. Pada civil law system yang berwenangan membentuk undang-undang adalah legislatif. Legislatif/parlemen adalah lembaga yang merepresentasikan individu dalam masyarakat, sehingga legislatif adalah cerminan dari masyarakat dan individu dalam satu waktu tertentu, oleh karena itu sistem hukum barat mendukung ide bahwa kontrol hukum dan sosial harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Apabila asas legalitas dihubungkan dengan Negara hukum, ketentuan pidana yang tertulis, jelas dan dibuat atau bersifat demokratis akan membatasi kewenangan para penegak hukum dan pejabat negara, atau dengan kata lain asas legalitas berfungsi untuk melindungi warga negara dari perilaku sewenang-wenang penguasa. Oleh karena itu kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus melalui proses yang demokratis, tidak dapat diserahkan kepada penguasa/pemerintah sepenuhnya. Karena apabila dihubungkan dengan hak negara untuk menghukum seseorang, asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenang-wenangan penguasa.

Berdasarkan teori perjanjian, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan negara. Asas legalitas dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu, dimana kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Asas legalitas merupakan pembenaran terhadap perbuatan negara untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian hukum.

MUST READ  Perlindungan Hukum Freelancer (Pekerja Harian Lepas)

Oleh karena itu, makna undang-undang dalam hukum pidana, tidak sebatas bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam hukum tertulis (undang-undang) melainkan termasuk proses perumusannya harus melalui proses demokrasi untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak asasi warga Negara.

[1] Marjanne Termorshuizen, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda, Ceramah Hukum Pidana : Same Root, Different Development, FH UI, Depok, , 3-4 April 2005, Hlm 2.

Leave a Reply