Sebuah Catatan Singkat Mengenai Omnibus Law – RUU Cipta Kerja

Jauh sebelum hingar bingar Omnibus Law saat ini, pada tanggal 15 September 2019 saya sudah mencoba membuat artikelnya. Waktu itu saya masih meraba bagaimana bentukan dari Omnibus Law yang digadang-gadang akan memperbaiki obesitas regulasi terkait investasi. Saya juga sempat mengajak teman saya dosen School of Law Bocconi University Milan untuk menjelaskan maksud dari Omnibus Law dan apakah Italia pernah mengeluarkannya. Karena sistem hukum di Italia & Indonesia sama, Civil Law/European Continental.

Saya berpikir bagaimana caranya puluhan undang-undang bisa dijadikan satu diambil pasal-pasal untuk diamandemen oleh Omnibus Law yang tadinya RUU Perizinan Investasi dan akhirnya berubah nama saat pelantikan Presiden menjadi RUU Cipta Lapangan Kerja. Belakangan menjadi RUU Cipta Kerja, karena tidak mau disingkat RUU Cilaka. Kegelisahan saya cuma bisa saya catat di media sosial saja, kadang saya set “only me” hanya untuk catatan saya.

MUST READ  Cara Pendaftaran NPWP Pribadi untuk Karyawan

Sulit sekali mendapatkan bocoran karena semua teman yang punya akses di Kemenko Perekonomian bilang ini rahasia, termasuk asn terkait. Bahan-bahan yang saya dapat pun ada catatannya, ini confidential ya, jangan disebar. Saya sudah gemes sekali ingin menulis lagi berdasarkan bahan-bahan yang saya miliki, tapi kesibukan akhir tahun seperti menahan semua itu. Begitu masuk Januari, saya juga harus fokus ke acara Parent Coaching 7 Maret 2020 nanti. Jadi saya cuma bisa membaca dan mencatat pemikiran saya.

Begitu draft pertama RUU Cipta Lapangan Kerja beredar, makin ramai diskusi-diskusi muncul. Sayang karena waktunya tidak pas, saya tidak bisa mengikutinya. Namun ketika Djokosoetono Research Center FHUI mengadakan Seminar Nasional, saya langsung meluncur ke Depok. Kapan lagi bisa melihat 3 Guru Besar Senior, Prof Maria Farida, Prof Maria Soemarsono, Prof Satya Arinanto plus Bang Satya Bhakti dari Kemenko memaparkan pemikirannya.

MUST READ  RUU Penciptaan Lapangan Kerja : RUU ‘Sapu Jagat’ demi Terciptanya Kemudahan Berusaha

Dan semua kegelisahan saya soal Omnibus Law seakan terkonfirmasi di seminar tersebut. Terlalu Sapu Jagad! Pendapat saya pribadi, RUU Cipta Kerja jika diundangkan dengan 174 pasal yang ada sekarang akan menciptakan keruwetan baru dalam tatanan hukum

Leave a Reply