Percakapan yang Selalu Kita Kenang: Bersama Supriyadi Eddyono

Sore yang hujan di Pasar Minggu, suara motor yang melindas air, dan kantor yang tak pernah sepi. Ia sedang bersiap menyantap teh hangat tanpa gula seperti biasa. Penyakit yang menghajarnya harus membuatnya ekstra hati-hati. Pelan ia mengangkat dagu dan kacamatanya lepas landas menyentuh hidung.

“Jangan terlalu banyak bergadang. Kurangi makan berminyak. Minum gula secukupnya saja”.

Kalimat yang sering dilemparkannya sebagai bentuk perhatian.

Ditambah rentetan kalimat lain yang selalu berpeluang menghasilkan tekanan,

“Harus ditulis itu idenya. Sudah terlalu banyak yang bicara tetapi tidak berjejak”.

Di masyarakat yang gandrung akan hukuman, pemikirannya radikal. Sudah sejak lama, Ia menorehkan jejak untuk persoalan perlindungan saksi dan korban. Sempat ia bergabung dengan lembaga negara yang menaungi urusan itu, berupaya membangun sistem dan peraturan serta menceburkan para koleganya dalam realita. Sekarang, Ia kembali ke “rumah” untuk memimpin sebuah lembaga yang mendorong pembaruan sistem peradilan pidana. Nama lembaga itu Insitute for Criminal Justice Reform.

“Sistem peradilan pidana Indonesia itu selama ini cenderung fokus pada pelaku kejahatan”.

Ia, yang sore itu mengenakan kaos cokelat kusam kegemarannya, memulai percakapan kami. Laptop di hadapannya yang dokumennya tidak beraturan, Ia tutup sambil mengambil nafas panjang.

“Padahal penegakan hukum berjalan karena ada korban dan saksi”.

Saya bersiap karena tampaknya ia mulai bersemangat. Sesekali ludahnya berkejaran keluar. Tanda ia sedang berapi-api.

“Ini seperti, begini, Mik. Kau memberikan hak ke temanmu untuk hanya menagih utang. Temanmu malah memukul. Sayangnya, kau juga malah tidak dapat apa-apa”.

Posisi saksi dan korban yang rentan memang butuh perlindungan. Untuk itu, sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, ia bersama teman-temannya yang lain berusaha menekan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan undang-undang terkait hal itu. Pada akhirnya ia berhasil meskipun tidak terlalu puas.

MUST READ  Kewenangan Menghentikan (Penyidikan/Penuntutan) Perkara (SP3) oleh KPK

“Paling tidak, dengan undang-undang itu, perhatian pada saksi dan korban sudah mulai dipikirkan”, ujarnya menjelaskan optimisme di tengah ketidakpuasannya.

“Korban dan saksi menjadi bagian penting dari sistem ini. Bukan hanya pelaku kejahatan”.

Mereka berhak mendapatkan kompensasi karena negara gagal memberikan jamiman atas rasa aman dan restitusi dari pelaku karena perbuatannya merugikan korban.

Dan, senyumannya yang tipis mengantarkan pada kalimat,

“Juga sekarang ada lembaga khusus dibentuk oleh negara untuk menangani hal itu”.

Selama ini ada cara pikir yang keliru dengan menganggap bahwa perlindungan saksi dan korban cenderung mengabaikan penegakan hukum. Padahal dari sisi efektivitas, perlindungan saksi dan korban berupaya untuk mendorong pengungkapan kejahatan secara lebih optimal. Terutama kejahatan-kejahatan yang sifatnya kompleks, terorganisir, dan rumit, misalnya terorisme, perdagangan manusia, dan sebagainya.

Ia sering menjelaskan kalau perdebatan soal fokus pada pelaku kejahatan atau melindungi saksi dan korban tidak perlu karena kedua hal itu saling mendukung. Namun, saat ini, perdebatan itu seperti tidak bisa dihindari. Ada beberapa pandangan yang coba mengkompromikan dua kolam itu, yaitu restorative justive. Konsep yang mempertemukan kepentingan pelaku kejahatan dengan korban. Namun, tentu tidak bisa diberlakukan untuk semua kejahatan, misalnya kejahatan perkosaan.

Ketidakpuasan itu coba ia tuntaskan dan kembali berhasil. Pada 2014, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban dimana ia aktif di dalamnya mendorong Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi atas undang-undang yang telah ada sebelumnya.

“Perubahannya kentara, Mik”, katanya sesudah membubuhkan tandatangan di lembar beberapa dokumen yang ketika saya intip adalah pencairan bonus akhir tahun.

MUST READ  Sudahlah?

Sekarang, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis sudah bisa diakses oleh korban tindak pidana lain, seperti terorisme, perdagangan manusia, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penganiayaan berat”.

Sebelum ada perubahan, undang-undang hanya memberikan jaminan bantuan medis kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini juga memperluas lingkup perlindungan saksi seperti pendampingan saksi, perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan di persidangan, dan perlindungan anak yang menjadi saksi.

“Kita patut bangga karena hampir semua usul kita diterima. Memang ada beberapa hal, seperti pengertian peniup peluit atau kolaborator yang seharusnya bisa dipertajam. Namun, itu tidak mengabaikan pencapaian ini”.

Optimismenya membuncah dan saya kira dia memang patut bahagia seperti ini setelah perjalanan panjang yang ia jalani.

Kini, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban sudah disahkan dan berlaku. Namun, terdapat beberapa persoalan para praktik, seperti kecenderungan penegakan hukum yang fokus pada pelaku belum sepenuhnya hilang. Dengan kecenderungan ini, posisi saksi dan korban menjadi seakan hal sekunder dalam jalannya sistem peradilan pidana. Belum termasuk saksi dan korban yang diperlakukan seperti pelaku kejahatan atau sulit mendapatkan akses keadilan dalam banyak kasus.

Masalah lain yang muncul adalah tidak terintegrasinya sistem perlindungan saksi dan korban dalam sistem penegakan hukum. Seakan ada kompartemen atau pengkotak-kotakan. Paling nyata ketika kasus terorisme Thamrin dimana para korban kesulitan mengakses hak atas bantuan medis salah satunya dengan alasan undang-undang terorisme tidak mengatur hal itu padahal tercantum di undang-undang lain. Belum lagi birokrasi yang ribet dan memakan waktu panjang sehingga hak-hak korban dan saksi tidak bisa diperoleh secepat mungkin.

MUST READ  Catat! Ini Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana

“Ah, masalah selalu akan muncul. Justru dengan masalah, kita bisa berpikir lebih luas. Terpenting itu menulis, jangan hanya senang karena disorot”.

Kalimat terakhir menutup percakapan kami dengan hentakan. Ia tidak marah, tidak terlalu berharap, tidak juga ingin menyerang. Ia hanya dengan berkomitmen pada dirinya sendiri daan secara tulus memberi perhatian dengan caranya sendiri.

Hujan berlalu. Sore berlalu. Tawanya meringis dan matanya satu garis. Ia pun pergi tetapi tidak pernah berlalu.

Epilog

Dua tahun lalu. Bali. Jantung saya serasa berhenti. Kalimat cukup pendek yang sangat mengejutkan datang tanpa reservasi.

Saya menengok telepon genggam. Pesan singkat tetapi berhasil membuat saya lemas sejadi-jadinya. “Lek, Bang Supi udah engga ada. Lekas hubungi Bang Anggara”, tulis sahabat saya, Erasmus Napitupulu. Tak bernada tetapi saya merasakan kabar itu tersampaikan dengan sangat pilu.

Ode untuk Bang Supi dari keluarga, sahabat, dan kolega sudah pernah dimuat disini

http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2018/02/Pamflet-Cinta-untuk-Supi.pdf

Setahun sudah berlalu dan saya ingin mengenang dirinya dengan keseriusan dan kejenakannya. Keseriusan terutama soal perlindungan saksi dan korban. Karya yang menurut beberapa kerabatnya masih terus ia kerjakan sampai waktunya untuk berjalan lebih dulu tiba.

Leave a Reply