Menjunjung HAM Adalah Bagian Penerapan Sila Kedua Pancasila

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Kata-kata kunci seperti ‘Manusia’, ‘Adil’, dan ‘Beradab’ jelas beresonansi dengan hak asasi manusia. Sebelum diubah kalimatnya, sila ini disebut oleh Bung Karno sebagai “Internasionalisme”.

Dalam pidato 1 Juni 1945 yang tersohor itu, Bung Karno mengatakan, “Saudara-saudara. Tetapi …….. tetapi ……….. memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham “Indonesia uber Alles”. Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan “My nationalism is humanity”. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan”Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme”.

Maka jelaslah, berbicara Hak Asasi Manusia, kita tak bisa sembarang membawa prinsip “nasionalisme” lalu berteriak ‘NKRI harga mati’ dan menganggap perkara selesai karena justru prinsip “kemanusiaan” itulah yang mencegah ‘nasionalisme’ menjadi chauvinisme.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, hak-hak asasi manusia yang diakui adalah hak persamaan derajat dalam hukum (pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia (pasal 27 ayat 2), berserikat dan berkumpul (pasal 28), mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28), memeluk agama masing-masing (pasal 29 ayat 2), beribadat menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2), mendapat pengajaran (pasal 31).

Untuk Pasal 28, Bung Karno sempat tidak menyetujui pasal ini masuk dalam UUD 1945, khawatir imitasi ‘Les es droits de l’homme et du citoyen” ini membuat masyarakat Indonesia menjadi individualistis. Namun ternyata para pendiri negara ini lebih menyetujui pandangan Bung Hatta bahwa ketentuan ini tetap harus masuk konstitusi agar “… tidak lain dan tidak bukan hanja mendjaga supaja negara jang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaja negara pengurus ini nanti djangan mendjadi negara kekuasaan, negara penindas.

Langkah lanjut komitmen Indonesia terhadap penerapan pancasila sila kedua terjadi persis setelah reformasi yakni ketika Presiden Habibie mensahkan dengan persetujuan DPR UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Usai Presiden Habibie tidak menjabat presiden, tekanan untuk memperkuat komitmen terhadap HAM hadir dalam bentuk amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana ketentuan-ketentuan HAM disisipkan di pasal 28.

Cukup jelaslah bahwa penegakan HAM adalah bagian dari penerapan Pancasila dan tak layaklah orang-orang yang berkali-kali menutup mata terhadap perkara HAM bersikap sok nasionalis dengan meminta agar ada penguatan pendidikan Pancasila. Ada dua sila yang menggunakan kata ‘keadilan’ yakni sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Tidak ada nasionalisme tanpa keadilan bagi rakyat. Tidak ada nasionalisme tanpa komitmen memanusiakan manusia.

One Reply to “Menjunjung HAM Adalah Bagian Penerapan Sila Kedua Pancasila”

  1. Pengakuan terhadap hak milik perorangan dan adanya perlindungan terhadap pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat merupakan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila khususnya sila….

Leave a Reply