Menjadikan Mereka Sebagai “Yang Lain”

Beberapa waktu belakangan, saya gerah sekali melihat tindakan kepolisian memampang para tersangka dalam format konferensi pers. Tersangka yang baru saja ditetapkan statusnya dan belum sampai pada pembuktian kesalahan dikenakan pakaian tahanan yang biasanya berwarna oranye. Saya yakin pemilihan warna ini tidak ada hubungannya seragam kesebelasan sepakbola, melainkan lebih kepada memberikan kesan permusuhan dan mempermudah pencarian (Ash: 2009).

Pejabat kepolisian yang mayoritas laki-laki dengan berbagai atributnya tampak menjabarkan kronologi dan sejumlah barang bukti dengan komunikasi publik yang mantap. Hal ini bukan fenomena yang sama sekali baru. Namun, belakangan tampaknya semakin menjadi keharusan seiring dengan strategi kampanye publik kepolisian dalam memberantas kejahatan melalui budaya populer.

Berbagai analisis bisa dikemukakan, misalnya dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan strategi komunikasi dan kampanye publik. Bisa juga dengan argumentasi bahwa ini wujud dari budaya kontrol (Garland: 2002 atau Deleuze: 1992) atau disciplinary power (Foucault: 1975). Dimana cara kerjanya adalah bahwa etalase ini bekerja tidak sekadar untuk memberantas kejahatan, tetapi memberikan “legitimasi” berupa distribusi kuasa untuk mengontrol perilaku tertentu. Pertanyaannya adalah apakah ada lensa lain yang bisa digunakan untuk melihat fenomena ini?

Memvisualkan kejahatan

Saya mengetik secara acak di mesin penelusuran dengan kata kunci “press conference kepolisian”. Dari sana, hasil yang diperoleh adalah 268.000 masukan dan saya mengambil beberapa saja secara acak dan tidak terstruktur untuk dijadikan representasi.

Oase Papua

Asumsi presentasi pelaku kejahatan ini ditujukan untuk kasus “besar” atau melibatkan figur publik ternyata tidak tepat. Mungkin kebanyakan, tetapi tidak selalu demikian. Ukuran besar kecilnya suatu kejahatan bergeser dari bukan lagi dari kuantitas atau kualitas kejahatan, tetapi dalam bentuk respons kepolisian, seperti dalam parade ini penggunaan senjata dan atribut lengkap.

Tribun Manado

Hal yang menarik dari analisis kriminologi visual, terdapat kontradiksi dalam penarasian kejahatan. Pemakaian topeng dan alat penyamaran lain justru bukan untuk melindungi identitas pelaku kejahatan tetapi untuk menambah narasi berbahayanya tindakan kejahatan yang dilakukan dan para pelakunya (maximum restraint).

Akurat.co

Begitu banyak visual yang menarik untuk dibahas, tetapi sebagai yang terakhir dan pengantar ke bagian berikutnya adalah kasus Lucinta Luna. Parade dari kasus ini menstimulus olokan dan ketajaman jempol netizen yang maha benar dan budiman. Terutama, saya menduga, dengan kesadaran penuh pihak kepolisian memprediksi bahwa tindakan ini akan berdampak pada sentimen moralitas publik terkait identitas gender yang bersangkutan.

Visualisasi kejahatan tidak sama dengan menayangkan kejahatan sebagaimana adanya. Visualisasi kejahatan adalah membangun interpretasi terhadap perilaku tertentu sebagai kejahatan. Seperti Susan Sontag pernah kemukakan dalam risalahnya yang sangat bagus On Photography (1977) bahwa dalam konstruksi image yang terpenting adalah bukan saja visualnya sebagai realitas, tetapi kemungkinan ruang interpretasi apa yang yang akan terbuka.

Menegaskan praduga tidak bersalah

Dari perspektif hak asasi manusia dan hukum, tindakan ini jelas tidak dibenarkan. Argumentasi yang paling pokok adalah bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah. Prinsip ini tersebar dalam berbagai dokumen mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai wujud prinsip peradilan yang adil (fair trial). Secara singkat, prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tetap.

Prinsip ini memang dalam banyak dokumen tidak dijadikan norma sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum tertentu jika dilanggar. Namun, sebagai prinsip, ia adalah fondasi penting yang sifatnya saling kait-mengait dengan hak-hak yang lain, seperti hak untuk diam, hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, dan seterusnya.

Selain itu, saya berargumentasi bahwa dalam hukum acara sebagai hukum publik, apa yang tidak diatur adalah sama dengan apa yang tidak diperbolehkan dan bukan sebaliknya. Pendapat ini sejalan dengan origin dari hukum acara sebagai pemberian sekaligus pembatasan kekuasaan bagi negara. Apa yang menjadi kewenangan negara adalah sebatas apa yang diberikan secara tertulis oleh hukum. Tidak lebih dan tidak kurang.

Argumen lain adalah prinsip nesesitas (keperluan). Pertanyaannya sederhana saja, apakah perlu menampilkan pelaku kejahatan sedemikian rupa? Jika mengikuti logika pemberantasan kejahatan, bukankah yang kita perlukan adalah data kejahatan yang valid dan bisa diacu sehingga kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sekeliling kita?

Menjadikan mereka sebagai “mereka”

Visualisasi para pelaku kejahatan ini dapat dilihat dengan fokus yang sedikit bergeser dari budaya kontrol dan difusi kuasa sebagaimana disinggung di atas kepada proses “menjadi pelaku kejahatan” (being criminal). Pada titik ini, menarik apa yang disampaikan Hannah Arendt pada The Human Condition (1958) mengenai makna “yang lain” atau “yang liyan” (the otherness).

Proposi Arrendt mengenai menjadi “yang lain” adalah dengan pengungkapan diri pada ruang publik dengan segala karakter dan perbedaan yang unik serta kemampuan saling berbagi dalam tataran praktikal dan realitas. Perlu diberi penekanan, Arendt mengajukan pemikiran ini untuk menjawab pertanyaan Martin Heidegger soal makna menjadi (being).

Dari proposi Arendt dan fenomena di atas, bisa diargumentasikan secara paradoks bahwa proses menjadi “yang lain” terjadi justru ketika pengungkapan diri dilakukan di ruang publik minus penerimaan akan karakter dan perbedaan yang unik. Minus (atau lebih terang: inkapasitas) kemampuan untuk saling berbagi.

Pengungkapan di depan publik terhadap para pelaku kejahatan adalah bagian dari menjadikan mereka sebagai “yang lain, yang berbeda, yang liyan” dari kesatuan masyarakat. Dengan parade di depan publik, pesan yang ingin tersampaikan dan tampaknya berhasil adalah bahwa mereka adalah individu-individu bermasalah. Jika tersambung, maka yang timbul adalah dua keping uang logam: inkapasitas individu untuk reintegrasi dan inkapasitas masyarakat untuk resosialiasi.

Konsekuensinya tentu sangat banyak dan berlapis, tetapi yang paling dekat adalah melokalisir mereka sebagai sekadar subjek. Posisi ini berdampak pada pemenuhan hak-hak, terkhusus hak-hak dalam proses peradilan. Jika sekadar subjek (terlebih subjek dalam sentimen pelaku kejahatan), kira-kira pesannya: tidak masalah membatasi atau bahkan mencabut hak mereka karena mereka berbeda.

Karena mereka lain dan bukan bagian dari kita. Karena mereka bermasalah dan kita tidak. Karena mereka pelaku kejahatan dan kita bukan. Saya kira tidak terlalu berlebihan jika semua “karena” pada kalimat ini diikuti dengan tanda tanya.

Miko Ginting atau lebih senang dipanggil Miko merupakan peneliti independen sekaligus pengajar di STH Indonesia Jentera. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan sekarang sedang menempuh program master di bidang sosio-legal di Oñati International Institute for the Sociology of Law, Spanyol. Ia sangat tertarik pada isu politik dan kebijakan hukum pidana yang meliputi hukum pidana dan kebijakannya, sistem peradilan pidana, integritas dan mekanisme akuntabilitas pada sistem peradilan pidana, dan tentu saja pengalaman keseharian dalam hukum pidana.

Miko dapat dikontak lebih lanjut melalui akun media sosialnya di twitter dan instagram dengan alamat @mikoginting. Meskipun masih tertatih-tatih, berbagai pandangannya dapat dilihat lebih jauh di blog pribadinya

Leave a Reply