Menerka Arah Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Baru-baru ini muncul draft perubahan UU Mahkamah Konstitusi. Secara substansi, yang paling krusial adalah perubahan tentang syarat usia dan masa jabatan hakim konstitusi di Pasal 15 dan 23. Di kedua pasal itu diatur bahwa syarat baru jadi hakim konstitusi minimal 60 tahun dan menjabat hingga usia 70 tahun. Pasal ini mengubah ketentuan sebelumnya yang mengatur masa jabatan hakim konsitusi dengan model renewable appointment, menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode. Tentang alasan dibalik munculnya pasal ini sulit kita lacak karena naskah akademiknya tidak tersedia.

Kalau boleh menduga, ini sepertinya berangkat dari asumsi bahwa pengaturan masa jabatan yang lama tanpa mekanisme pemilihan ulang lebih baik karena menciptakan stabilitas dan menghindari intervensi dan political shift di lembaga peradilan. Salah satu perbandingan yang sering muncul adalah Amerika serikat dimana hakim mahkamah agung menjabat seumur hidup. Jika dilihat dalam konstitusi amerika serikat, sebenarnya tidak ada teks yang eksplisit menyebut hakim mahkamah agung amerika menjabat seumur hidup. Yang ada adalah adalah hakim menjabat during good behaviour. Istilah good behaviour ini yang kemudian diartikan hakim bisa menjabat seumur hidup, diberhentikan hanya jika resign, meninggal atau di impeach. Selain itu, ada juga ketentuan di Konstitusi amerika Serikat soal gaji hakim tidak boleh dikurangi, atau diartikan harus naik terus. Menurut federalist paper 78 tujuannya menciptakan “firmness and independence”, menghindari intervensi eksekutif dan legislative. Namun, penting untuk diketahui bahwa banyak akademisi maupun praktisi di amerika serikat yang mendorong pengaturan batas usia bagi hakim mahkamah agung. Tujuannya misal untuk mendorong akuntabilitas dan membuat pengadilan lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Tapi memang perubahan ini belum pernah berhasil, mungkin juga karena sulitnya mengubah konstitusi amerika serikat.

Lalu tidak bisa pula ditarik kesimpulan lurus bahwa model renewable appointment sebagaimana diterapkan di Indonesia saat ini adalah buruk. Banyak negara menerapkannya dengan alasan membuka ruang evaluasi terhadap hakim yang menjabat (tentu evaluasi ini harus didorong objektif). Hingga saat ini, tidak ada satu suara tentang model mana yang paling baik diterapkan. Dari sisi jumlah, model hakim seumur hidup sebagaimana di Amerika Serikat jumlahnya minor, lebih banyak yang atur pakai term limit dan renewable term limit. Namun terlepas dari pilihan model ini, satu prinsip yang sama-sama disepakati adalah hakim tidak boleh diberhentikan secara “illegal” selama masa jabatannya belum habis, atau dikenal dengan irremovability of judges.

Lalu, ada pula asumsi bahwa mahkamah konstitusi amerika serikat menjabat seumur hidup agar menghindari konflik kepentingan ketika terjadi pemakzulan terhadap presiden. Asumsi ini nampaknya kurang tepat mengingat peran (ketua) Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam proses impeachment adalah memandu proses impeachment. Sedangkan kewenangan memutus ada pada House of Representatives dan Senate. Justru jika mau diperbandingkan, Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih berperan dalam proses pemakzulan karena harus membuat putusan sebelum proses pengambilan keputusan akhir di MPR. Tapi untuk menghindari konflik kepentingan, model pemilihan hakim konstitusi Indonesia dipilih secara seimbang (3 calon) dari masing-masing cabang kekuasaan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Terhadap batas syarat usia minimum 60 tahun, juga tidak ada satu praktik baku. Ada negara yang mengatur batas usia minimum, ada pula yang tidak mengaturnya melainkan berpatokan pada syarat pengalaman, misalnya syarat berkecimpung di dunia hukum. Namun dari banyak negara yang mengatur, rata-rata syarat minimum menjadi hakim konstitusi ada di usia 35-45 tahun. Usia 65-75 tahun justru menjadi usia pensiun. Tujuan dari keberadaan batas usia minimum hakim adalah untuk melihat rekam jejak dan reputasi seseorang calon hakim konstitusi. Pertimbangan ini penting untuk menghasilkan hakim yang mumpuni dan berintegritas. Namun, kita tidak boleh pula terjebak pada anggapan, semakin tua semakin jadi. Rasanya banyak juga ahli hukum yang meskipun berusia muda namun layak menjadi hakim konstitusi di Indonesia.

Dari pengalaman negara-negara dengan rezim populis, otak-atik batas usia dan masa jabatan hakim juga merupakan salah satu teknik untuk menggembosi lembaga peradilan atau lembaga independen, seperti Mahkamah Konstitusi. Di Eropa, ada series putusan European Court of Justice (CJEU), misalnya di perkara European Commission v Hungary (C-286/12) dan European Commission v. Poland (C-619/18), soal otak-atik masa jabatan dan mekanisme pemilihan hakim yang dipandang melanggar prinsip independensi peradilan.

Berefleksi dari praktik ini, kita patut menaruh kecurigaan mengenai motif dibalik perubahan ini. Satu hal yang menarik, sebagaimana disampaikan Mas Zainal Arifin Muchtar dan Pak Gede Palguna di diskusi ICW 13 April lalu, pasal ini jika disimulasikan ternyata cuma berdampak pada satu hakim konstitusi, yakni Prof. Saldi Isra. Apakah ini upaya terstruktur untuk menyingkirkan seorang hakim yang sedang menjabat? Kita tidak tahu. Namun yang pasti perubahan ini berpotensi menutup hak Prof. Saldi Isra untuk dipilih pada periode keduanya di tahun 2022.

Salah satu kecerdikan dari rezim yang dikenal populis atau illiberal adalah mereka berlindung dibalik prinsip-prinsip negara hukum untuk menjustifikasi niatan buruk. Secara kasat mata, perubahan ini bisa dijustifikasi dan punya landasan perbandingan, untuk menciptakan stabilitas, menghindari intervensi pada tahap pemilihan ulang di Mahkamah Konstitusi. Tapi, sama seperti saat revisi UU KPK, perubahan ini tidak mengarah pada penguatan institusi ini, melainkan berpotensi mempretelinya.

Leave a Reply