Mencari Secercah Keadilan di dalam Tuntutan 1 Tahun Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Tuhan menganugerahkan mata kepada manusia untuk melihat indahnya alam semesta ini. Akan tetapi pemberian tuhan tersebut tidak dapat berfungsi secara sempurna bagi seorang Novel Baswedan. Penyidik senior anti raswah (KPK) ini mengalami kejadiaan naas pada 11 April 2017. Kejadian itu bermula ketika Novel hendak pulang ke rumahnya  di jalan Deposito, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara pasca menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid sekitar rumahnya. Ketika ia sedang berjalan menuju rumahnya, ia mendengar suara motor dari arah belakang yang kemudian secara tidak langsung ketika motor itu mendekat Novel memalingkan ke arah datangnya pengendara motor tersebut. Sungguh tidak di duga-duga ternyata pengendara motor yang berboncengan tersebut menyiramkan air keras ke arah wajah Novel Baswedan yang mengakibatkan rasa panas yang luar biasa, dan akhirnya Novel langsung di bawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mendapatkan perawatan.

Pasca penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, banyak dari kalangan masyarakat yang meminta pemerintah untuk membentuk tim independen dalam menangani kasus ini. Hal ini dikarenakan adanya asumsi jika penyerangan terhadap Novel erat kaitannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ia tangani. Hal tersebut di amini oleh wawancara khusus Novel Baswedan dengan Time pada 15 Juni 2017 yang mengatakan bahwa penyerangan pada 11 April 2017 lalu bukanlah teror pertama yang ia terima, sejak berpindah institusi dari korps bayangkara ke Lembaga institusi anti raswah tersebut setidaknya sudah lebih dari enam kali teror yang dialamatkan kepadanya. Dalam salah satu keteranganya pun menyebutkan bahwa novel mendapatkan informasi bahwa ada seorang Jendera Polisi yang terlibat dalam penyerangan terhadap dirinya pada 11 April 2017 lalu.

Seiring berjalannya waktu, pada 24 November 2017 pihak kepolisian baru bisa menunjukan 2 skestsa wajah yang di duga pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan, sketsa itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya yang pada saat itu masih di jabat oleh Irjen Idham Aziz. Lamanya proses pengumuman skestsa yang di duga pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dikarenakan resolusi yang sangat kecil pada kamera pengintai (CCTV) yang merekam insiden penyerangan tersebut hingga mengharuskan kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan khusus untuk memperjelas rekaman CCTV tersebut kepada kepolisian Australia yang dianggp mempunyai peralatan yang lebih canggih.

Sejak diumumkannya dua seketsa wajah yang di duga pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan pada tanggal 24 November 2017, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2019, atau 798 hari sejak diumumkan skesta tersebut. Polisi memberikan kabar gembira pada masyarakat karena berhasil mengamankan pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dua pelaku penyerangan tersebut adalah Ronny Bugis dan Rahmat kadir, keduanya diketahui sebagai anggota polisi aktif dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan ini. Sebagaimana yang kita ketahui pelaku melakukan penyerangan ini hanya bermotifkan ingin memberi pelajaran kepada Novel Baswedan yang dianggapnya telah berkhianat kepada asal institusinya yakni polri.

Sekelumit proses Panjang akhirnya mengantarkan para pelaku untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 11 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut menggunakan  Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Jaksa beranggapan bahwa dakwaan primer pada Pasal 355 ayat (1) tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat mens rea atau niat jahat pelaku, dan jaksa pun menjelaskan bahwa penyiraman kea rah muka merupakan ketidaksengajaan karena air keras tersebut mulanya ditujukan ke arah bagian badan  Novel,   sehingga terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primer. Karena dakwaan primer tidak dapat dibuktikan maka jaksa menilai bahwa dakwaan subsider lah yang lebih tepat yakni Pasal 353 ayat (2) dengan tuntutan 1 TAHUN PENJARA.

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan dibidang hukum pidana, salah satunya adalah melakukan penuntutan. Akan tetapi tuntutan yang diajukan oleh jaksa Fedrik Adhar Syaripuddin dianggap janggal dan merendahkan supremasi hukum. Jika dibandingkan dengan penuntutan pada kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia terhadap kasus yang serupa, diantaranya;

  1. Pada Juli 2019, Heriyanto menyiramkan air keras kepada istrinya hingga meninggal. JPU menuntut 20 tahun penjara dan Majelis Hakim PN Bengkulu menjatuhkan sanksi penjara selama 20 tahun;
  2. Pada tahun 2019, Ahmad Irawan melakukan penyiraman cuka para kepada Muhamad Rifai hingga menyebabkan cacat permanen pada mata sebelah kiri korban. JPU menuntut 10 tahun penjara dan Majelis Hakim PN Palembang menjatuhkan sanksi penjara selama 8 tahun;
  3. Pada tahun 2004, Mulyono menyiram air keras ke wajah istrinya hingga mengakibatkan wajah Lisa sang isteri rusak parah. JPU menuntut 12 tahun penjara dan Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan sanksi penjara selama 12 tahun. Bahkan Mahkamah Agung pun menolak Kasasi yang dimohonkan oleh Mulyono pada tahun 2007.

Jika dibandingkan antara pentututan yang diajukan oleh jaksa Fedrik Adhar Syaripuddin terhadap para pelaku penyerangan Novel Baswedan dengan kasus-kasus yang serupa, maka kita akan melihat secara jelas keberpihakan jaksa pada setiap kasus. Pada akhirnya akan memuculkan suatu paradigma negatif tentang penjatuhan sanksi pidana yakni, disparitas pemidanaan terhadap para pelaku penyerangan yang menggunakan air keras. Meski disparitas dibenarkan namun jika tanpa dasar alasan yang jelas disparitas ini akan memunculkan stigma negatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seharusnya, jaksa bisa memaksimalkan tuntutan kepada para terdakwa, baik dengan Pasal 353 ayat (2) yang ancaman maksimalnya tujuh tahun maupun Pasal 355 ayat (1) yang hukuman maksimalnya 12 tahun. Hal ini dikarenakan para terdakwa merupakan anggota polri aktif yang seharusnya memberikan rasa aman sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun pada kenyataannya terdakwa memberikan tendensi negatif antar penegak hukum.

Bahkan, seharusnya para terdakwa bisa saja di jerat dengan Pasal 21 pada UU Tipikor yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600 juta”. Hal ini dikarenakan status korban yakni Novel Baswedan yang berstatus sebagai penyidik KPK aktif  yang sedang mengungkap kasus besar yang sedang diselidiki oleh KPK.

Rendahnya tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak membuat hukum akan mati. Kita masih bisa mengharapkan majelis hakim dapat memberikan ultra petita dalam putusan kasus penyerangan terhadap novel baswedan. Ultra petita sendiri diartikan, hakim  menjatuhkan sanksi atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Sehingga adigium Fiat justitia ruat caelum yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh bisa benar-benar terwujud dalam sistem peradilan di Indonesia.

Leave a Reply