Mempertanyakan Pedoman Interpretasi Hukum tentang UU ITE

Perkiraan Waktu Membaca: 3 menit
5
(1)

Pernyataan Menkominfo melalui siaran persnya yang mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE, wajib kita pertanyakan bersama.

Sebagai praktisi hukum, tentu saya menyayangkan niatan tersebut, karena pedoman tersebut bukan merupakan suatu norma hukum sehingga apabila tetap dibuat sudah pasti tidak mengikat karena bukan peraturan perundangan.

Selain itu yang seharusnya dilakukan adalah meninjau ulang pengaturan ITE dengan melihat dan berdasarkan kepada hierarki peraturan perundang undangan  mulai dari  UU, Peraturan Pemerintah selanjutnya dengan Peraturan Menteri dan seterusnya.

Tidak ada pedoman interpretasi hukum

Jika merujuk pada hirarki peraturan perundang – undangan, interpretasi otentik pada batang tubuh dan norma dalam UU ITE dapat dilihat dalam Bagian Penjelasan. Merujuk pada Lampiran II UU Nomor 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  dinyatakan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Dalam konteks interpretasi hukum sendiri, dalam teori dikenal beberapa metode interpretasi yaitu ada hermaunetik, gramatikal, historis, dll. Yang menjadi pertanyaannya adalah metode intrepetasi mana yang mau dipakai dalam pedoman yang akan dibuat tersebut? Apakah semuanya metode interpretasi hendak digunakan dalam pedoman?

Dalam konteks interpretasi hukum, menurut saya itu merupakan domain dari hakim, bahkan hakim sendiri dibatasi dalam melakukan interpretasi yaitu hanya diperkenankan terhadap pasal2 yang tidak jelas dan itupun berbeda dalam kasus per kasus.

Ada baiknya para para Menteri dan kelembagaan yang terkait dalam menyikapi UU ITE tidak membuat istilah-istilah yang tidak dikenal dalam hukum dan karenanya saran Presiden Jokowi yang menyatakan apabila UU ITE banyak pasal-pasal karet maka harus direvisi harus diwujudkan melalui langkah Revisi UU ITE terhadap pasal-pasal yang bermasalah sesuai dengan mekanisme perubahan UU demi kepastian hukum.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 1

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

David Maruhum Lumban Tobing atau lebih dikenal sebagai David Tobing adalah seorang Advokat sekaligus Mediator Terdaftar, Kurator dan Pengurus. David Tobing lahir pada 12 September 1971, di rumah sakit Raden Saleh Jakarta. Menghabiskan masa remajanya di antara masyarakat Betawi yang beragama Islam di Jalan Penegak, Matraman, David bukan saja tak pernah memandang perbedaan agama sebagai kendala untuk menolong kliennya secara gratis, tapi juga membuat ia kehilangan logat bataknya. Setelah UU Perlindungan Konsumen disahkan pada 1999, Advokat lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga menyandang gelar Master Notariat dan Doktor Hukum Perlindungan Konsumen dari Universitas Indonesia ini menjadi pembela hak – hak konsumen. Gugatan pertamanya ditujukan kepada pengusaha parkir yang melepaskan diri dari tanggungjawab, ketika Hontas Tambunan, seorang pemuda yang kehilangan mobilnya di perparkiran Cempaka Plaza Mas pada 2000.

Leave a Reply