Memperkuat Kedudukan Profesi Advokat Di Indonesia

Lebih dari setahun yang lalu atau tepatnya tanggal 31 Mei 2018 teringat Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 yang menjadi sorotan dari publik dengan  membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Bantuan Hukum. Putusan tersebut jelas menyatakan Paralegal tidak memiliki kewenangan dalam beracara di Pengadilan. Sehingga harus Advokat yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) yang memiliki kewenangan.

Untuk diketahui sampai saat ini, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut belum juga di revisi padahal seluruh pencari akses keadilan meminta kepastian hukum termasuk juga para pemohon uji materiil tersebut yaitu delapan belas advokat.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan salah satu Putusan yang memperkuat Kedudukan Profesi Advokat di Indonesia. Dan semestinya Putusan tersebut dapat menjadi rujukan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yang masih menjadi perhatian dari para advokat adalah mengenai kedudukan antara Advokat dengan Kuasa Hukum yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelisihan Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Menilik bunyi dari Pasal 87 tersebut : “Serikat pekerja/serikat buruh dan organiasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”; maka hal ini harus diseleraskan dengan definisi kuasa hukum mengikuti perkembangan hukum terkini. Dengan kata lain Kuasa Hukum yang dimaksud harus merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 bahwa Kuasa Hukum yang dimaksud adalah Advokat sesuai dengan UU Advokat.

Sehingga menurut hemat penulis alangkah baik apabila diberikan ketegasan bahwa “ Kuasa Hukum” menegaskan Jasa Hukum yang dilakukan oleh Advokat  sebagaimana dinyatakan  dalam Pasal  1 ayat 2 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Jasa Hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum bagi klienya. Karena advokat adalah dalam pasal 1 ayat 1 “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Apabila tetap tidak dipertegas maka hukum di Indonesia saat ini masih membenarkan seorang yang dibawah kendali serikat pekerja/serikat buruh maupun organisasi pengusaha yang mana anggota atau pekerjanya belum tentulah seorang yang berprofesi Advokat maka hal tersebut otomatis membenarkan seseorang tersebut menjadi paralegal  terlepas orang tersebut memiliki jabatan tertentu ataupun tidak. Hal tersebut adalah ilusioner apabila tidak ditegaskan bahwa seorang Advokat yang menjadi anggota didalam serikat pekerja/serikat buruh ataupun pekerja dalam organisasi pengusaha sebagai kuasa hukum yang mewakili di Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu perlulah ketegasan mengenai hal tersebut karena mutlak yang berhak beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah Advokat.

 

 

Salah satu alternatif untuk mempertegas definisi kuasa hukum adalah seorang berprofesi sebagai Advokat ini adalah dengan adanya pengaturan ketentuan tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini penulis menilai lebih singkat dibandingkan dengan usulan perubahan pada revisi UU PPHI ataupun Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Mengapa PERMA? Menurut pandangan ahli hukum yang dikutip dari hukumonline.com, “MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”. (Henry P. Panggabean, 2001: 143) sehingga dari pandangan ahli tersebut jelas ketentuan Pasal 87 UU PPHI dapat dipertegas melalui PERMA sehingga tidak multi tafsir.

Penerbitan PERMA ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan Kelsen bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki: 2008:158).

Selain harmonisasi peraturan perundang-undangan diatas, salah satu yang dapat dilakukan dalam memperkuat kedudukan Profesi Advokat adalah Organisasi Advokat mendorong  Advokat untuk melakukan Pro Bono. Apa itu Pro Bono? Menurut Wikipedia, Pro bono publico (English: “for the public good”; usually shortened to pro bono) is a Latin phrase for professional work undertaken voluntarily and without payment. Unlike traditional volunteering, it uses the specific skills of professionals to provide services to those who are unable to afford them yang dapat diterjemahkan bebas menurut penulis untuk kepentingan umum, memberikan layanan hukum kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Pro Bono ini sejalan dengan amanat UU Advokat khususnya Pasal 22 ayat (1) bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Kemudian sejalan dengan pasal 22 ayat (2) UU Advokat, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yang mengatur bahwa perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam Peraturan Pemerintah juga diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Mengapa Pro Bono? Karena melakukan Pro Bono adalah kebaikan dan mulia sehingga sejalan dengan prinsip Advokat sebagai Profesi Mulia (Officium Nobile).

Dengan demikian, beberapa hal diatas saat ini dapat menjadi titik awal untuk memperkuat kedudukan Profesi Advokat di Indonesia karena bagaimanapun Advokat sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penjaga keadilan (guardian of justice) serta Officium Nobile.

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

Leave a Reply