Memanfaatkan Big Data Pengadilan

Apakah hukuman bagi terdakwa yang bersalah itu adil atau tidak baginya, terlalu berat atau terlalu ringan, tidak hanya soal apa yang dirasakan terdakwa saat menerima hukuman itu, melainkan juga soal data dan statistik. Bagi orang-orang yang sangat awam, dan tidak pernah berhadapan dengan data pemidanaan, tentu sulit memperkirakan hukuman apa yang sebenarnya pantas untuk dirinya ketika melakukan tindak pidana tertentu di daerah hukum tertentu.

Data dakwaan, keadaan subyektif terdakwa saat melakukan perbuatannya yang tertuang dalam putusan, tuntutan pidana dan putusan hakim di perkara-perkara terdahulu, yang tersimpan dalam catatan administrasi perkara, yang dikumpulkan serta disajikan dalam sebuah sistem administrasi baik manual maupun elektronik, adalah big datanya pengadilan.

Pengolahan data dengan menggunakan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi kecenderungan penuntutan pidana dan penjatuhan pidana dalam setiap jenis perkara, adalah referensi yang sangat penting dan dapat membantu para hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat dan adil dalam suatu wilayah hukum.

Oleh karena sistem informasi itu juga dapat diakses masyarakat, maka dari sisi pembangunan kesadaran hukum masyarakat, juga akan membawa pengaruh besar. Masyarakat akan mampu memperkirakan hukuman seperti apa dan seberat apa yang mungkin akan dijatuhkan, dalam kasus-kasus tertentu.

Sebagai perbandingan, di negara-negara bagian Amerika Serikat, pengolahan data pemidanaan semacam ini dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yang bernama Sentencing Commision. Hasil pengolahan data tersebut disajikan sebagai pedoman pemidanaan, dengan tujuan agar disparitas pemidanaan tidak terlalu tinggi.

Pengolahan sampai pada tahap inilah yang belum tersedia dalam sistem informasi perkara berbasis elektronik yang kita miliki. Sehingga setiap hakim masih harus melakukan penelitian kecil-kecilan setiap berpindah tugas ke tempat yang baru. Namun demikian, proses penelitian, terutama pengambilan sample, lebih mudah dilakukan saat ini tanpa harus membuka buka register manual.

Tetapi, semakin terbukanya informasi, membawa potensi ancaman yang semakin tinggi pula. Di saat setiap orang, termasuk kalangan internal pengadilan bisa dengan mudah mendapatkan infomasi, membaca kecenderungan penjatuhan pidana misalnya, akan semakin banyak pihak yang berpotensi menyalahgunakan informasi tersebut untuk untuk melakukan kejahatan, seperti memeras,menipu, dsb.

Masyarakat harus semakin waspada dengan pihak-pihak yang memanfaatkan data tersebut untuk menawarkan bantuan. Misalnya, bisa membantu menjadi perantara atau mengusahakan agar hukuman menjadi ringan. Padahal, mengacu kepada data dan statistik, putusan untuk perkara jenis tertentu antara tuntutan pidana dan putusannya rata-rata memang seperti itu. Misalnya, dalam perkara perjudian togel di daerah A, Terdakwa yang posisinya sebagai pengecer rata-rata dituntut pidana penjara selama 8-10 bulan oleh penuntut umum dan rata-rata dijatuhi pidana penjara antara 5-6 bulan.

Jadi, situasi sekarang ini bagi lembaga peradilan memang bisa dikatakan penuh tantangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah pada pekerjaan-pekerjaan inti. Pekerjaan yang hasilnya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni ketentraman dan keadilan.

I Ketut Darpawan, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Udayana dan saat ini sedang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Palu

Leave a Reply