Memaknai Pentingnya Fondasi Etik dalam Sistem Peradilan Pidana

Para Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana itu memiliki banyak kewenangan. Karena itu, kewenangan yang banyak tersebut rentan disalahgunakan apabila para pelaku dalam sistem tersebut tidak memiliki landasan etik yang kokoh. Misalnya saja tentang kewenangan untuk melalukan penyidikan atau menghentikan penyidikan, melakukan penahanan, penyitaan, menentukan ketentuan pidana yang akan disangkakan atau digunakan membuat surat dakwaan, menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan hakim dalam putusannya dan seperti apa hukumannya dalam putusan pemidanaan. Semua kewenangan itu memerlukan fondasi etik yang kokoh yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Di wilayah tugas pokok pengadilan misalnya, argumentasi hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana, tentu ada landasannya filosofis dan teoritisnya. Ada hakim yang lebih menekankan kepada efek jera, ada juga yang lebih kepada soal prevensi, ada yang perhatiannya lebih condong kepada korban, ada juga kepada Terdakwa. Barangkali ada juga yang punya formula yang lebih pas untuk menyeimbangkan masing ? masing kepentingan itu. Semua ada dalilnya dan teorinya yang dapat diterapkan dengan baik.

Namun sekali lagi, persoalannya menjadi tidak sederhana apabila ternyata sudut pandang, landasan berpikir, argumentasi, penalaran, atau apapun istilah yang digunakan, muncul karena pesanan, iming-iming uang, atau hal lain yang tercela. Jika itu yang terjadi, maka fondasi etiknya yang dibangun dalam membuat argumentasi hukum sudah tidak lagi memiliki makna. Jika demikian, maka pertanyaannya adalah apakah akan ada yang tersisa dari bangunan argumentasi hukum di atasnya? Tentu tidak karena ia sudah runtuh yang disebabkan untaian argumentasi dan kalimat yang disusun di atas kertas menjadi tidak bernyawa!

Tak heran jika banyak pihak sangat khawatir dan kecewa berat jika masih ada oknum polisi, jaksa, hakim, advokat yang bermain-main dengan hukum. Masyarakat tentu kecewa jika para oknum tersebut masih mempraktekkan suap menyuap, masih menerima hadiah. Ini bukan hanya menyangkut integritas pada masing ? masing pribadi dari para oknum tersebut, namun terkait bagaimana menjaga integritas hukum jika kepercayaan masyarakat pada institusi ? institusi hukum tak lagi ada. Dalam konteks yang lebih luas, ketidak percayaan pada hukum akan berakibat luas ketidak percayaan masyarakat pada kemampuan pembangunan sebuah negara

I Ketut Darpawan, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Udayana dan saat ini sedang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Palu

Leave a Reply