Memahami Problematika RKUHP

Di akhir masa jabatan, DPR RI periode 2014-2019 diterpa sejumlah polemik terkait pembahasan regulasi, salah satunya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Rencana DPR bersama pemerintah merampungkan RKUHP mendapat tentangan dari berbagai kalangan melalui aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang beberapa berujung ricuh.

Niat memperbarui beleid warisan kolonial Belanda ini sebenarnya telah dicetuskan sejak puluhan tahun silam. Berulang kali, RKUHP pun masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR tetapi proses pembahasannya tak pernah rampung, selalu kandas di tengah jalan. Melalui sidang paripurna di penghujung September 2019 lalu, DPR akhirnya memutuskan menunda pengesahan RKUHP.

Terlepas dari fakta bahwa pengesahannya ditunda, RKUHP sebenarnya mengusung misi penting. Yakni, bukan semata untuk mengakhiri eksistensi regulasi warisan kolonial, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka merancang arah pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM), keadilan gender, dan sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern.

Dalam perjalanannya, upaya merancang arah pembaruan hukum pidana nasional selalu diwarnai perdebatan, baik itu terkait konsep, metode pembahasan maupun substansi. Konsep paling mendasar yang sering diperdebatkan adalah tentang kedudukan KUHP sebagai kitab hukum kodifikasi.

Sebagian kalangan berpandangan KUHP seharusnya menjadi pusat pengaturan hukum pidana sehingga tidak diperkenankan adanya pengaturan hukum pidana lain di luar KUHP. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, kodifikasi diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih aturan hukum pidana.

Sementara, sebagian kalangan lainnya berpendapat kedudukan KUHP seharusnya tidak menutup peluang lahirnya pengaturan hukum pidana lain yang bersifat khusus. Pendapat kedua ini muncul atas pertimbangan bahwa tindak pidana hakikatnya bersifat dinamis, dimana jenis maupun modus operandi selalu berkembang.

Hal lain yang menjadi perdebatan adalah metode penyusunan RKUHP. Mengingat substansinya yang sangat ?gemuk? -KUHP yang saat ini berlaku memuat lebih dari 500 pasal- sebagian kalangan berpendapat RKUHP semestinya disusun dengan metode amandemen bertahap sehingga prosesnya tidak memakan waktu lama.

Dengan metode amandemen bertahap, maka yang harus dilakukan oleh otoritas legislasi adalah mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang dianggap prioritas untuk segera diubah. Model amandemen bertahap sebenarnya telah diterapkan terkait KUHP yakni dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian atau UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berseberangan, sebagian kalangan lain berpendapat penyusunan RKUHP harus dilakukan secara menyeluruh alias sekaligus. Kubu ini berada di satu barisan dengan pendukung KUHP sebagai kitab hukum kodifikasi. Dasar argumennya pun sama yakni mencegah terjadinya tumpang tindih aturan hukum pidana yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

Pada praktiknya, tim penyusun RKUHP cenderung lebih memilih metode penyusunan menyeluruh yang konsekuensinya adalah proses pembahasan yang berlarut-larut.

Terkait substansi RKUHP, perdebatan yang terjadi di ruang publik relatif lebih ?panas? karena para pihak yang berdebat kerap kali melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Ambil contoh ketentuan tentang tindak pidana pencabulan terhadap orang yang jenis kelaminnya sama.

Sebagian menafsirkan ketentuan tersebut merupakan ancaman terhadap hak-hak kalangan lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Sebagian lagi berpendapat ketentuan tersebut adalah semata penindakan terhadap tindak pidana pencabulan, hanya saja lingkupnya diperluas hingga menjangkau pencabulan yang dilakukan terhadap korban yang berjenis kelamin sama dengan pelaku.

Substansi lain yang menarik diperdebatkan adalah tentang penerapan Three Strikes Law, yaitu sistem pemberatan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana berulang. Sistem ini menuai kritik karena jika diterapkan selain terkesan kejam juga akan berimbas pada overcrowded atau kelebihan kapastas pada lembaga pemasyarakatan (LP).

Overcrowded LP berarti beban bagi negara, karena semakin sesak sebuah LP maka semakin banyak anggaran negara yang harus disediakan. Three Strikes Law dianggap akan semakin memperkeruh masalah overcrowded yang selama ini terjadi di sistem pemasyarakatan nasional.

Namun begitu, persoalan overcrowded sebenarnya dapat diatasi jika KUHP yang baru nanti menawarkan sistem pemidanaan alternatif, selain pidana penjara. Dalam hal ini terdapat sejumlah opsi pemidanaan seperti? percobaan, peringatan, pelayanan masyarakat, pengawasan dengan alat elektronik, denda, perintah untuk tidak berada di tempat tertentu, dan penundaan penjatuhan putusan pengadilan.

Sebenarnya, hukum pidana nasional telah mengenal sistem pemidanaan alternatif selain penjara namun penerapannya masih minim dan tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena aparat penegak hukum secara umum masih berparadigma pemidanaan adalah semata untuk menimbulkan efek jera, sehingga penjara masih dianggap metode pemidanaan yang paling tepat.

Selain itu, peraturan pelaksana terkait pemidanaan alternatif juga masih minim sehingga menyulitkan aparat penegak hukum ketika ingin menerapkannya.

Penundaan pengesahan RKUHP setelah melalui polemik yang cukup panjang, bukan berarti menegasikan betapa pentingnya KUHP. Sesuai kodratnya sebagai hukum publik, hal-hal yang diatur dalam KUHP akan sangat mungkin bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, pemahaman komprehensif atas RKUHP termasuk dinamika penyusunannya menjadi penting tidak hanya bagi kalangan hukum, tetapi juga masyarakat umum.

ICJR Learning Hub sebagai sebuah learning platform yang mengemban misi menyebarkan pemahaman hukum, baik itu teori maupun praktik, kepada masyarakat luas mengadakan e-learning dengan tema ?Problematika RKUHP & Merancang Arah Hukum Pidana?.

Kunjungi https://learninghub.id/courses/problematika-rkuhp-merancang-arah-pembaruan-hukum-pidana/

 

?

Leave a Reply