Mei 98: Menghadirkan Kembali “Keadilan Transisi”

Masih dalam suasana memperingati “Tragedi Mei 98” –yang menandai awal bergulirnya proses transisi ke demokrasi, saya ingin mengingatkan kita kembali pada satu agenda reformasi yang mulai dilupakan, yaitu merealisasi ‘transitional justice’ (‘keadilan transisi’). Agenda ini merupakan bagian sangat krusial dari proses konsolidasi demokrasi di negara yang mengalami transisi, yakni untuk memastikan agar “the Rule of Law” kembali menjadi tatanan kehidupan bernegara.

Apa itu ‘keadilan transisi’? Istilah ini di awal reformasi begitu sering kita dengar, meski kita tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dengan clear. Tapi secara politik, pada saat itu, publik seakan-akan sudah memahami istilah ini. Aktivis hak asasi manusia, intelektual publik, dan politisi begitu intensif mewacanakan istilah ‘keadilan transisi’ itu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengannya? Untuk itu, saya mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Prof. Ruti G Teitel, yaitu: “conception of justice associated with period of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoing of repressive predecessor regimes”.

Respon hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh rezim politik sebelumya pada suatu perubahan politik inilah yang mekreasi lahirnya ‘keadilan transisi’. Respon hukum atas situasi transisi tersebut sangat tergantung pada tipe transisi politik di suatu negara. Posisi hukum dalam konteks ini memang tidak biasa. Kalau pada situasi normal, posisi hukum lebih pada menjaga ketertiban dan stabilitas. Tapi sekarang, dimasa rezim politik belum terkonsolidasi, hukum juga memungkinkan adanya tranformasi, yaitu menghadirkan keadilan pada jeda waktu transisi itu. Hukum melampaui peran tradisionalnya, yang disebut Prof Teitel sebagai “transitional jurisprudence”.

Lalu bagaimana persisnya bentuk respon hukum itu? Ternyata bentuknya tidak hanya berupa mengefektifkan sarana hukum pidana, yaitu dengan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat (individual prosecutions). Tetapi melampaui sarana tersebut, hukum juga meresponnya dalam bentuk sarana-sarana seperti “truth seeking” (pencarian kebenaran), “reparations” (pemulihan), “institusional reform” (reformasi institusi), dan “vetting and dismissals” (pensiun dini). Serangkaian proses yang luas ini, yang menunjukkan bagaimana suatu masyarakat menghadapi masa lalunya, merupakan upaya untuk memastikan tegaknya tanggungjawab negara, sekaligus juga membuka jalan bagi rekonsiliasi.

Strategi ‘keadilan transisi’ itu pernah kita mulai. Makanya kita melahirkan “anak kembar” reformasi, yaitu UU Pengadilan HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tetapi, sayang sekali, proses ini dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan salahsatu dari bagian penting ‘keadilan transisi’, yaitu UU KKR. Ketika UU Pengadilan HAM kehilangan kembarannya, maka tidak terelakkan terjadi kemacetan dalam upaya kita menyelesaikan bagian-bagian gelap masa lalu negara ini. Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM hanya menjadi pengisi lemari penyimpan berkas di Kejaksaan Agung.

Dalam memperingati “Tragedi Mei 98” tidak ada salahnya kita melihat kembali salah satu agenda reformasi yang belum tuntas dikerjakan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Jangan dibiarkan masalah ini seperti tidak ada jalan penyelesaiannya. Atau dibiarkan menthok! Kita perlu mempertimbangkan kembali strategi ‘keadilan transisi’ untuk menjawab kemandegan selama ini. Maka terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM, baik itu penyelidikan pro-justisia atas Tragedi Mei 98 maupun kasus Trisakti, Semanggi I & II, harus kembali dibuka dengan serius. Harus ada komitmen dikalangan penyelenggara hukum menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu. Tidak dibiarkan mengambang seperti sekarang.

Strategi ‘keadilan transisi’ dengan demikian masih sangat kita perlukan. Tidak ada waktu terlambat menghadirkan kembali ‘keadilan transisi’ sebagai jalan untuk memenuhi pertanggungjawaban.

Ifdhal Kasim lahir di Tapak Tuan, Aceh Selatan, 26 Januari 1962. Sejak 1998, lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Yogyakarta (1990) ini bergulat dalam kegiatan penegakan hak asasi manusia (HAM). Mengikuti International Human Rights Advocacy di Montreal, Kanada (1995) dan summer program International Human Rights Law di Columbia University, New York, AS (1997). Ia pernah menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (1999-2006) dan Direktur Program Hukum dan Legislasi, Reform Institute (2005-2007), banyak melakukan kegiatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengalaman advokasinya antara lain menjadi anggota Tim Perumus RUU Perkumpulan (2003), Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme (2002-2003), dan Tim Perumus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003). Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP)

Leave a Reply