Mega Merger Bank Syariah BUMN: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Realitas Persaingan Perbankan Global

Perkiraan Waktu Membaca: 9 menit
4.7
(6)

Dunia perbankan Indonesia tentunya masih hangat dengan pemberitaan proses merger bank syariah BUMN yang saat ini sudah dimulai prosesnya. Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan perjanjian merger (Conditional Merger Agreement/CMA) oleh bank-bank yang akan digabungkan, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah (BNIS) pada 13 Oktober 2020.

Rencana merger ini tentunya tidak terlepas dari upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggabungkan PT Bank BRI syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Tujuan utama dari merger ini adalah untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan syariah di industri keuangan nasional dan internasional.

Bank syariah hasil merger akan bergabung secara efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam RUPSLB yang sudah diselenggarakan, para pemegang saham PT Bank BRI syariah Tbk (BRIS) menyepakati penggabungan perusahaan dengan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Kedua perusahaan tersebut telah disepakati untuk digabung ke dalam BRI syariah, dan akan beroperasi pasca tuntasnya proses merger dan persetujuan merger diperoleh dari regulator dengan nama baru, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hal di atas juga mempertegas bahwa ukuran institusi perbankan syariah yang dimiliki oleh sebuah Negara sangat berpengaruh kepada proyek-proyek besar nasional yang akan menjadi penopang perekonomian, hal ini berkaitan dengan kemampuan pembiayaan yang menjadi faktor krusial dalam menentukan skala pencapaian kedepannya. Sehingga dengan dilakukannya merger bank syariah, Indonesia akan mampu dan siap menjadi pemain utama dalam pendanaan lokal di Indonesia.

Urgensi Merger Bank Syariah BUMN

Urgensi merger bank syariah BUMN di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah nasional selama beberapa tahun terakhir, dimana pada sisi ukuran industri dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional, masih terbilang relatif kecil jika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum (konvensional).

Selain itu alasan merger bank syariah BUMN juga dipengaruhi oleh fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam, namun pangsa pasar (market share) perbankan syariah sangat jauh tertinggal dengan industri perbankan konvensional. Tidak hanya itu saja, perkembangan ekonomi dan perbankan syariah Indonesia saat ini tertinggal dan berada di peringkat kelima dunia berdasarkan data State of Global Islamic Economy 2020, menyusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi Arabia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana dan proses merger bank syariah BUMN harus segera diwujudkan dan disambut dengan baik, bagaimanapun juga masyarakat menjadi paling diuntungkan dari proses merger ini karena produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat akan menjadi lebih kompetitif dan beragam, seperti pelayanan UMKM, ritel, komersial, wholesale syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global, termasuk untuk mengoptimalkan potensi global sukuk.

Dampak Merger : Antara Monopoli Dan Inefisiensi BUMN

Merger bank syariah BUMN tentunya tidak tanpa resiko, dominasi dan cakupannya yang luas berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di segmen perbankan syariah nasional, apalagi jumlah Bank Syariah Umum (BSU) di Indonesia tergolong sangat minim.

Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan dan mencari solusi konkret terhadap ekosistem perbankan syariah nasional agar tidak ada kecenderungan menuju ke arah monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat, jangan sampai pembentukan merger bank syariah ini “mematikan” ekosistem usaha perbankan syariah di Indonesia.

Praktek monopoli yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini dianggap sebagai cara untuk inefisiensi perusahaan pelat merah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Monopoli berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Hal ini dipertegas dalam pasal 51 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa ada pengecualian monopoli bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun yang perlu diawasi, pengecualian tersebut di atas tidak secara serta merta menjamin bahwa nasabah aman dan bebas dari potensi kerugian, hal ini diakibatkan dominasi atas kompetitor menghasilkan kekuatan bagi bank hasil merger untuk mendominasi pangsa pasar. Tentunya praktek-praktek monopoli pada akhirnya akan merugikan konsumen dan membuat iklim persaingan usaha menjadi tidak kondusif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentunya memiliki kewajiban dalam mengawasi praktek bisnis daripada merger bank syariah kedepannya, walaupun terdapat pengecualian monopoli bagi Badan Usaha Milik Negara bukan berarti KPPU lepas tangan dikarenakan tetap memiliki kewajiban mengawasi merger bank syariah agar tidak melakukan perilaku monopoli.

Merger bank syariah BUMN harus memberikan ruang dan kesempatan bisnis kepada perbankan non BUMN dalam menjalankan roda bisnisnya di bidang perbankan syariah agar tidak terjadi monopoli. Merger bank syariah BUMN tidak boleh menetapkan harga tertentu terhadap perusahaan-perusahaan BUMN atau non BUMN sejenis demi menguasai pasar karena hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Faktor Keberhasilan Merger

Tentunya yang menjadi pertanyaan sampai saat ini adalah akankah penggabungan/merger ini berhasil mencapai tujuan utamanya? Yakni untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan syariah di industri keuangan nasional dan internasional. Tentunya terdapat beberapa faktor fundanmental yang bisa menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari proses merger ini.

Pertama, adalah faktor kepemimpinan yang tepat dan ideal, hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengawalan proses merger dari tahap perencanaan sampai dengan proses merger telah selesai secara keseluruhan. Pemimpin harus bisa mengatasi situasi tak menentu dan memiliki keahlian dalam problem solving selama dan setelah proses merger berlangsung.

Kedua, adalah penyatuan budaya yang saling mengikat (culture of engagement), hal ini begitu krusial karena merger adalah penggabungan dan menyatukan beberapa perusahaan yang memiliki nilai, visi/misi, strategi dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga perlu menciptakan suatu budaya kerja yang baru dan dapat menyegarkan iklim kerja.

Selanjutnya yang Ketiga adalah penyatuan Visi yang sama dan terarah (shared vision) sehingga mampu membentuk identitas yang baru (new identity). Tentunya perusahaan hasil merger ini harus memiliki visi yang baru dan rencana kerja baru dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Jangan sampai ada benturan kepentingan maupun ego sektoral dari masing-masing perusahaan yang telah tergabung dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin maka dia mengemban tugas yang mulia dalam memajukan perekonomian Republik Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan syariah nasional.

 

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 4.7 / 5. Penilaian terhitung: 6

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

He is Co- Founder & Partner in the Hari Indra & Partners, Counsellors At Law. He Commenced his legal practice in Indonesia in 2014, and in the same years graduated from State University Of Jember. Upon graduating in law from State University Of Jember, Indra commenced his professional career with the Firmasnyah & Co, Law Office Jakarta, Kusumanegara & Partners Jakarta and Anita Kolopaking & Partners Jakarta. He earned his spurs as a litigator and corporate law. In his practice at lawfirm, indra has worked on a series of high profile criminal, civil and corporate law. He also has a keen interest in constitutional law and regulary advises domestic and on the relevant Indonesian legislation, regulations, compliance and practices in this sector.

One Reply to “Mega Merger Bank Syariah BUMN: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Realitas Persaingan Perbankan Global”

Leave a Reply