Maladministrasi Peradilan dalam Kasus Hukuman Mati

Kacaunya administrasi peradilan jelas menghambat orang-orang yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Bahkan dalam kasus-kasus hukuman mati yang seharusnya diperiksa dengan tingkat kehati-hatian paling tinggi pun juga masih kerap ditemukan masalah maladministrasi dalam proses peradilannya.

Bicara mengenai kelemahan dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah yang sebenarnya cukup penting namun selalu disepelekan adalah mengenai administrasi peradilan. Bentuk kekacauan administrasi yang terkadang sampai masuk dalam ranah pelanggaran misalnya adalah berkas putusan yang hilang atau terselip, kesalahan pengetikan hingga menyebabkan dokumen cacat hukum, hingga pelaksaan eksekusi yang tidak sesuai prosedur.

Problematika administrasi peradilan nyatanya banyak sekali terjadi bahkan pada kasus-kasus yang semestinya mempunyai standar safeguard yang lebih tinggi daripada kasus-kasus pidana umumnya, yaitu pada kasus hukuman mati. Beberapa terpidana mati yang mengalami masalah maladministrasi peradilan adalah terpidana Zainal Abidin, Zulfiqar Ali, Humphrey Ejike Jefferson, dan Merri Utami.

Pertama, kekacauan administrasi peradilan menimpa terpidana mati Zulfiqar Ali yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 silam karena sakit keras yang dideritanya. Dokumen berkas putusan atas nama terpidana Zulfiqar Ali dinyatakan hilang oleh pihak pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan kasusnya tersebut. Ketika tim ICJR mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang untuk meminta salinan putusan lengkap atas nama terpidana Zulfiqar Ali untuk penelitian beberapa minggu yang lalu, pihak pengadilan menyatakan bahwa berkas atas nama terpidana tersebut tidak dapat ditemukan dalam gudang penyimpanan berkas meskipun sudah terregistrasi dalam daftar berkas putusan yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang.

Hal ini sangat berbahaya mengingat ketika terdapat dugaan unfair trial terjadi pada proses hukumnya, maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk memeriksa dugaan tersebut adalah melalui pemeriksaan berkas putusan. Begitu pula dengan pengajuan upaya hukum yang menjadi dasar adalah berkas putusan dari tingkat pertama hingga terakhir. Masalah kekacauan administrasi pengadilan khususnya mengenai kelalaian dalam penyimpanan berkas tersebut jelas menghalangi terpidana untuk mendapatkan keadilan.

Kedua, kesalahan administrasi peradilan juga ditemukan pada kasus terpidana mati Merri Utami. Ketika pengajuan peninjauan kembali ditolak, relaas pemberitahuan putusan peninjauan kembali yang diterimanya menjadi cacat hukum karena kesalahan penulisan tahun pada nomor putusan yang seharusnya 2014 menjadi 2016, sehingga nomor putusan yang tercantum adalah atas nama terpidana lain yaitu Gayus Tambunan (66/PK/Pid.Sus/2016). Relaas tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap yang menerima pendelegasian pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan kasus Merri Utami.

Parahnya, selain masalah relaas yang salah ketik tersebut, berkas putusan peninjauan kembali tersebut bahkan masih belum diterima oleh terpidana maupun penasehat hukumnya hingga saat ini. Saat tim ICJR mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang untuk meminta salinan putusan lengkap atas nama terpidana Merri Utami untuk penelitian beberapa minggu yang lalu, pihak pengadilan menyatakan bahwa berkas atas nama terpidana tersebut tidak dapat ditemukan dan belum terregistrasi dalam daftar berkas putusan yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain kedua contoh di atas, masih terdapat masalah kekacauan administrasi peradilan yang juga sempat dialami oleh terpidana mati Zainal Abidin ketika mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Berkas permohonan peninjauan kembali terpidana mati Zainal Abidin sempat terselip hingga menyebabkan sidangnya tertunda selama 10 tahun. Sedangkan untuk kasus Humphrey Ejike Jefferson, prosedur administrasi eksekusi terhadapnya tidak mematuhi syarat formal. Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 dan Pasal 6 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pelaksaan eksekusi seharusnya tidak boleh dilaksanakan ketika permohonan grasi sedang diajukan, serta eksekusi tersebut juga harus dilaksanakan minimal dalam waktu 3 x 24 jam setelah pemberitahuan eksekusi terhadap terpidana mati. Namun dalam pelaksaan eksekusi terpidana mati Humphrey Ejike Jefferson, kedua ketentuan tersebut dilanggar oleh Kejagung.

Badan peradilan masih saja belum berbenah dari masalah maladministrasi. Kali ini giliran tragedi kesalahan copy-paste dalam putusan yang dilakukan secara tidak hati-hati. Memang sudah menjadi barang umum bahwa pada setiap kasus pidana yang penuntutannya dilakukan secara splitsing, konten berkas perkara hingga putusan hampir dipastikan banyak dilakukan secara copy-paste. Terlepas dari masalah splitsing yang terpaksa dilakukan karena minimnya alat bukti, mekanisme splitsing juga malah memicu masalah baru yakni munculnya ide jalan pintas dengan melakukan copy-paste berkas yang pada akhirnya rentan menyebabkan terjadinya masalah maladministrasi seperti kesalahan-kesalahan penulisan yang dapat berakibat fatal.

Dalam dokumen putusan kasus hukuman mati yang ditemukan ICJR yakni putusan pidana nomor 1675/Pid.Sus/2018/PN Plg atas nama terdakwa Candra Susanto Alias Candra Alias Memet bin Suliyan Ampri telah terjadi kesalahan penulisan dalam bagian dakwaan dan tuntutan karena copy-paste yang dilakukan secara tidak hati-hati dari putusan pidana nomor 1676/Pid.Sus/2018/PN Plg atas nama terdakwa Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud bin Sanamin.

Kasus tersebut merupakan kasus hukuman mati yang mana proses peradilannya, termasuk administrasinya, sudah selayaknya dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang paling tinggi. Terlebih kesalahan tersebut terjadi pada bagian krusial dalam putusan yakni isi tuntutan dan isi dakwaan, yang mana berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menariknya, ternyata masalah kesalahan penulisan dalam berkas pengadilan dalam kasus tersebut tidak hanya ditemukan pada dokumen putusan saja namun sedari awal juga telah terjadi kesalahan penulisan dalam berkas tuntutan pidana. Penasihat hukum terdakwa Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud bin Sanamin diketahui telah menyatakan keberatannya terkait kekeliruan penulisan subyek yang tidak sesuai dengan kasus a quo dalam berkas tuntutan pidana.

Namun majelis hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 1676/Pid.Sus/2018/PN Plg halaman 87 hanya menyatakan akan mengikuti uraian surat dakwaan sebagai landasan pemeriksaan, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap ditemukannya kekeliruan dalam surat tuntutan pidana tersebut. Hal ini secara jelas menandakan bahwa masalah maladministrasi peradilan memang selalu dianggap sepele bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Pengaduan kepada Bawas MA dan Kepaniteraan MA juga telah ditempuh. Bawas MA dengan sigap merespon untuk segera menindaklanjuti kesalahan tersebut. Namun masalah ini seharusnya tidak berhenti hanya sampai revisi typo putusan tersebut, sebab masih belum ada penyelesaian dari akar masalah sebenarnya yakni bagaimana badan peradilan dapat mengevaluasi dan berbenah untuk memperbaiki sistem administrasi peradilan yang sudah terlanjur kacau ini.

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda. Saat ini ia berkarya sebagai peneliti di ICJR dan fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial dalam sistem peradilan pidana, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkotika yang berbasis bukti.

Leave a Reply