Refleksi 4 tahun Pembahasan RKUHP: Periode Baru, Semangat Baru Pembahasan RKUHP

Pada 20 September 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk memberitahukan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Pada sore harinya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membeberkan permasalahan RKUHP dan melayangkan beberapa sanggahan seolah memaparkan masalah tersebut telah teratasi. Seketika, pihak DPR dalam pemberitaan ?mendorong? RKUHP tetap disahkan, sampai dengan 30 September 2019. Senin, 30 September 2019 masa jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir, rapat paripurna tidak mengagendakan pengesahan RKUHP termasuk penundaan pengesahan RUU lain yang dinilai masyarakat luas bermasalah. Lima RUU ditetapkan akan dibahas di periode DPR berikutnya, salah satunya RKUHP.

Untuk apa RKUHP?

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengangkat misi dekolonialisasi dalam pengesahan RKUHP, paling tidak itu yang dimuat dalam naskah akademik RKUHP dan terus disampaikan tim perumus, pihak pemerintah dan anggota DPR selama pembahasan RKUHP 4 tahun belakangan.

Salah satu tim Perumus RKUHP juga pernah menyatakan kritiknya terhadap 73 tahun usia KUHP sekarang ?tentu produk hukum kolonial sedikit banyak akan menguntungkan pemerintah jajahan dan bukan suatu tuntutan negara merdeka?

Kami jelas sepakat dengan misi yang diusungkan tersebut, hukum pidana lewat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus direformasi sesuai dengan semangat negara merdeka. Sehingga, kami percaya dan harusnya perumus RKUHP juga memahami bahwa nilai utama dari menghadirkan hukum yang baru yang berasal dari bangsa sendiri adalah upaya untuk menghadirkan hukum yang sesuai dengan negara merdeka, demokratis dan melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar retorika ?cepat-cepat? untuk memiliki hukum yang dibuat bangsa sendiri ataupun embel-embel ?harus selesai? atau tidak sama sekali. Menetapkan ?deadline? pengesahan seperti yang tergambar beberapa waktu lalu ditengah banyaknya permasalahan rumusan yang ada justu tidak sejalan dengan misi lainnya dari pembentukan KUHP baru, yaitu harmonisasi, demokratisasi dan aktualisasi.

Pending Issues, Permasalahan Rumusan dan Keterbukaan Proses

Kami menyadari waktu panjang yang telah terlewati dalam proses pembahasan RKUHP. Kami mengapresiasi kesediaan DPR dan Pemerintah di awal pembahasan RKUHP menyelenggarakan rapat pantia kerja secara terbuka di DPR sehingga kami dapat dengan seksama menyaksikan apa yang Bapak Ibu sekalian utarakan dalam pembahasan, dan menyampaikannya kepada publik tanpa terkecuali. Namun, dalam masa-masa akhir pembahasan sepertinya ada gap mendasar dari perumus RKUHP terkait dengan pending issues dan permasalahan dalam rumusan RKUHP, dari versi 2015. Pembahasan terbuka di DPR terakhir dilakukan pada 30 Mei 2018, hampir satu setengah tahun yang lalu, sedangkan dari berbagai saluran informasi dan sosial media, diketahui banyak rapat yang membahas RKUHP dilakukan pemerintah dan DPR yang banyak mengubah subtansi RKUHP.

Kami yang harus berjuang keras untuk mendapatkan berbagai versi update RKUHP dari berbagai pihak, mulai dari anggota DPR, tenaga ahli DPR, perwakilan pemerintah, hingga siapapun yang kami anggap memiliki akses terhadap informasi tersebut. Tidak mudah, padahal harusnya setiap rumusan dan perkembangan pembahasan suatu RUU dapat dengan mudah diakses masyarakat yang suaranya diwakilkan oleh DPR dan Pemerintah.

Ditengah nihilnya informasi sejak tahun lalu, lantas di awal September 2019 Pemerintah dan DPR justru menyatakan dengan gamblang bahwa pembahasan RKUHP sudah sampai pada penghujung jalan dan siap disahkan. Dalam tulisan salah satu tim perumus pada 5 September 2019 dinyatakan bahwa pending issues hanya bersisa satu.

Klaim-klaim jumlah pending issue yang kian sedikit, diperburuk dengan proses pembahasan terakhir yang dilakukan secara tertutup jelas memunculkan berbagai pertanyaan, bagaimana pending issue tersebut disepakati oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR selalu mengklaim bahwa perubahan telah dilakukan, namun tak satupun update catatan rapat Pemerintah dan DPR tersedia dalam situs Komisi III DPR tentang laporan singkat ataupun risalah rapat Komisi III DPR RI, terakhir yang termuat yaitu Catatan Rapat Timus RUU KUHP 30 Mei 2018, yang saat itu membahas 16 pending issues, tanpa adanya rapat terbuka dan akses terhadap perkembangan draft sulit untuk didapatkan, Hal ini jelas merupakan suatu ironi dalam proses pembahasan rancangan UU yang berdasarkan Pasal 5 huruf g UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundangan harus berasaskan keterbukaan.

Terkait dengan poin-poin permasalahan RKUHP, banyak kalangan masyarakat terus memetakan pasal-pasal yang seharusnya dibahas ulang kembali dengan seksama antara Pemerintah dan DPR, hingga draft terakhir yang beredar pun, permasalahan tersebut tidak terjawabkan oleh Pemerintah dan DPR, setidaknya itu yang kami ketahui lewat rumusan draft, tanpa keterangan resmi Pemerintah dan DPR terkait dengan proses pembahasan RKUHP dalam rapat terbuka sebelum persetujuan RKUHP di pembahasan tingkat I pada 18 September 2019 lalu.

Yang Belum terjawab

Pertama, masalah mendasar terkait dengan pola pemidanaan belum pernah dijelaskan secara resmi antara Pemerintah dan DPR. ?

MUST READ  9 Panduan Mudah untuk Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA)

Semenjak pertama kali dilakukan pembahasan RKUHP, pemerintah dan DPR telah diminta untuk membaha? metode yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman suatu tindak pidana, Pemerintah selaku pengusul UU diminta untuk memaparkan metode yang digunakan dalam menentukan hukuman dalam RKUHP, beberapa pihak juga telah memberikan masukkan kepada DPR dan Pemerintah untuk melihat proses ini melalui evaluasi implementasi pemidanaan dalam putusan pengadilan.

Baru ketika awal tahun 2018, pada Rapat Tim Perumus (Timus) RKUHP 15 Januari 2018, pemerintah memaparkan ide penentuan pola pemidanaan dengan metode scoring dengan 8 variable yang hasilnya dibagi menjadi 6 kategori, dalam paparannya Pemerintah menyebut bahwa metode tersebut dengan delphy methode. Pada saat itu pemerintah menyatakan akan mensimulasi pengguanaan motode tersebut. Namun hingga saat ini, sebelum akhirnya ditunda hasil dari simulasi metode tersebut belum pernah dipaparkan oleh Pemerintah dan DPR. Dalam beberapa perkembangan, contohnya misalnya tindak pidana perzinaan, ancaman pidana pun berkurang cukup jauh, dari sebelumnya ancamannya paling lama 5 tahun penjara, menjadi pidana penjara paling lama 1 tahun, tanpa diketahui apa dasarnya.

Kedua, mengenai pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat, dirumuskan tidak sesuai dengan tujuannya. ?

Salah satu Tim Perumus RKUHP menyatakan bahwa dalam RKUHP hukum yang hidup di masyarakat dituangkan secara eksplisit, bahwa dalam mengadili perkara, hakim harus memperhatikan, bahkan harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini jelas tujuan yang mulia, dan pengakuan pada penyelesaian sengketa untuk memanfaatkan ruang-ruang komunal yang khas Indonesia, lantas apakah rumusan yang tertera dalam RKUHP menjawab amanah ini? Belum.

Pasal 2 ayat (1) RKUHP tentang hukum yang hidup dalam masyarakat menegasikan asas legalitas sebagai asas dasar hukum pidana. Pasal ini bukan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, pasal ini, seperti yang dipaparkan dalam pembahasan RKUHP dan penjelasan RKUHP justru memberikan ruang bagi legislator di tingkat pemerintah daerah untuk menentukan sendiri hukum yang hidup di masyarakat menjadi suatu hukum pidana. Yang bertindak merumuskan dan membentuk adalah Pemerintah daerah dan DPRD, bukan masyarakat adat. Lantas apakah hal itu membuka ruang pengakuan mekanisme penyelesaian sengketa di masyarakat? Bisa jadi tidak, karena yang menyusunnya bukan masyarakat adat, dan keberlakuannya pun pada tingkat pemerintahan daerah, padahal ada hal mendasar soal hukum yang hidup di masyarakat yang disebutkan perumus RKUHP dengan hukum adat, bahwa hukum adat tidak pernah bersifat tertulis, tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, bahkan tidak menyertakan batas-batas yurisdiksi yang rigid seperti satu kabupaten, satu provinsi ataupun satu pulau, menyerahkan ?hukum yang hidup di masyarakat? pada konteks kewenangan bagi pemerintah untuk penyusunan suatu hukum tertulis justru menghilangkan sifat hukum adat itu sendiri, bahwa ia berasal dari masyarakat dan nilai-nilai nya bisa digunakan dalam proses peradilan.

Yang juga mengkhawatirkan adalah rumusan Pasal 597 RKUHP, dituliskan bahwa Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana, ketentuan ini masuk sebagai tindak pidana dalam buku kedua RKUHP, itu berarti penyidikan dan proses peradilannya adalah kewenangan aparat penegak hukum. Lewat pasal ini, penyidik bisa dengan mudah menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum yang hidup di masyarakat, terhadap orang tersebut dapat dipidana, sehingga bukan masyarakat adat yang menyelenggarakan penyelesaian sengketanya, lantas dimana letak pengakuan hukum yang hidup di masyarakat?

Salah satu perumus RKUHP dalam berbagai rapat pembahasan RKUHP juga menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) RKUHP dirumuskan untuk melaksanakan amanat UU No. 1 tahun 1951. Timbul pertanyaan apakah UU No. 1/ 1951 mengamanatkan bahwa pemerintah berhak merumuskan secara tertulis hukum yang hidup di masyarakat? Nyatanya tidak, dalam Pasal 5 UU tersebut dijelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat yang berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang diadili dengan pengadilan adat tetap berlaku hanya untuk orang-orang itu– bukan dipaksakan untuk semua orang. Terhadap pemidanaannya hanya belaku apabila perbuatan tersebut tidak ada padanannya dalam hukum pidana sipil, yaitu KUHP. Dalam Pasal 5 UU ini pun dijelaskan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam pidana sipil adalah terkait dengan pemidanaan, amanat UU tersebut adalah bahwa hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang ditetapkan oleh masyarakat.

Hal ini sebenarnya sudah diakomodir oleh UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, lantas mengapa Pasal 2 ayat (1) dan juga Pasal 598 RKUHP terus dipaksakan hadir dalam RKUHP?

MUST READ  Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Unggas)

Sebagai catatan juga, dalam pembahasannya RKUHP pada 28 Agustus 2019 lalu pun Pemerintah mengakui belum memiliki gambaran apa saja perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat akan dijadikan suatu tindak pidana. Pemerintah akan meneliti dan mengkompilasi hukum adat tersebut pasca RKUHP disahkan dalam masa transisi pemberlakuan KUHP baru, bukankah yang ideal teliti terlebih dahulu baru disahkan? Jika disahkan dengan cara demikian, apakah tujuan kepastian hukum akan tercapai?

Ketiga, masalah pidana mati, yang digaungkan sebagai kemajuan, apa iya? ?

Agaknya kami tidak sepakat dengan menyerah pada dalih pidana mati adalah soal ?masalah religi? dan harus dipertahankan, padahal ajaran agama manapun kendati memperbolehkan adanya pidana mati, namun upaya-upaya restoratif harus yang pertama kali dilakukan, dan justru yang paling penting dilakukan, harusnya ahli-ahli dalam perumus RKUHP menjelaskan dan meluruskan hal ini bukan malah menyerah dengan keadaan demikian.

Perumus RKUHP berdasarkan keilmuannya harusnya mampu menjelaskan perkembangan yang ada bahwa dalih pidana mati masih diterapkan untuk mendukung ?efek jera? atau ?general deterrence? adalah utopis, yang minim pembuktian secara ilmiah. Kemudian, apakah rumusan pidana mati dalam RKUHP sudah menjamin bahwa pidana mati akan dilaksanakan secara selektif dan diikuti masa percobaan 10 tahun seperti yang disampaikan? Nampaknya tidak.

Dalam Pasal 100 RKUHP dinyatakan bahwa masa percobaan 10 tahun harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, hanya dikatakan ?hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan? dengan terminologi ?dapat? tidak diwajibkan, yang justru menghadirkan potensi negosiasi illegal untuk putusan masa percobaan tersebut, agaknya akan sama dengan jaminan rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalaguna narkotika, kendati UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjamin rehabilitasi, namun masih ada 40.000 lebih pengguna narkotika dikirim ke penjara. Juga, kendati perumus RKUHP mengatakan bahwa pidana mati harus diancamkan secara alternatif yang berbeda dari pidana pokok, nyatanya, dalam Buku II RKUHP pidana mati masih diancamkan sebagai bentuk pidana pokok dalam 14 perbuatan tindak pidana.

Keempat, pasal penghinaan presiden, mengubahnya dalam bentuk apapun, agaknya tidak menjawab tujuan demokrasi. ?

Kita semua harus sekali lagi membaca putusan MK Nomor 013-022/puu-iv/2006 yang menghapus pasal penghinaan presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidana-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang penghinaan presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Sehingga, klaim-klaim bahwa pasal penghinaan presiden perlu diatur karena ?Presiden simbol negara? juga bertentangan dengan Putusan MK, terlebih lagi, tidak ada ketentuan UU yang menyatakan bahwa presiden adalah simbol negara.

Dalam pertimbangannya juga, MK menyatakan dalam RUU KUHPidana harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana, dijelaskan ?sama atau mirip? dengan pasal penghinaan presiden tidak sejalan dengan negara demokratis. Pertanyaan logika paling mendasar kami tanyakan, apakah mengubah pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan serta merta menjadikan pasal tersebut sejalan dengan demokrasi? Tidak perlu ahli untuk menjawab pertanyaan ini.

Kemudian, soal alasan karena penghinaan presiden negara sahabat saja dipidana, hal ini cukup lucu untuk dijawab, penghinaan presiden dihapuskan di Indonesia karena alasan perlindungan demokrasi warga negara sendiri, sedangkan penghinaan presiden negara sahabat dirumuskan untuk tujuan menjamin hubungan diplomatis negara, apakah alasan tersebut layak diperbandingkan?

Kelima, masalah rekondifikasi, RKUHP harusnya memudahkan.?

Salah satu tim perumus menyatakan bahwa kritik secara sporadis timbul lantaran kami dianggap tidak memahami rekodifikasi secara utuh. Padahal yang diketahui sebagai kodifikasi hukum adalah proses melakukan pengumpulan peraturan-peraturan yang ada untuk kembali disatukan secara sistematis untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih, proses ini merupak proses yang sistematis dan proses reduksi peraturan-peraturan yang ada menjadi suatu kitab baru.

Tujuan rekodifikasi berkali-kali disebutkan oleh perumus RKUHP, sayangkan kami harus menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh perumus RKUHP saat ini bukanlah rekodifikasi sebenarnya. Rekodifikasi jelas bukan hanya meng-copy ketentuan di luar KUHP, kemudian mem-paste nya dalam suatu bab dengan judul khusus sendiri.

MUST READ  Biasa yang Kemudian Dijadikan Luar Biasa

Kodifikasi jelas tidak sesederhana itu, karena harus ada ruang evaluasi yang mendalam apakah perlu untuk menyerap semua ketentuan di luar KUHP dan menjadikannya dalam RKUHP atau tidak memasukkannya dalam RKUHP karena memuat banyak langkah-langkah administratif yang melekat pada aturan di luar KUHP. Rekodifikasi yang utuh jelas tidak mungkin dilakukan dengan mendalilkan ?yang di RKUHP hanya cantolannya saja?, karena tidak ada alasan ilmiah yang jelas untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan ?cantolan saja?, konsep ?core crimes? yang digadang-gadang ada dalam RKUHP pun tidak jelas padanannya. Secara internasional, hanya dikenal pada kejahatan hak asasi manusia untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan pidana yang merupakan perbuatan inti dari suatu kejahatan hak asasi manusia sebagai tujuan, tidak dikenal pada tindak pidana yang erat dengan masalah administrasi seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, ataupun tindak pidana pencucian uang.

?Cantolan saja? pun memberi masalah, apakah ketika nanti cantolan tersebut masuk ke RKUHP, ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam UU luar RKUHP juga berlaku pada ?cantolan? tersebut, jika kemudian yang berlaku adalah kembali di UU yang diluar KUHP, lantas dimana letak rekodifikasinya karena justru menyulitkan. Belum lagi dalam Pasal 617 ayat (1) dimuat rumusan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini. Lantas bagaimana dengan UU diluar KUHP lainnya yang memuat ketentuan pidana? Apakah harus juga diubah?

Keenam, RKUHP harusnya mendukung pembaruan.?

Hadirnya pasal-pasal ?nyeleneh? pada perdebatan di masyarakat menandakan bahwa pembahasan RKUHP selama ini belum berdasar pada semangat pembaruan yang dibutuhkan, misalnya

  • Tentang makar yang justru memperkeruh apa yang dirumuskan dalam KUHP sekarang saat ini, makar tidak juga diluruskan oleh RKUHP bahwa asal katanya berarti serangan;
  • Larangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan yang tidak selaras dengan program pemerintah, BPHN lewat rumusan RKUHP justru menegasikan penelitiannya sendiri pada 1995 tentang efektivitas penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan manfaatnya bagi intervensi kesehatan;
  • Kriminalisasi penguguran kandungan, yang secara diskriminatif tidak memuat ketentuan pengeculian kebolehan perempuan melakukan aborsi untuk alasan indikasi medis dan korban perkosaan padahal sedari terakhir dibahas oleh Panja pada 2017, Pemerintah menjanjikan adanya pertemuan dengan IDI untuk permasalahan ini, sampai dengan saat ini tidak pernah diketahui benar atau tidak perumus RKUHP merealisasikan amanat pembahasan tersebut;
  • Kriminaliasasi penggelandangan yang ?dibela? dengan dalih ?hukuman nya lebih ringan? padahal hukum pidana merupakan ultimum remedium, harusnya pemerintah mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Upaya untuk mengurangi gelandangan?merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang Perlindungan Sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan.

Harapan di Periode Baru ?

Jika disimpulkan terdapat dua alasan mendasar mengapa terjadi perdebatan pembahasan RKUHP. Pertama,?lahirnya pasal-pasal bermasalah dalam rumusan RKUHP tidak terlepas dari minimnya evaluasi penerapan KUHP sebelum hadirnya RKUHP, sehingga banyak pasal yang justru tidak menjawab kebutuhan reformasi hukum pidana di Indonesia. Kedua,?hal ini juga karena belum adanya koordinasi selaras antara pemerintah dan perumus RKUHP dengan post-post lain pemerintahan, akhirnya RKUHP membawa dampak yang tidak baik untuk aspek lain misalnya ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Memang tidak mudah menyusun RKUHP di tengah banyak perdebatan dari berbagai latar belakang, untuk itulah maka yang dihadirkan dalam proses pembahasan RKUHP adalah ahli-ahli yang tidak terbatas pada ahli hukum pidana namun dari seluruh elemen masyarakat dan dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat. Perumusan RKUHP juga harus berbasiskan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia (evidence based policy). Pemerintah dan DPR juga diharapkan untuk membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dan hasilnya dianalisis serta didiskusikan dengan publik melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat. Terakhir dan tidak kalah penting, Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP kedepan, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen publik lainnya.

One Reply to “Refleksi 4 tahun Pembahasan RKUHP: Periode Baru, Semangat Baru Pembahasan RKUHP”

Leave a Reply