Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri

Pada Rabu, 9 Oktober 2019 bahasan.id berkesempatan mengunjungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kementerian Luar Negeri Indonesia membahas tentang kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang terancam pidana mati di luar negeri. Hadir sebagai narasumber dalam wawancara tersebut Marisa Febriana Wardani, Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan III yang menjawab ?beberapa aspek terkait upaya advokasi membebaskan WNI terpidana mati di luar negeri.

Yuk simak wawancara tersebut!

  1. Bagaimana gambaran dasar mengenai masalah warga negara Indonesia yang dihukum pidana mati di luar negeri?
  • Berapa jumlah WNI yang terancam pidana mati?
  • Bagaimana pesebaran negara yang menjadi tempat WNI terancam pidana mati?
  • Apa saja jenis tindak pidana yang diancamkan kepada WNI tersebut?
  • Apa pekerjaan/ untuk alasan apa WNI tersebut berada di negara tersebut?

 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mulai mencatat kasus pidana mati sejak tahun 2011 sedangkan permasalahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebenarnya sudah lama. Sampai dengan Agutus 2019 terdapat 479 WNI berhasil dilepaskan dari pidana mati, 5 WNI telah dieksekusi pidana mati, 165 WNI masih dalam ancaman pidana mati. Kami meng- update data ini setiap bulannya. ?

Sebaran negaranya, di Malaysia ada 136 WNI, Arab Saudi: 10 WNI, Republik Rakyat Tiongkok: 11 WNI, Myanmar: 3 WNI, Laos: 2 WNI, Vietnam: 1 WNI, Singapura: 1 WNI.

Kejahatan yang paling banyak diancamkan pada WNI terpidana mati antara lain 3 besar: narkotika, pembunuhan dan lain-lain (sihir, penculikkan, kepemilikan senjata api)

Beberapa negara mengatur kebijakan narkotika dengan cara tertentu, misalnya Malaysia, kepemilikan narkotika jumlah tertentu diancamn dengan pidana mati secara mandatory. Pada 2018 lalu Malaysia memberlaku pembaruan hukum yang membuat hakim memiliki kewenangan hukuman lain, selain pidana mati. Namun, hukum baru ini pemberlakuan tidak berlaku surut, tidak yang diputus sebelum 2018, sehingga yang inkracht tidak diberlakukan.

Belum lagi negara lain, seperti Arab Saudi yang memberlakukan Syariah secara murni, aturan hukum negara mereka berbeda lagi.

Mengenai pekerjaan WNI yang terancam pidana mati, tidak semuanya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk kasus-kasus narkotika banyak WNI yang dijadikan drug mules yang menujukkan trend terakhir banyak korban perempuan oleh sindikat narkotika.

 

  1. Bagaimana proses perlindungan yang dilakukan Direktorat PWNI, Kemenlu dalam mengadvokasi ancaman pidana mati terhadap WNI?
MUST READ  Bukan Hanya Negara, Korporasi juga Wajib Lindungi HAM

Sejak 2012 ketika Presiden kita Bapak SBY, kita memiliki Tim Hukuman mati, diketuai oleh Humprey S. Jemat, dengan tim khusus ini maka ada satgas soal pidana mati, yang mana keliling negara yang masih memberlakukan pidana mati, yang memiliki in house lawyer. Dari situ kita punya kebijakan WNI yang terancam dengan pidana mati menjadi tanggung jawab negara.

Yang harus dipahami perlindungan yang diberikan oleh negara itu bukan berarti membebaskan WNI dari pidana mati, bukan dalam konteks menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan perdata WNI sesuai dengan Pasal 21?ayat (2) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Yang kita berikan jaminan hak-hak WNI di muka hukum, hak atas fair trial, bukan berarti dia harus dibebaskan. Diakui memang ada WNI yang melakukan tindak pidana yang bisa dihukum pidana.

Kita melakukan advokasi pidana mati, dengan menyediakan Lawyer yang disewa untuk menangani kasus pidana mati. Advokasi kami dalam 2 jalur:

  • Litigasi (melalui pengadilan,persidangan), dengan kami menyediakan pengacara yang dapat kami beri masukkan dan;
  • Non-litigasi (kunjungan ke penjara, memberikan support, motivasi dalam perjalanan kasusnya, mendatangkan keluarga, membuat nota diplomatik untuk permohonan penundaan eksekusi, permohonan peninjauan kembali, dan upaya lainnya yang dapat membebaskan WNI dari pidana mati, ataupun menunda eksekusi pidana mati

Penerapan hukuman mati di berbagai negara itu berbeda-beda, Di Malaysia, lembaga tertinggi untuk mengampuni hukuman mati adalah Lembaga Pengampunan.

Yang berhak memberikan pemaafan adalah sultan dari negara bagian karena Malaysia bentuknya negara bagian. Apabila dimaafkan maka hukuman mati bisa menjadi diubah menjadi pidana seumur hayat. Upaya non-litigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga dengan adalah mengirimkan surat pengampunan.

Di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi ,menerapkan Syariah murni, yaitu merujuk kepada Al quran, Hadits, dan Ijtihad ulama. Tindak pidana yang bisa dihukum mati ada istilahnya Hudud (dari Quran dan Sunnah) salah satu cotoh yang paling parah adalah pembunuhan berencana dengan keji, sadis maka tidak ada diyat dan tidak ada upaya hukum lainnya, kecuali ada bukti baru;

Namun ada juga tindak pidana yang bisa dibayarkan diyat untuk melepaskan dari ancaman pidana mati, yaitu Qisas untuk kejahatan seperti pembunuhan yang tidak direncanakan, self-defense, penganiayaan fisik, pembunuhan mirip sengaja (kecelakaan lalu lintas) dan pembunuhan tidak disengaja Dalam qisas terdapat proses Tanazul (permintaan maaf) dengan keluarga dengan membayar diyat. Nilai laki-laki dewasa muslim adalah 100 ekor unta (sama dengan400.000 riyal atau setara dengan Rp 1,9 Miliar), perempuan 50 ekor unta. Nilai unta tersebut sudah diatur dalam dekrit raja di Arab Saudi. Kemenlu ada kalanya membantu menyediakan pembayaran Diyat, namun hanya untuk nilai yang pastinya, yaitu Rp 1,9 Miliar, jika dimintakan lebih, maka kami membantu menginisiasikan muchsinin atau donatur, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Untuk di RRT, WNI yang terancam pidana mati keseluruhannya berasal dari kasus narkotika sebanyak 11 WNI. Advokasi kasus pidana mati di RRT relative lebih mudah, karena disana ada mekanisme penundaan eksekusi, ketika sudah beberapa kali ditunda, maka hukumannya harus diganti. ?

3. Apa dasar hal tersebut dilakukan oleh Kemenlu? Apakah ada dokumen atau kebijakan tertulis mengenai pembebasan WNI dari pidana mati di luar negeri merupakan bentuk perlindungan WNI?

MUST READ  Mengenal Jenis ? Jenis Hukuman Disiplin di dalam Lapas

Dasarnya ada di Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri. Selain itu juga ada SOP internal kami.

Di Direktorat PWNI ada tim hukuman mati per Kawasan tapi juga ada tim ad hoc merumuskan strategi untuk mencegah atau menangani hukuman mati.

Hukuman mati ini masuknya ke dalam high profile case untuk kita karena imbasnya sangat besar, baik bagi publik di dalam negeri maupun untuk hubungan bilateral negara. Kita juga harus menghormati yurisdiksi hukum yang berbeda.

Kami tidak bisa mengintervensi hukum setempat. Kita mungkin dapat mengorek informasi misalkan pelaku yang WNI hanya sebagai drug mules bukan sindikat nah itu yang kita coba bantu. Apabila pelaku hanya drug mule maka kami hanya mencoba agar dijatuhkan alternative charge saja. Kemenlu mendampingi pengacara, kami mencoba memberikan pembelaan yang maksimal namun dengan tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.

Namun, upaya penanganan kasus hukuman mati di luar negeri sebisa mungkin tidak mencederai penegakan hukum dalam negeri.

 

  1. Apakah Kemenlu melihat ada permasalahan pidana mati di luar negeri sebagai ?beban??
MUST READ  Untuk Anda yang Sedang Menghadapi Kasus Perdagangan Perempuan

Soal beban, Kemenlu merasa tentang advokasi pidana mati memang harus ada yang ditugaskan, anggaran di kemenlu sudah pas dengan adanya penyediaan lawyer dan anggaran lannya.

Masalah yang dihadapi terkait dengana advokasi pidana mati, memang beberapa membebani kami. Mislanya di tahun 2011 lalu, kami menjadi tuan rumah ASEAN, kami dipuji-puji karena berhasil menjadi tuan rumah atas pertemuan-pertemuan internasional bergengsi, namun di waktu itu, Arab Saudi melakukan eksekusi WNI terpidana mati, kami pun juga harus dikritik karena hal tersebut.

 

  1. Indonesia adalah negara yang masih mempertahankan pidana mati, warga negara nya tiap tahun ada yang dituntut dan diputus pidana mati, beberapa menganggap hal ini sebagai suatu paradoks, bagaimana diplomat Indonesia melihat hal ini?

Kita mencoba menangani kasus hukuman mati secara profesional. Sebagai diplomat kami harus melaksanakanperintah, memberikan perlindungan maksimal dengan tidak menyalahi hukum setempat. Masalah tentang mendorong negara ?anti hukuman mati? tidak jadi bagian yang kami lakukan, Perlindungan kami sifatnya individual tentang pelayanan dan perlindungan pribadi, selama arahannya untuk melakukan pembelaan itu yang harus dilakukan, namun kami tidak dalam kapasitas untuk membahas tentang kedaulatan negara lain. Namun, yang kami usahakan adalah menjamin pemberian dan pelaksanaan hukum secara benar bagi WNI. Kemenlu berusaha membuktikan dan menggali fakta-fakta, untuk membuktikan profile WNI yang diancam dengan pidana mati untuk dicegah dari ancaman maximum sentence, konsep kami adalah kepedulian dan keberpihakan

 

 

Leave a Reply