Law “Limping” Inforcement

Mengapa demikian judul narasi yang saya buat, tentu punya alasan tidak sekedar pendapat atau opini belaka. Advokat adalah penegak hukum sebagamana dlm pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”, maka kedudukan adavokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim).

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus dilindungi dan diperlakukan sama “equal” dihadapan hukum. Oleh karena advokat dalam melakukan profesi hukum adalah menjalan tugas dan amanat UUD1945,  advokat disebutkan juga Lembaga Negara dalam arti yg diperluas  “Independent Auxciliary State Organ” sebagaimana tercantum dalam salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Kostitusi…

Seperti kita ketahui bahwa Lembaga Negara adalah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:

  1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY;
  2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya;
  3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan
  4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Dalam menunjang terciptanya good governance (pemerintahan yg bersih) dalam bidang hukum, maka satu2nya Penegak Hukum diantara 4 pilar Penegak Hukum di Republik ini yang mengawal proses hukum dari awal sampai akhir/ujung adalah Advokat  bukan penegak hukum yg lain, Hakim,  Jaksa maupun kepolisian, oleh karenanya advokat di dalam buku Ethic in Crime and Justice penulis Jpycelyn M Pollock, terbitan Thomson Wadsworth edisi 2004 sebagai penjaga peraturan perundang-undangan “security of law, Guard of Law

Kenapa demikian, tentu kita tahu dan faham, hanya advokatlah berdasarkan UU yang bisa menjangkar atau menjangkau suatu proses hukum, mulai dari peyelidikan, penyidikan di Kepolisian, tuntutan di Kejaksaan, serta persidangan di Pengadilan, banding, kasasi sampai akhirnya ujung proses hukum Peninjauan Kembali dan Eksekusi.

Tentu dengan ruang lingkup kerja, kewenangan yang demikian besar dan luas serta panjang, seorang advokat memegang peranan penting check and balance dalam perjalanan proses penegakan hukum dalam suatu perkara, hal ini tentu bisa membawa dampak baik dan buruk apabila tidak ada satu batasan regulasi sistem pendidikan, pengawasan etik dan sanksi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesi ini.

Dengan carut marutnya organisasi advokat yang sedang terjadi saat ini, pertentangan antara konsep single bar atau multy bar, serta begitu banyak lahir organisasi2 advokat baru yang tentu tidak bisa dijamin “sulit” kwalitas advokat2 yg dilahirkan utamanya dalam menjalankan praktek hukum, pasca MUNAS PERADI 2015 pecah jadi tiga serta dikeluarkannya SEMA MA no. 73/2015 yg membolehkan PT untuk menyumpah calon advokat yg diajukan oleh organisasi2 advokat..

Melihat situasi dan kondisi yg tidak menentu dalam Organisasi Advokat, seharusnya Pemerintah (Presiden) cq. Menteri hukum dan ham sudah seharusnya hadir dan turun untuk membicarakan bersama, paling tidak berinisiatif untuk memfasilitasi rekonsiliasi menyeluruh terhadap2 Organisasi Advokat yang ada, Jika tidak demikian sudah dapat dipastikan penegakan hukum hanya tinggal wacana tidak akan pernah jadi nyata di negara rechtstaat.

Karena Advokat sebagai suatu lembaga negara dalam arti yg diperluas, maka seharusnya hanya satu wadah “single” seperti Lembaga tiga Penegak Hukum yg lain, seperti POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, tentu dengan bentuk yang ideal dg melihat situasi dan kondisi Organisasi Advokat yg telah ada mencapai 30 lebih, maka wadah single bar yang paling ideal “pas” adalah single “combination” multy, satu dalam KEAI (Kode Etik Advokat Indonesia), satu DK (Dewan Kehormatan), serta satu regulasi dalam sistem pendidikan PKPA, UPA, dan Sumpah, multi dalam kepengurusan keanggotan organisasi.

Leave a Reply