Komunitas Konsumen Minta BRTI Buat Regulasi Layanan SMS Penawaran

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mendesak agar BRTI menerbitkan regulasi yang lebih jelas mengenai layanan penawaran melalui Short Message Service (SMS).  Desakan ini muncul akibat maraknya SMS Penawaran yang diberikan tanpa persetujuan konsumen, dilakukan secara massif, berulang, dan dikirim pada waktu yang tidak wajar.

KKI meminta agar ada aturan yang mengikat para pelaku usaha jasa telekomunikasi agar menghentikan sms penawaran yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, bila perlu dikenakan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar

Hampir seluruh pelanggan seluler mendapat SMS penawaran baik dari pelaku usaha telekomunikasi, misalnya pengisian pulsa, promo dan NSP, maupun dari pihak ketiga yang berisi penawaran produk makanan, minuman, perbankan, barang elektronik, hingga properti, bahkan apabila pelanggan masuk ke area tertentu misalnya pusat perbelanjaan langsung banyak masuk SMS Penawaran.

Lebih lanjut David Tobing, Ketua KKI, mengatakan  seharusnya ada persetujuan lebih dulu dari konsumen, apakah mau menerima sms penawaran atau tidak. Hal ini yang dikenal dengan istilah do not call register, artinya pelaku usaha jasa telekomunikasi tidak boleh mengirim sms penawaran kepada pelanggan yang sudah menyatakan tidak setuju dikirimi sms penawaran.

Apabila tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik nomor maka pengiriman sms juga telah melanggar Pasal 26 UU ITE yang secara jelas menyebutkan bahwa, “..penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Menurut David, BRTI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur stadar kualitas layanan harus bertindak cepat dan tegas. Setidaknya BRTI bisa meniru aturan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperlakukan konsumen penerima layanan jasa keuangan. OJK membatasi pelaku usaha keuangan yang menyampaikan informasi melalui text message kepada konsumen hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, diluar hari libut nasional dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat.

Desakan kepada BRTI ini adalah  langkah lanjutan setelah sebelumnya Dr. David Tobing sebagai kuasa hukum Alvin Lie mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Indosat, Tbk. (selaku Tergugat) dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (selaku Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara:  464/Pdt.G/2020/PN JKT.Pst tanggal 14 Agustus 2020.

Sebenarnya sejak 2013, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) No: 28.1/BPKN/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang pada intinya meminta agar kementerian menerbitkan aturan yang melindungi privasi dan hak konsumen untuk menolak sms berbentuk spam atau iklan yang mengganggu, ungkap David

‘BRTI harus mengatur tentang pemberian keleluasaan kepada konsumen untuk menolak/tidak menyetujui layanan, mengatur larangan penawaran SMS dan atau batasan konten yang termasuk dalam layanan penawaran SMS, batasan waktu penawaran kepada konsumen yang menyetujui menerima SMS serta ditetapkannya suatu sanksi atas pelanggaran aturan tersebut.’ pungkas David

Komunitas Konsumen Indonesia sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM adalah badan hukum berbentuk perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ADAMSCO Nomor 08 tanggal 08 September 2009, yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25.AH.01.06.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000047.AH.01.08.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komunitas Konsumen Indonesia tanggal 19 Januari 2018. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU 8 Tahun 1999 serta sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, Komunitas Konsumen Indonesia adalah lembaga yang memiliki maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan yaitu untuk kepentingan perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU 8 Tahun 1999

Leave a Reply