Komunitas Konsumen Indonesia Minta Pengadilan agar Tokopedia “Ditutup” dan Didenda Rp. 100M

Tindakan Tokopedia yang tidak memberitahukan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pemilik akun Tokopedia dan pernyataan Menkominfo bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi pelanggan tokopedia berupa nama akun, alamat email dan nomor telepon, telah membuktikan bahwa Tokopedia telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada hari ini, Rabu 6 Mei 2020, memutuskan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat I) dan PT Tokopedia (Tergugat II). Gugatan ini sudah terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan no register PN JKT.PST-0520201XD.

Penyebabnya? KKI telah menerima beberapa pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun. Data pribadi tersebut berupa user id email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Saya sebagai Ketua KKI juga menjelaskan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang laik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah Kebocoran atau atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Karena itu Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia.

Hukum Indonesia telah menyebutkan “data pribadi” adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengaturan hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Hukum juga mewajibkan bahwa untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi serta privasi warga negara yang melakukan transaksi elektronik, negara mewajibkan kepada setiap pihak yang memperoleh data pribadi bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi seseorang.

Namun hingga KKI mendaftarkan gugatan ini di PN Jakarta Pusat, Tokopedia tidak pernah memberikan pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait rincian data yang telah dicuri dan telah dikuasai oleh oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Tokopedia berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan hanya menyampaikan adanya upaya pencurian data dan memastikan beberapa data masih aman, namun tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa sebagian data telah bocor dan tidak pula memberitahukan rincian data yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik data pribadi dan/atau secara melawan hukum.

Padahal melakukan pemberitahuan terhadap terjadinya kegagalan untuk melakukan perlindungan data pribadi para pemilik akun Tokopedia merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c PM Kominfo No. 20 Tahun 2016.

Lalu kenapa Menkominfo juga turut digugat? Menurut KKI, berdasarkan hukum Indonesia, Kementerian Kominfo diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019.

Dengan terjadinya kebocoran data akun Tokopedia membuktikan bahwa Kementerian Kominfo selaku otoritas yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannnya. Hal ini karena beberapa data pribadi para pemilik akun Tokopedia terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.

Faktanya dengan penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum, maka para pemilik akun berpotensi menjadi korban scaming, phising, malware (malicious software), dan spam. Hal ini karena data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna berpotensi disalahgunakan mengirimkan pesan penipuan.

Dalam rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, telah mengadopsi keberadaan “kerugian yang tidak terduga” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk itu, terhadap adanya potensi kerugian yang diderita oleh para Pemilik akun Tokopedia merupakan bentuk kerugian yang diakui eksistensinya dalam peraturan hukum di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019.tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jelasnya kerugian nyata yang diderita oleh para pemilik akun Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial. Dimana akibat terjadinya penguasaan data pribadi di pihak ketiga secara melawan hukum, para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Sikap batin inilah yang merupakan kerugian yang tidak terduga dari para pemilik akun Tokopedia yang terganggu ketenangannya.

Karena itu dalam gugatan yang KKI layangkan di PN Jakarta Pusat KKI meminta agar Tokopedia “Ditutup” dan didenda Rp. 100 M

David Maruhum Lumban Tobing atau lebih dikenal sebagai David Tobing adalah seorang Advokat sekaligus Mediator Terdaftar, Kurator dan Pengurus. David Tobing lahir pada 12 September 1971, di rumah sakit Raden Saleh Jakarta. Menghabiskan masa remajanya di antara masyarakat Betawi yang beragama Islam di Jalan Penegak, Matraman, David bukan saja tak pernah memandang perbedaan agama sebagai kendala untuk menolong kliennya secara gratis, tapi juga membuat ia kehilangan logat bataknya. Setelah UU Perlindungan Konsumen disahkan pada 1999, Advokat lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga menyandang gelar Master Notariat dan Doktor Hukum Perlindungan Konsumen dari Universitas Indonesia ini menjadi pembela hak – hak konsumen. Gugatan pertamanya ditujukan kepada pengusaha parkir yang melepaskan diri dari tanggungjawab, ketika Hontas Tambunan, seorang pemuda yang kehilangan mobilnya di perparkiran Cempaka Plaza Mas pada 2000.

2 Replies to “Komunitas Konsumen Indonesia Minta Pengadilan agar Tokopedia “Ditutup” dan Didenda Rp. 100M”

Leave a Reply