Kewenangan Menghentikan (Penyidikan/Penuntutan) Perkara (SP3) oleh KPK

Mungkin kita harus berfikir ulang lagi soal kewenangan menghentikan perkara yang tidak diberikan kepada KPK oleh pembentuk UU. Jadi revisi UU KPK sebenarnya tak harus selalu dimaknai pelemahan.

Seingat saya di RUU KPK yang lama memang kewenangan ini sudah diberikan oleh DPR. Namun mendapat penolakan, termasuk juga oleh komisioner KPK sekarang. Alasan komisioner yang terbaca di media pada saat itu adalah kalau memang tidak bersalah, bisa dibuktikan di persidangan.

Persoalannya kita sering lupa soal konstruksi penyertaan dalam hukum pidana dan splitsing dalam pemeriksaan dan juga persidangan perkara. Berasumsi bahwa setiap perkara yang disidik dan disidangkan KPK pasti diputus bersalah merupakan asumsi yang salah. Pengadilan tempatnya menguji, bukan stempel menyetujui.

Ambil contoh dalam perkara ST ini. Mengingat kasus ST?yang baru diputus bebas oleh MA, yang sepertinya berkaitan erat (penyertaan) dengan SN?yang belum berapa lama ditetapkan jadi Tsk bersama dengan istrinya?tanpa kewenangan sp3, lalu bagaimana nasibnya?

Apakah KPK akan mengganti surat perintah penyidikan (sprindriknya) terhadap SN dengan pasal yang baru agar tak berkaitan langsung dengan kasus ST? Bukan hal yang baik bagi penegakan hukum. Terkesan semata-mata ingin menargetkan seseorang.

Pasca putusan MK Nomor 33 tahun 2016 yang menguatkan keberadaan Pasal 263 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tak punya legal standing untuk mengajukan PK. Sebenarnya pun, kalau PK diajukan, vonisnya tak boleh lebih berat juga seharusnya (vide 266 KUHAP).

Apakah seorang tersangka harus tetap menjalani persidangan?karena ketiadaan kewenangan KPK tadi?padahal pelaku peserta lain oleh MA sudah dibebaskan MA?

Atau digantung saja statusnya?
Biarkan menjadi kepusingan komisioner yang baru? Kebetulan sebentar lagi komisioner sekarang akan berakhir masa jabatannya.

Mumpung lagi proses seleksi, Pansel KPK bisa tanyakan juga solusinya kepada para peserta ujian calon komisioner pertanyaan tentang hal teknis ini.

Saya sendiri punya tawaran solusi yang mungkin tidak kedengaran asik, tapi paling tidak, tidak harus keluar dari pakem KUHAP.

Solusinya, perkara SN dan Istri tetap disidangkan, namun demi hukum KPK harus tuntut bebas. Apalagi tampaknya sidangnya akan dilangsungkan tanpa kehadiran tersangka.

Sangat dimungkinkan KUHAP bagi JPU untuk menuntut bebas. Jadi penuntutan tidak harus pemidanaan. Saya teringat pemberitaan kasus Anieq Qoriah di Bandung yang dituntut bebas oleh Kejaksaan atas saran Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh.

Atau solusi lainnya, untuk menjaga nama baik KPK, SN ajukan kembali Praperadilan. Intinya minta agar Penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena adanya putusan ST yang pada intinya menegaskan perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan pidana. Cuma ini pastilah kurang menguntungkan bagi SN dan istri kalau tiba-tiba praperadilnnya ditolak pengadilan negeri.

Ke depannya perlu juga kali dipikirkan agar para komisioner menunda pengambilan keputusan bersifat strategis di penghujung masa jabatan.

Bobby R. Manalu, Advokat alumnus Univ. Gadjah Mada. Partner pendiri Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sesekali menulis—sambil belajar. Tulisan bukan representasi tempat dirinya bekerja.

Leave a Reply