Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Perkiraan Waktu Membaca: 3 menit
5
(3)

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), beberapa ketentuan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5/1999), salah satu diantaranya adalah terkait Ketentuan Sanksi Pidana.

Dalam ketentuan sebelumnya, perbuatan-perbuatan seperti penyalahgunaan posisi dominan, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5/1999 sebelum perubahan.

Setelah perubahan, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur pelanggaran atas Pasal 41 tentang “kewajiban terkait pemeriksaan” yang merupakan delik pidana.

Pasal 48 sebelum dan sesudah perubahan UU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut:

Pasal 48 sebelum perubahan UU Cipta Kerja, berbunyi:

1)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 9, s/d pasal 19, pasal 25, 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25 miliar dan setingginya Rp 100 miliar atau pidana kurungan selama 6 bulan.

(2)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 s/d pasal 8, 15, 20 s/d 24 dan pasal 26 UU ini diancam pidana denda Rp 5 miliar dan setingginya Rp 25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama 5 bulan.

(4)  Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 UU ini diancam pidana denda serendahnya Rp 1 miliar dan maksimal Rp 5 miliar atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 bulan.

Pasal 48 sesudah perubahan UU Cipta Kerja, berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar atau pidana kurungan laing lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti denda.

Dalam ketentuan Pasal 48 yang baru ini, hanya memuat hal pidana terhadap Pasal 41 saja, yaitu dalam hal pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Penghapusan sanksi pidana ini dimaksudkan untuk mengutamakan sanksi administratif, namun sanksi pidana tetap berlaku untuk pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam penegakkan persaingan usaha.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 3

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Founder & Managing Partners at Regginaldo Sultan & Co Law Firm

Regginaldo Sultan  S.H., MM., is the founder and managing partner of Regginaldo Sultan & Co Law Firm, a law firm offering specialist in criminal, civil, commercial litigation, bankruptcy and PKPU. Regginaldo Sultan has worked on a series of high profile criminal, civil and corporate law, He also has a keen interest in Indonesian election and constitutional law and regularly advises domestic and on the relevant Indonesian legislation, regulations, compliance and practices in this sector.

Leave a Reply