Ketentuan Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Perkiraan Waktu Membaca: 3 menit
5
(6)

Permohonan Keberatan terhadap suatu Putusan KPPU sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai alamat atau domisili Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha. Dimana Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah menerima pemberitahuan tersebut (Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999).

Namun setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020 Ciptaker), terdapat beberapa Pasal yang menjadi sorotan, salah-satunya adanya ketentuan yang mengatur tentang perubahan terkait Kompetensi Pengadilan, yaitu pengajuan Permohonan Keberatan dari yang semula di Pengadilan Negeri beralih ke Pengadilan Niaga. Dimana Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU 11/2020 Ciptaker, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Akibat perubahan tersebut, maka kemudian berdampak pada tata cara pengajuan  keberatan yang dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Pemohon Keberatan yang selama ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menjadi tidak berlaku dan perlu diperbaharui.

Belum lama ini, Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas perubahaan tersebut, Mahkamah Agung kemudian juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Pengadilan Niaga yang menyatakan sejak tanggal 2 Februari 2021, maka perkara keberatan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Apakah Bahasan ini Menarik?

Klik untuk memberikan penilaian!

Rata - rata penilaian 5 / 5. Penilaian terhitung: 6

Belum ada penilaian! Berikan penilaian anda untuk bahasan ini.

Karena anda telah memberikan nilai...

Jangan lupa bagikan di media sosial!

Founder & Managing Partners at Regginaldo Sultan & Co Law Firm

Regginaldo Sultan  S.H., MM., is the founder and managing partner of Regginaldo Sultan & Co Law Firm, a law firm offering specialist in criminal, civil, commercial litigation, bankruptcy and PKPU. Regginaldo Sultan has worked on a series of high profile criminal, civil and corporate law, He also has a keen interest in Indonesian election and constitutional law and regularly advises domestic and on the relevant Indonesian legislation, regulations, compliance and practices in this sector.

Leave a Reply