Kenapa Seseorang Bisa Dinyatakan jadi Pahlawan Nasional?

Padamu negeri kami berjanji

Padamu negeri kami berbakti

Padamu negeri kami mengabdi

Bagimu negeri jiwa raga kami

Susunan kata dalam bait di atas seakan menjadi lagu yang pasti disenandungkan di setiap peringatan hari pahlawan yang jatuh pada 10 November. Selain lagu wajib, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh nasional juga merupakan agenda wajib pada rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Pada peringatan Hari Pahlawan 2018 kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh nasional, yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 123/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Berdasarkan hasil kajian dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial, keenam tokoh nasional tersebut adalah:

  1. Depati Amir dari Bangka Belitung
  2. Abdurrahman Baswedan dari Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Pangeran Muhammad Noor dari Kalimantan Selatan
  4. Kasman Singodimedjo dari Jawa Tengah
  5. KH Syam?un dari Banten
  6. Ibu Agung Hajjah Andi Depu dari Sulawesi Barat

Pemberian gelar pahlawan nasional tentu menjadi kebanggaan dan haru tersendiri bagi ahli waris dan keluarga. Lantas siapa yang dapat mengajukan dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh hingga gelar pahlawan nasional dapat disematkan oleh Presiden?

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU No. 20/2009), pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pengertian gelar itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 20/2009, adalah penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

Untuk dapat menerima gelar pahlawan nasional, terdapat syarat umum yang diatur dalam Pasal 25 UU No. 20/2009, yaitu:

  1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
  2. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
  3. Berjasa terhadap bangsa dan negara;
  4. Berkelakuan baik;
  5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  6. Tidak pernah dipidanan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Selain itu,terdapat? syarat khusus yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 20/2009, yaitu:

  1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
  3. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
  4. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
  5. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat luat atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
  7. Melakukan perjuangan yang mempunyau jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dalam UU No. 20/2009 dinyatakan bahwa usul pemberian gelar tidak hanya berdasarkan usulan negara saja, tetapi dapat juga diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Kemudian usul tersebut ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dewan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Mekanisme lebih terinci diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu bahwa pemberian gelar diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian gelar kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

I become more me than I've ever been

Leave a Reply