Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (Versi Soal Korban Perkosaan)

Mari kita beda soal yang diributkan yaitu soal korban perkosaan. Dalam RKUHP ini diatur dalam Pasal 469 ayat (1) yang begini bunyinya

?Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau memintaorang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.?

 

Ketentuan pengecualiannya ada di Pasal 471 ayat (3) yang begini bunyinya:

?Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.?

 

Secara teoritik, Pasal 469 mengkriminalisasi semua perempuan yang melakukan aborsi. Namun dalam praktik, ada korban perkosaan yang juga melakukan aborsi. Kemarin, salah seorang Guru Besar Hukum Pidana dan Pak Menteri mengatakan, pasal ini punya pengaman yaitu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

 

?Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan?

 

Komentar pertama saya adalah, kenapa pengecualian untuk dokter pengecualiannya langsung berada dalam RKUHP dan untuk korban perkosaan harus merujuk ke UU lain? Apakah ada alasan khusus? Di penjelasan Pasal 469 dan Pasal 471 sih nggak saya temukan

 

Komentar kedua saya adalah, pengecualian yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya dibatasi untuk kehamilan yang berusia kurang dari 6 minggu atau 42 hari. Dalam kasus perkosaan, seringkali korban perkosaan baru menyadari lama kalau dirinya hamil. Bisa jadi lebih dair 42 hari ia baru sadar kalau dirinya hamil akibat perkosaan.

 

Jadi apakah ia bisa dipidana? Sangat mungkin, apalagi dengan kondisi yang telah saya sebutkan diatas.

 

Mau bukti?

Ini saya kasih contoh beritanya

Advokat | Criminal Defense Litigator | Contitutional Lawyer

Leave a Reply