Kekerasan Seksual dalam Perkawinan Sirri Anak: Membaca Putusan MA atas Kasus Perkawinan Syekh Puji

Pemberitaan dugaan perkawinan Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji dengan seorang anak perempuan berusia 7 tahun kembali mendapatkan perhatiaan public. Dugaan perkawinan sirri yang diselenggarakan pada 2016 dan baru dilaporkan pada akhir 2019, kini tengah diselidiki oleh Polda Jawa Tengah. Pemberitaan ini sontak mengingatkan public pada kasus perkawinan Syekh Puji dengan anak korban berusia 12 tahun pada tahun 2008.

Syekh Puji yang juga pemimpin pondok pesantren Miftahul Jannah, saat itu berusia 43 tahun  mengawini korban anak yang saat itu masih duduk dikelas 2 SMP sebagai istri kedua. Alasannya, perkawinan sirri  tidaklah melanggar hukum Islam yang memperbolehkan perempuan yang sudah menstruasi untuk menikah. Syekh Puji menjanjikan akan menikahi anak korban secara sah, disekolahkan tinggi dan nantinya akan mengurus perusahaan miliknya. Karenanya, sebelum perkawinan, korban anak diuji terlebih dahulu kecerdasannya dan diminta menyerahkan raport sekolahnya.

Atas perbuatannya, Syekh Puji ditahan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Ungaran. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambarawa menuntut 6 (enam) tahun pidana nya penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- subsider 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim PN Ungaran memutus Pujiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Sayangnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan. No. 1400 K/Pid.Sus/2011. Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Zaharuddin Utama yang memutus dan menyatakan Syekh Puji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kekerasan seksual.  Karenanya membebaskan PSyekh Puji dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Tulisan ini mencoba memeriksa kontruksi hukum atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dalam perkawinan sirri, dan dampaknya terhadap pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Pendapat Hakim MA terhadap Kekerasan Seksual Anak dalam Perkawinan Sirri

“Perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak adalah perbuatan yang halal dan sah dan tidak melawan hukum (materiil)” (Putusan. No. 1400 K/Pid.Sus/2011)

Pertimbangan keputusan MA terhadap permohonan kasasi secara umum membenarkan argumentasi yang disampaikan oleh pemohon Syekh Puji. Terbagi dalam dua issue utama yaitu sahnya perkawinan dan hubungan seksual dalam perkawinan Syekh Puji dan tersebut.

Dalam menilai sahnya perkawinan Hakim berpijak pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara Syekh Puji dan korban anak dinilai telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah. Hakim mengadopsi pandangan bahwa Islam tidak mengenal batas usia yang penting telah baliq ditandai dengan menstruasi dan korban anak sudah beberapa kali mengalami menstruasi. Ini berarti dari sudut pandang hukum Islam, korban anak sudah termasuk orang Baliq atau dewasa, sehingga bukan lagi termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1997), sehingga dengan demikian secara hukum Islam, korban anak sah dan berhak untuk melangsungkan pernikahan dengan siapa laki-laki termasuk dengan Syekh Puji, yang dikehendaki oleh saksi dan keluarganya. Terkait pencatatan, Hakim menilai sebagai bentuk pengadministrasian dan menilai perkawinan sirri berlaku didalam masyarakat.

Dengan pendapat bahwa perkawinan antara Syekh Puji dan korban anak sah secara agama Islam, selanjutnya Hakim menilai persetubuhan dengan korban anak adalah perbuatan yang halal dan sah dan tidak melawan hukum (materiil), sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga menghukum yang sudah berstatus suami isteri yang sah (menurut hukum Islam) dan melakukan hubungan suami isteri, padahal perbuatan mereka halal dan sah menurut hukum Islam, sangat berlebihan dan tidak adil lagi bijaksana dan dapat melukai perasaan keadilan masyarakat;

Putusan tersebut tidaklah bulat. Hakim Agung Salman Luthan berbeda pendapat (disenting opinion) dalam memandang kasus ini. Menurut Hakim Agung Salman, seharusnya permohonan kasasi ditolak karena karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan bahwa Syekh Puji terbukti bersalah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, telah memverifikasi fakta persidangan secara tepat dan benar serta proporsional dan telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.  Sedangkan terkait penghargaan terhadap kenyataan telah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum Islam seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan judex iuris.

Kekerasan Seksual dalam Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Banyak faktor-faktor yang berkontribusi yang menyebabkan perkawinan anak masih terus berlangsung, diantaranya adalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, interpretasi agama dan tradisi local.

Komnas Perempuan memasukkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sikap ini diambil karena dalam pandangan Komnas Perempuan, anak haruslah dipandang dalam posisi tidak dapat memberi persetujuan dalam keadaan bebas, ketika berhadapan dengan orang dewasa (orang tua dan keluarga besar) yang menghendakinya menikah. Secara spesifik, perkawinan anak lebih menyasar kepada anak perempuan yang secara sosial diposisikan subordinat dibandingkan anak lelaki.

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dipertegas kembali melalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang kini telah diubah menjadi UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak – yang mendefinisikan anak sebagai: “seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Tidak ada penambahan frasa “atau sudah menikah” yang berarti UU Perlindungan Anak sebagai UU khusus, melingkupi seluruh anak tanpa tidak dikaitkan dengan status perkawinannya. Terkait dengan perkawinan anak, UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Sayangnya, kewajiban tersebut tidak diimbangi dengan sanksi yang dapat diberikan kepada orangtua, pelaku dewasa maupun yang memfasilitasinya.

Dalam kasus Syekh Puji, hakim merujuk pengertian anak kepada kondisi telah mentruasi anak perempuan dan menilai jika anak perempuan sudah mengalami mentruasi berarti ia telah dewasa dan dengan sendirinya ia dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan. Pertimbangan hukum ini sangat gegabah, disamping hanya merujuk pendapat ahli pemohon yang berpandangan konservatif atas pengertian baligh, namun juga bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan tersebut juga memberikan pesan bahwa UU Perlindungan Anak tidak dapat digunakan untuk melindungi anak-anak yang dikawinkan paksa.

Terkait sahnya perkawinan, dalam kasus ini terdapat dua penafsiran terhadap Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan perkawinan,sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sahnya perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan.

Hakim Agung dalam memeriksa kasus ini lebih mengacu kepada pendapat kedua, bahwa perkawinan secara agama/keyakinan terpisah dengan pencatatannya. Perkawinan secara siri Syekh Puji dan anak korban dinilai sah secara agama, ketiadaan pencatatan dalam perkawinan Syekh Puji dan anak korban karena belum dipenuhinya syarat administrasi yaitu ijin dispensasi perkawinan. Sedangkan Hakim Agung Salman Luthan, Hakim PN Unggaran, Hakim PT Jawa Tengah dan JPU menggunakan penafsiran pertama, bahwa ketentuan pasal 2 harus ditafsirkan utuh, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama/kepercayaan masing-masing dan dicatatkan. Karena perkawinan tidak sah, maka hubungan seksual yang dilakukan diantara keduanya menjadi tidak sah dan melanggar UU Perlindungan Anak.

Penafsiran sahnya perkawinan ini kemudian membawa konsekuensi kepada kontruksi berpikir bahwa ketika perkawinan adalah sah, maka dengan sendirinya hubungan seksual diantara keduanya tidaklah bersifat melawan hukum materiil. Pertimbangan ini mendorong pembenaran terjadinya perkawinan siri yang dikatakan sebagai “kenyataan yang diterima masyarakat” yang seharusnya Hakim mempertimbangkan sejarah perumusan pasal-pasal UU Perkawinan, khususnya pasal 2 sebagai upaya negara memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan kepastian hukum atas peristiwa perkawinannya.

Kasus ini terjadi sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua kebijakan tersebut dilahirkan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 22 PUU-XV 1217 yang menetapkan perubahan usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun dan tidak lagi dibedakan antara usia calon perempuan dan usia calon laki-laki dan keharusan bagi pengadilan dan Hakim untuk menghadirkan kedua pihak calon mempelai dan didengarkan pendapatnya dalam persidangan untuk permohonan dispensasi nikah.

Catahu Komnas Perempuan 2020 mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat permohonan dispensasi nikah 23.126 kasus, dimana tahun sebelumnya berjumlah 12.504 kasus. Terjadi peningkatan dua kali lipat. Data ini sebelum pemberlakuan UU 16/2019 dan Perma 5/2019. Namun, yang harus diperhatikan, perkawinan anak bisa dilakukan secara siri.  Putusan kasus Syekh Puji memperlihatkan bahwa perkawinan siri dengan anak menyebabkan ia aman dari jangkauan UU Perlindungan Anak.

Secara umum putusan ini tidak memiliki persfektif hak anak dan hak perempuan, bertentangan dengan konstitusi, UU Perlindungan Anak dan tidak mendorong perubahan budaya untuk mencegah kekerasan seksual dan perkawinan anak. Secara khusus, putusan ini memperlihatkan kepada kita terdapat PR besar terkait pencegahan perkawinan anak yaitu: (1) memastikan UU Perlindungan Anak mencakup semua anak tanpa memandang status perkawinannya; (2) Pentingnya kriminalisasi pihak-pihak yang mendorong terjadinya perkawinan anak sebagai bentuk pemaksaan perkawinan (forced marriage); (3)  Perkawinan yang sah adalah penafsiran yang utuh terhadap UU Perkawinan yaitu sah secara agama/keyakinan dan tercatat. Jika dugaan perkawinan Syekh Puji dengan anak korban yang berusia 7 tahun terbukti, maka putusan inilah yang memberikan impunitas terhadapnya.

Siti Aminah Peneliti dan Advokat Publik sejak tahun 2000. Pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K2JHAM) LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia (WARSI) Jambi. Saat ini menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, periode 2020-2024.
Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Telah menerbitkan sejumlah buku diantaranya: Paralegal bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum (2019), Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Wahid Foundation (2017), Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective, Rahima Institute, (2017), Keadilan dari Kampus; Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus, (2016), Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC (2016), Panduan Bantuan Hukum, (2008, dan 2010). Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam issue hak perempuan.

Leave a Reply