Kedaulatan di Wilayah Ruang Angkasa (Outter Space)

Jika negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara, namun tidak demikian halnya dengan ruang angkasa. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk ruang angkasa dijabarkaan dalam Traktat Luar Angkasa, atau dasar hukum luar angkasa. Traktat ini ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967. Pada Mei 2013 lalu, 102 negara telah meratifikasi traktat ini, sementara 27 negara lainnya telah menandatanganinya namun belum meratifikasinya.

Beberapa asas penting yang ada dalam traktat luar angkasa adalah pelarangan penempatan?senjata nuklir?atau?senjata pemusnah massal?lainnya di luar angkasa, termasuk di orbit Bumi. Bulan dan benda langit lainnya hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai dan percobaan senjata, manuver militer, dan juga pendirian basis militer di luar angkasapun dilarang.

Traktat ini secara eksplisit melarang klaim atas bulan atau benda langit lainnya, dan menyatakan bahwa objek-objek tersebut merupakan?warisan bersama manusia.?Negara yang meluncurkan objek angkasa memiliki jurisdiksi dan kontrol terhadap objek tersebut. Meskipun Negara tidak secara langsung meluncurkan benda ke objek-objek tersebut, namun Negara juga wajib turut bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh objek angkasa yang mereka luncurkan.

Terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk mengatur kedaulatan di ruang angkasa. Prinsip utama yang mengatur kedaulatan di ruang angkasa antara lain non appropriation principle ?dan Freedom Exploitation Principle. Prinsip yang pertama atau yang bisa disebut dengan prinsip non kepemilikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda di langit merupakan milik bersama umat manusia (Common Heritage Of Mankind), yang artinya tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu Negara.

Adapun prinsip kedua adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh ?semua negara sepanjang digunakan untuk kepentingan yang bersifat damai. Dalam pengeksploitasian ruang angkasa ini berlaku prinsip kesamaan (equity). Penjabaran lebih lanjut mengenai prinsip ini adalah first come first served.
?
Prinsip ?first come first serve ?yang diusung oleh negara-negara maju yang mempunyai dan menguasai? teknologi antariksa, dalam realitanya sanagt merugikan negara berkembang yang tidak memiliki teknologi untuk mengeksploitasi ruang angkasa. Salah satu contoh dari kerugian yang dialami oleh negara berkembang? misalnya mengenai pemanfaatan Geostationary Orbit (GSO) diatas katulistiwa yang merupakan ruang yang sangat terbatas, dan hanya memberi keuntungan untuk negara maju.

Meskipun bila ditarik garis lurus secara vertical ke atas GSO dan diatas wilayah Indonesia, sayangnya Indonesia tidak memiliki kuasa untuk melarang beroperasinya berbagai macam satelit yang mengorbit di ruang angkasa. Termasuk juga satelit-satelit pengintai milik negara maju yang bisa mendeteksi dan mengumpulkan semua data yang ada di Indonesia, baik di permukaan maupun di dalam isi perut bumi, termasuk rahasia negara. Indonesia memang pernah memperjuangkan agar GSO menjadi bagian wilayah Indonesia, namun demikian perjuang ini akhirnya gagal karena Indonesia sudah meratifikasi Space Treaty 1967.

Leave a Reply