Kartu Pra Kerja: Sebuah Komentar

Saya dikirimi artikel Katadata yang membahas lumayan serius soal Kartu Prakerja. Perlu saya bahas supaya tidak bias.

Posisi penulis berseberangan dengan saya, yang mengidentifikasi Gerakan Salam 5,6 Triliun sebagai berikut:

  • Menolak total bentuk program Kartu Prakerja berupa biaya pelatihan Rp1 juta untuk 5,6 juta peserta (Rp5,6 triliun), yang baik dalam aturan maupun praktiknya, ternyata berwujud transaksi jual-beli video pelatihan melalui 8 platform digital.
  • Mendorong supaya pemerintah memprioritaskan sesegera mungkin pemberian secara langsung insentif mencari kerja/jaring pengaman sosial pekerja/bansos untuk pekerja (atau apa pun namanya) sebesar Rp600 ribu/bulan, tanpa ada syarat peserta harus terlebih dulu membeli video pelatihan di platform digital menggunakan uang negara.
  • Mendesain ulang secara total bentuk program pelatihan yang tepat pada saat yang tepat dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat—terutama pegiat pelatihan, kursus, BLK—tanpa ada model transaksi apa pun melalui platform digital.

Sekarang, mari kita bedah klaim dalam artikel tersebut.

KLAIM

Pandemi membuat kartu prakerja lahir prematur dan menanggung bansos tunai di luar desain awalnya. Pemerintah mengambil skema hybrid sebagai jalan tengah. Artinya, masih terdapat pelatihan namun hanya training online senilai Rp1 juta plus Rp150 ribu untuk 3 kali survei.

Alokasi dana terbesar diubah menjadi insentif yakni Rp2,4 juta (Rp600 ribu selama 4 bulan) sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

Itu yang membedakan dengan opsi pertama yaitu menjalankan pelatihan offline yang tidak mungkin dilakukan sekarang dan opsi kedua yakni membatalkan total program prakerja dengan konsekuensi insentif mencari kerja tidak akan disalurkan via Kartu Prakerja.

Dipilihnya skema hybrid didasari oleh keterdesakan sehubungan dengan kian membesarnya PHK di masa pandemi. Perpres 36/2020 yang menjadi payung regulasinya pun baru terbit 26 Februari 2020.

Mengapa Kartu Prakerja dipaksakan lahir? Jawabannya jelas, yaitu untuk menjadi instrumen penyaluran dana bansos kepada pekerja, sebab mereka belum memiliki ‘bantalan’ bansos seperti kelompok 40% keluarga termiskin.

KOMENTAR I

Argumen itu tidak menjawab masalah utama mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja yang melibatkan ‘dominasi’ peran platform digital, seperti diatur dalam Perpres 36/2020.

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi itu penting. Makanya nama program Prakerja tidak masalah. Yang justru tidak penting dan bermasalah adalah peran platform digital untuk memediasi transaksi jual-beli video pelatihan yang membonceng program prakerja untuk mendapatkan keuntungan.

Ini buktinya:

  • Platform digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. (Pasal 1 ayat 10).
  • Lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan memiliki kerja sama dengan platform digital. (Pasal 6 ayat 2 huruf a).
  • Penerima Kartu Prakerja memilih jenis pelatihan yang akan diikuti melalui platform digital. (Pasal 11 ayat 3).

Artinya adalah apa pun jenis pelatihannya (online/offline, sekarang/nanti, siapa saja lembaga pelatihannya, berapa pun biayanya) harus melalui platform digital.

Itulah konstruksi berpikir keluarnya Perpres Jokowi tersebut. Tak bisa dibantah lagi.

Perlu diingat, Perpres itu keluar bahkan sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan (1-2 Maret 2020). Jauh sebelum Perppu 1/2020 dirilis (31 Maret 2020). Pada akhirnya Perpres Jokowi itu yang menjadi acuan peraturan turunannya (Permenko Perekonomian 3/2020 dan Permenkeu 25/PMK.05/2020), yang menimbulkan adanya transaksi jual-beli video pelatihan melalui platform digital dengan segala ‘variasinya’, seperti memperbolehkan adanya komisi jasa bagi platform digital.

Argumen adanya keterdesakan karena COVID-19 hanya bisa dipakai untuk menjelaskan adanya perubahan komposisi/alokasi peserta dan pembiayaan. Dari alokasi Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Dari 2 juta peserta menjadi 5,6 juta peserta. Dari insentif Rp650 ribu (awalnya biaya pelatihan lebih besar alokasinya ketimbang insentif) menjadi Rp2,4 juta (Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan).

Sama sekali tidak mengubah fakta bahwa watak kebijakan (Perpres) ini adalah untuk memberikan peran dominan bagi platform digital berupa transaksi jual-beli video/pelatihan. Bahkan ketika pelatihan offline pun diadakan, proses kurasi, pembayaran pelatihan oleh peserta, dan penyaluran biaya pelatihan ke lembaga pelatihan akan dilakukan oleh platform digital.

KOMENTAR II

Kartu Prakerja dengan skema hybrid ini adalah instrumen untuk penyaluran bansos kepada pekerja, terutama yang terkena PHK.

Saya paham maksudnya. Karena Perpres-nya adalah tentang kompetensi kerja maka programnya juga harus berkaitan dengan itu (pelatihan via Kartu Prakerja). Bukan bansos.

Tapi ingat, MENDAHULUKAN pemberian insentif/bansos/jaring pengaman sosial pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan ketimbang biaya pelatihan Rp1 juta juga sama sekali tidak menghilangkan esensi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Apalagi diakui bahwa program ini lahir prematur di tengah pandemi.

Justru kegiatan jual-beli video pelatihan melalui platform digital itu yang sama sekali kosong esensinya untuk peningkatan kompetensi. Pelatihan kerja akan tetap dilakukan, tetap dalam tahun anggaran 2020, tapi tidak dengan model membeli video melalui platform digital seperti sekarang. Apalagi dari sisi sumber anggaran Kartu Prakerja yakni BA 999.08, sudah diatur oleh Permenkeu 208/PMK.02/2017, bahwa jenis belanja BA 999.08 terdiri atas: 1) belanja pegawai; 2) belanja bantuan sosial; 3) belanja lain-lain (pos cadangan keperluan mendesak dan di luar keperluan mendesak).

Apa jaminannya peserta akan mengikuti pelatihan setelah menerima insetif itu? Ya, di situlah pentingnya partisipasi dan kreativitas dalam merumuskan program. Diskusikan dengan banyak pihak, terutama pelaku di bidang pelatihan. Mereka yang tahu situasi riilnya.

Platform digital justru tidak tahu apa yang dibutuhkan di lapangan.

KLAIM

Apa mungkin bansos tunai yang dibagikan itu tak hanya sebagian tapi keseluruhan bujet kartu prakerja? Melihat payung hukum yang ada, rasanya sulit. Perpres 36/2020 mengatur spesifik soal pengembangan kompetensi kerja.

Jika yang diinginkan murni bansos untuk korban PHK semestinya dibuat program dan aturan tersendiri.

Masalahnya kebutuhan penyaluran bansos berkejaran dengan waktu. Perppu 1/2020 yang menjadi payung hukum tambahan anggaran Rp405 triliun belum disahkan DPR. Padahal di dalamnya termasuk anggaran untuk Kartu Prakerja Rp20 triliun.

DPR baru akan membahasnya pada masa persidangan setelah Lebaran. Dalam hal ini sensitifitas anggota Dewan terhadap penanganan COVID-19 justru patut dipertanyakan.

KOMENTAR

Seperti dijelaskan di atas, bukan keseluruhan bujet Prakerja untuk bansos pekerja. Tapi pemberian insentif/jaring pengaman sosial PHK/bansos pekerja Rp600 ribu itu yang didahulukan ketimbang membeli video memakai dana APBN dengan meminjam tangan peserta.

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tetap dilakukan sesuai esensi peningkatan kompetensi. Tapi bentuknya direvisi. Tidak dengan model jual-beli video di platform digital.

Soal Perppu, kelihatannya ada kekeliruan fatal dari penulis. Tidak ada urusan soal pelaksanaan Rp405,1 triliun (yang di dalamnya katanya ada anggaran Kartu Prakerja Rp20 triliun) dengan pengesahan Perppu oleh DPR.

Ingat. Meskipun Perppu belum dibahas DPR, konsekuensi hukum dari Perppu itu sudah ada. Artinya, Perppu itu sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan setingkat UU (Pasal 7 ayat 1 UU 12/2011). Pada persidangan berikut, apabila Perppu itu disetujui DPR akan menjadi UU. Apabila tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut.

Jadi kalau dianggap Perpres 36/2020 (payung hukum Prakerja) itu harus mengacu ke Perppu 1/2020 yang belum disahkan DPR, harusnya belum ada serupiah pun yang cair untuk program Prakerja. Tapi kan lihat sendiri, biaya pelatihan dan insentif akan mulai dicairkan oleh Manajemen Pelaksana.

Jadi soal Perppu ini, DPR tidak bisa disalahkan.

KLAIM

Data akurat kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kartu prakerja dan berada di atas 40% masyarakat termiskin belum tersedia. Karena itu mekanisme yang PALING MUNGKIN dilakukan untuk penyaluran bansos tunai yaitu melalui registrasi kartu prakerja—baik individu maupun kolektif kelembagaan.

KOMENTAR

Registrasi melalui website Prakerja untuk kemudian dipilih peserta yang akan membeli video pelatihan di 8 platform digital dan mendapat insentif, bukan mekanisme yang paling mungkin dilakukan untuk menghimpun basis data penyaluran bansos.

Registrasi melalui kartu prakerja ternyata menimbulkan banyak masalah. Kelompok sasaran yang dituju—yakni korban PHK—tidak tercapai. Kasus saya, contohnya.

Ternyata ada cara lain yang—bisa jadi justru lebih riil, detail dan akurat—dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan data korban PHK.

Ini buktinya:

Saya kutip Surat Nomor: 7/611/RK.01.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 berkop Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, yang diteken oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Muhammad ZuhrI.

Surat itu ditujukan kepada Kepala/Pimpinan Asosiasi, Himpunan dan Perusahaan. Perihal: Permintaan Data Pekerja ter-PHK, Dirumahkan, dan Sektor Informal.

“Pusditnaker telah mengumpulkan data pekerja ter-PHK, dirumahkan, dan informal, bersumber dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Namun data tersebut belum mencantumkan sektor secara spesifik.”

Pusditnaker meminta dua data:

  • Jumlah perusahaan yang masih beroperasi dan berhenti beroperasi pada sektor perdagangan berdasarkan kabupaten/kota, sub sektor, dan skala usaha.
  • Daftar tenaga kerja yang di-PHK atau dirumahkan karena perusahaan berhenti operasi sebagai akibat COVID-19. Data tenaga kerja minimal mencakup NIK, nama lengkap, jabatan, alamat, nomor HP/email, sektor industri, dan nama perusahaan.

Data itu yang akan digunakan sebagai referensi dalam memberikan jaring pengaman sosial khususnya melalui program Kartu Prakerja.

KESIMPULAN

  1. Menghapuskan bentuk kegiatan jual-beli video di platform digital tidak berarti menghilangkan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Format pelatihan yang jauh lebih baik daripada jual-beli video sangat mungkin dirumuskan lagi.
  2. Mendahulukan pemberian insentif/bansos pekerja/jaring pengaman sosial pekerja dari pada pelatihan—apalagi berbentuk jual-beli video melalui platform digital—untuk masa pandemi tidak berarti menghapuskan esensi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan bisa dilakukan kemudian dengan format tanpa transaksi jual-beli di platform digital, pada tahun anggaran yang sama. Itu akan jauh lebih baik.
  3. Registrasi melalui website Prakerja bukan cara yang terbaik untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan pengumpulan data langsung melalui dinas-dinas, asosiasi/pengusaha, serikat pekerja, dan pelaku lapangan lainnya.

Leave a Reply