Kartu Pra Kerja: Sebuah Komentar (Bagian II)

Ada upaya pengaburan masalah yang berpotensi menjadikan masyarakat keliru menarik kesimpulan tentang Kartu Prakerja. Upaya itu berkembang melalui penayangan di media sosial dan pers. Saya tidak melihatnya secara mendalam dari keilmuan hukum, tetapi dari bidang saya, yakni media massa.

Opini publik yang berusaha dibentuk melalui upaya pengaburan masalah itu begini: Kartu Prakerja adalah instrumen penyaluran dana bansos bagi pekerja—terutama korban PHK. Karena dasarnya adalah Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja maka komponen pelatihan harus ada.

Pada saat pandemi COVID-19, Kartu Prakerja menanggung beban sebagai penyalur jaring pengaman sosial bagi mereka yang tidak termasuk sasaran bansos lainnya. Pelatihan diadakan secara online karena tidak memungkinkan dilakukan secara offline sebab ada pembatasan sosial.

Alhasil, masyarakat harus mengikuti pelatihan online—yang pada kenyataannya berbentuk kegiatan membeli video pelatihan di 8 platform digital dengan biaya APBN Rp5,6 triliun—sebelum mendapatkan insentif Rp600 ribu/bulan.

Itu keliru dan menyesatkan!

Narasi tersebut merupakan ‘akal-akalan’ untuk melindungi supaya kegiatan transaksi jual-beli video pelatihan di 8 platform digital tetap berjalan. Artinya, Rp5,6 triliun uang negara cair ke rekening platform digital melalui pembeli video (peserta Kartu Prakerja) dalam 30 gelombang sampai akhir tahun anggaran 2020.

Secara kronologi, Perpres Prakerja diundangkan 28 Februari 2020. Sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan (1-2 Maret 2020). Sebelum Perppu 1/2020 keluar (31 Maret 2020).

Prakerja didengungkan sejak masa kampanye Pilpres. Menyasar terutama pencari kerja/pengangguran berusia muda (18-25 tahun).

Yang penting dicatat adalah upaya menyelundupkan makhluk bernama platform digital sudah dilakukan sebelum COVID-19. Upaya itu berhasil dengan masuknya ketentuan mengenai platform digital dalam Perpres Prakerja.

Tidak hanya masuk, tetapi berperan sangat dominan: sebagai mitra resmi, tempat dilakukan transaksi, prasyarat ‘verifikasi’ lembaga pelatihan, penerima komisi jasa, hingga perjanjian kerja samanya menjadi dasar pencairan uang APBN…

Perpres memang wewenang presiden. Tetapi ada aturan lain yang harusnya diperhatikan. Tidak bisa sembarangan. Jika saksama dilihat, terutama pada butir ‘mengingat’, Perpres Prakerja hanya merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.”

Tapi, kata Pasal 13 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Perpres Prakerja Jokowi jelas-jelas mengabaikan itu semua. Sama sekali tidak diingat adanya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pelatihan, seperti: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Perpres Jokowi malah membuka jalan bagi munculnya makhluk bernama platform digital dalam Kartu Prakerja, yang kemudian terbukti membetot polemik di masyarakat, terutama karena unsur bisnisnya yang kental berupa transaksi jual-beli video pelatihan Rp5,6 triliun.

Tak cuma Perpres Prakerja yang tiba-tiba merujuk UUD 1945. Ada sejumlah Perpres terbitan Jokowi yang begitu juga: Perpres 32/2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas, Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Perpres 83/2019 tentang Kantor Staf Presiden, Perpres 7/2019 tentang BPIP, Perpres 63/2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai…

Tak semua Perpres itu serta-merta salah. Bisa jadi, Perpres itu ada yang memang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, seperti Perpres KSP.

Namun, khusus untuk Perpres Prakerja, perkaranya tidak sesederhana itu.

Penjelasan Pasal 13 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bilang Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Dalam program penyusunan Perpres 2015-2020, tidak ada terlihat soal Kartu Prakerja ini. Dalam bahasa kasar, mungkin saja, Perpres Prakerja semacam “Perpres Siluman”. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba berlaku. Tiba-tiba membikin ‘onar’. So, Perpres Prakerja Jokowi keliru dari hulu hingga hilir. Terlepas dari ada atau tidak ada COVID-19.

Secara formil, materiil, sampai pelaksanaannya di lapangan, kacau. Perpres Prakerja justru menimbulkan kegaduhan sosial dan ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19. Perpres yang memicu bisnis jual-beli video pelatihan berbiaya negara sebesar Rp5,6 triliun melalui platform digital.

Dari sisi sumber anggaran, adalah keliru jika menganggap program Kartu Prakerja merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan insentif bagi para pencari kerja/korban PHK. Yang jelas, penyaluran insentif Rp600 ribu bisa didahulukan ketimbang pelatihan dengan tetap mengacu Perpres Prakerja. Hanya membalik urutannya.

Atau penyaluran insentif/jaring pengaman sosial prakerja bisa dibuatkan aturan tersendiri (Perpres Bansos Pekerja/PHK) tanpa harus menunggu pengesahan Perppu COVID-19 oleh DPR untuk mengakses dana COVID-19 Rp405,1 triliun, karena Perppu langsung berlaku begitu diundangkan.

Lagipula, jika konsisten pada model penganggaran Perpres Prakerja, sumber anggaran Kartu Prakerja dari awal adalah BA 999.08, yakni anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain (pos cadangan keperluan mendesak dan pos pengeluaran lain di luar pos cadangan keperluan mendesak).

Rasanya COVID-19 tidak perlu dijadikan kambing hitam jika sedari awal program Kartu Prakerja direncanakan dengan tepat dan diduga tidak disusupi kepentingan bisnis.

Pemberian insentif/jaring pengaman sosial pekerja/korban PHK pada saat pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan dengan alasan salah satunya—mengutip Permenkeu 208/PMK.02/2017—karena adanya keadaan kahar dan memiliki risiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Apa yang saya paparkan di atas semakin menunjukkan keberadaan makhluk bernama platform digital yang membonceng program Kartu Prakerja sama sekali tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelatihan kerja, mengacaukan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, merusak sistem penganggaran keuangan negara, melenceng jauh dari tujuan peningkatan kompetensi, dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Apalagi yang mau dipertahankan, Pak Presiden?

Leave a Reply