Transparansi Terhadap Ketetapan Kenaikan Tarif Tiket Pesawat

Pengantar

Bahwa baru baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap penetapan kenaikan tarif tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri melalui KM 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang di dasarkan oleh PM No 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kemudian dalam seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Peradi DPC Jakarta Pusat bekerja sama dengan hukumonline.com dengan judul Polemik Harga Pesawat Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan Investasi pada 9 Agustus 2019 di Hotel San Pasifik Sarina, disampaikan oleh Menteri Perhubungan beserta jajaranya staf kordinator bidang Perekonomian mengatakan bahwa kenaikan tarif tiket pesawat sudah normal tanpa menjelaskan seluruh komponen dasar-dasar penetapan tariff sesuai aturan dan prosedurnya. Akan tetapi pada faktanya masyarakat masih merasa berat terhadap penetapan tarif tersebut, masyarakat masih merasa mahal dengan situasi kondisi yang belum merubah dari pendapatannya. Oleh karenanya menarik untuk dikaji mengenai transparansi kenaikan? tarif yang menjadi perdebatan di semua kalangan masyarakat. Definisi Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104), Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaam dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

MUST READ  Tentang Pengakuan dalam Sistem Peradilan Pidana

Analisis Hukum Terhadap Transparansi Kenaikan Tarif

Menurut rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tarif yang dikenakan kepada penumpang dalam perjanjian angkutan udara Internasional timbal balik harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk setelah dibahas bersama antar perusahaan penerbangan yang bersangktuan, besaran tarif harus wajar mempertimbangkan biaya operasi, pelayanan, unsur-unsur lain dengan keuntungan yang wajar dengan mempertimbangkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang lain.

Fungsi utama dari tarif adalah untuk mengamankan ekonomi untuk kepentingan masyarakat yang bepergian dan untuk menghilangkan bahaya persaingan bebas. Suatu tarif dapat memiliki pengaruh signifikan pada maskapai, pelancong dan regulator.

Untuk maskapai penerbangan, tarif yang terlalu rendah dapat membahayakan keberlangsungan operasi maskapai, sementara tarif yang terlalu mahal dapat membuatnya tidak terjangkau bagi pelancong untuk bepergian.

Untuk regulator, tarif adalah sarana untuk mengatur keseimbangan keberlanjutan operasi maskapai penerbangan dan untuk menjamin bahwa pelancong dapat membayar harga untuk kepentingan publik yang bepergian. Itu sebabnya tarif harus diatur dengan hati-hati oleh Menteri Perhubungan. Maka dijelaskan pada Pasal 127 ayat 2 UU No 1 Tahun 2009 ?tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan aspek perlidungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat? Sehingga dipertegas oleh pasal 127 ayat 3 peran pemerintah terhadap penetapan tarif ?tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dipublikasi kepada konsumen? serta Pasal 127 ayat memberikan himbauan kepada perusahaan penerbangan ?badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dilarang menjual tiket kelas ekonomi melebihi tarif bats atas yang ditetapkan oleh menteri?.

Kemudian mengenai struktur tarif berdasarkan Undang-Undang antara lain:

MUST READ  Jangan Lakukan ini Ketika Memilih Nama Perusahaan

Pasal 126 ayat 3 UU NO 1 Tahun 2009 Tarif penumpamg kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan komponen :

  1. Tarif Jarak;
  2. Pajak;
  3. Iuran Wajib Asuransi; dan
  4. Biaya Tuslah/tambahan (surcharge)

Dipertegas oleh Pasal 2 PM No 20Tahun 2019 Tarif penumpamg kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan komponen :

  1. Tarif Jarak;
  2. Pajak;
  3. Iuran Wajib Asuransi; dan
  4. Biaya Tuslah/tambahan (surcharge)

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dipublikasi kepada konsumen terhadap komponen-komponen tarif penumpang yang dimaksud. Apa saja komponen yang membuat tarif angkutan udara menjadi mahal. Maka perlu transparansi agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 10 ayat 3 PM 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dirjen telah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Patut dipertanyakan, Bagaimana evaluasinya ? apa saja komponennya ? karena pada PM 20 Tahun 2019 Bab III Formula Perhitungan Tarif, Bab IV Mekanisme Perhitungan Tarif, Bab V Evaluasi Tarif Penumpang. Tidak ada perincian yang spesifik dan detail mengenai komponen dasar kenaikan tarif tersebut. Oleh karena itu perlu klarifikasi dan transparansi terhadap ketetapan kenaikan tarif tersebut.

MUST READ  Perlunya Regulasi: Supaya Bisa Bertindak Benar

Klarifikasi dan Transparansi sebagai kewajiban Kementerian Perhubungan dalam memenuhi asas dan tujuan penerbangan dalam pasal 2 UU No 1 Tahun 2009 antarai lain; penerbangan diselengarakan berdasarkan asas; manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedualatan negara, kebangsaan; dan kenusantaraan.

Ditulis secara bersama oleh:

  1. Indra Rusmi, S.H. M.H.
  2. Johan Imanuel, S.H
  3. Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, S.H.
  4. Gunawan Liman, S.H.
  5. Nikita Kesumadewy, S.H.
  6. Kemal Hersanti, S.H.
  7. Herman. SH
  8. Joe Ricardo. SH

Leave a Reply