Tentang Omnibus Law

Di Indonesia sendiri, istilah Omnibus Law menjadi populer setelah Pidato dalam Pelantikan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 yang menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Sehingga Omnibus Law ini akan merevisi 74 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan proses investasi di dalam negeri.

Omnibus Law sendiri dipergunakan oleh negara dengan sistem hukum Common Law. Sedangkan di Indonesia merupakan sistem hukum Civil Law. Kalau melihat history di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah menerapakan penggabungan perundang-undangan dalam satu buku atau kitab undang-undang dikenal dengan Kodifikasi Hukum. Adapun Kodifikasi Hukum yang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang). Sehingga perlu ditinjau juga Omnibus Law di negara lain.

Salah satu negara yang menerapkan Omnibus Law adalah Filipina. Filipina memiliki Omnibus Rules Implementing The Labor Code untuk ketentuan dalam hukum perburuhan di negara Filipina. Dalam substansi Omnibus Rules tersebut dijabarkan menjadi Book I (Pre Employment), Book II ( Human Resources Development), Book III (Conditions of Employment), Book IV (Health, Safety and Social Welfare Benefit), Book V(Labor Relation), Book VI (Post Employment), Book VII (Final Provisions). Pembagian substansi tersebut sama halnya dengan substansi yang diatur dalam KUHPidana, KUHPerdata dan KUHDangan yang terdiri dari beberapa buku dan bagian yang tergabung dalam satu kitab undang-undang.

Namun demikian, dalam materi Pemaparan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2020 bahwa Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang, mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (Tematik). Serta dijelaskan bahwa terdapat UU yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU.

MUST READ  Sudahlah?

Sehingga mengacu pemaparan Kementerian diatas, bahwa Omnibus Law yang dimaksud adalah sama halnya dengan produk Undang-Undang yang akan diterbitkan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara singkat tahapan-tahapan yang akan dilalui antara lain Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 (Perencanaan Undang-Undang), Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan), Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 (Pembahasan Rancangan Undang-Undang) dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 (Pengesahan Undang-Undang). Adapun ketentuan baru yang disisipkan dalam Pasal 71 dimana Pasal 71A menegaskan bahwa Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Sehingga alternatif apabila nantinya Omnibus Law belum dapat direalisasi, Pemerintah dan DPR RI dapat melanjutkan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang yang ditunda pada periode Tahun 2014-2019. Sampai dengan saat ini Pemerintah masih memiliki beberapa usulan rancangan undang-undang yang masih ditunda dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019 antara lain : RUU tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan sebagainya. Sebagai contoh dalam sektor penanaman modal dan perpajakan. Dalam sektor penanaman modal sebaiknya Pemerintah bisa mengajukan usulan revisi UU Penanaman Modal agar memberikan kemudahan dalam berusaha. Kemudian dalam perpajakan, Pemerintah dapat melanjutkan pembahasan usulan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan sehingga menyesuaikan perkembangan ekonomi global saat ini.

MUST READ  Buat Izin Usaha Baru dengan Online Single Submission (OSS)

Tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Dalam pemaparan yang telah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2020, Omnibus Law berdampak pada 79 UU dan 1.239 Pasal dengan 11 Klaster Pembahasan : 1) Penyederhanaan Perizinan; 2) Persyaratan dan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M; 5) Kemudahan Berusaha 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Pengadaan Lahan; 10) Investasi dan Proyek Pemerintah; 11) Kawasan Ekonomi.

Mengingat besarnya Klaster yang akan dimasukan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja maka sudah seharusnya Pemerintah sebagai pengusul harus memperhatikan beberapa hal :

Omnibus Law harus memuat ketentuan yang berisi perintah yang masuk akal sehingga sejalan dengan teori Hukum Kodrat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas (1225-1275), Pemikir abad pertengahan memberi pengertian hukum sebagai: “Quendam rationis ordinatio ad bonum commun, ab eo curam communitatis habet, promulgata” (Perintah yang masuk akal, yang ditunjukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan) ;

Omnibus Law harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada perundang-undangan. Mengenai asas hukum, mengutip definisi asas hukum oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (1991:45), asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena 2 (dua) alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebakan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

MUST READ  RUU Penciptaan Lapangan Kerja : RUU ‘Sapu Jagat’ demi Terciptanya Kemudahan Berusaha

Dengan demikian kunci dari suatu peraturan perundang-undangan termasuk Omnibus Law untuk memperoleh rechtseenheid (kesatuan hukum) dan rechts-zakerheid (kepastian hukum) maka harus berisi perintah yang masuk akal dan asas hukum yang berlaku (dalam hal ini telah tegas diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 antara lain : a. kejelasan tujuan; b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan).

Selain itu, disarankan Pemerintah sebagai perancang Omnibus Law dapat memberikan ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik dalam rangka memberikan masukan, kritik maupun saran terhadap materi yang akan dimuat dalam Omnibus Law agar tidak menjadi polemik atau bahkan diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh publik.

One Reply to “Tentang Omnibus Law”

  1. mau miinta penjelasan dong, apa sih keterkaitan omnibus law dengan hukum dagang

Leave a Reply