Mitigasi Konflik Pendidikan

Hari Guru Nasional telah dicetuskan sejak tahun 1994 sesuai dengan keputusan presiden. Berdasarkan Keppres Nomor 78 Tahun 1994 dan pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tanggal 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Peran guru sangat penting saat ini, selain untuk mewujudkan visi Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia maka Guru juga berperan untuk mempersiakan anak-anak Indonesia menjadi Generasi Emas sesuai Visi 100 tahun Indonesia Merdeka di Tahun 2045 melalui Asah, Asih Asuh.

Namun dalam perjalanan belakangan ini, tidak dipungkiri seringkali timbul perselisihan antara sekolah dengan murid. Adapun berita yang pernah menjadi trending topic adalah sekolah menengah umum di Jakarta Selatan di gugat oleh orang tua murid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tidak naik kelas dari muridnya. Meskipun akhirnya perselisihan tersebut berakhir dengan damai dalam mediasi sebagaimana telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (21/11/2019).

MUST READ  Dokumen Wajib Untuk Menikah dengan WNA di Indonesia

Hal diatas merupakan salah satu contoh konflik pendidikan. Sebenarnya dalam konflik pendidikan tersebut dapat dilakukan mitigasi. Caranya adalah masing-masing pihak baik sekolah dalam hal ini perangkat pelaksananya (kepala sekolah, guru dan staff)  maupun peserta didik (murid) dan orang tua peserta didik memiliki pemahaman yang baik mengenaik  hak dan kewajiban dalam pendidikan nasional. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut UU Sisdiknas dinyatakan tegas masing-masing hak dan kewajiban baik dari sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan nasional maupun peserta didik.

Bahwa disebutkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sisdiknas).

MUST READ  Komunitas Advokat: RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat

Sedangkan hak dan kewajiban Peserta Didik tegas dinyatakan dalam Pasal 12 UU Sisdiknas. Adapun hak-hak yang dimaksud : memperoleh pendidikan agama, pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu, pindah ke program pendidikan lain yang setara serta menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Kemudian kewajiban yang ditegaskan adalah menjaga norma-norma pendidikan selama proses pendidikan serta ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.Sehingga perlu digaris bawahi bahwa Peserta Didik wajib menjaga norma-norma pendidikan.

Menilik jelasnya hak dan kewajiban tersebut, maka tidak sulit rasanya apabila pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan nasional saling bersinergi satu sama lain. Tentunya apabila ada potensi konflik dalam proses ajar mengajar maka harus segera mengedepankan musyawarah sebagai upaya penyelesaian pertama dan terakhir.

MUST READ  Kisruh Zonasi

Namun demikian, apabila terlanjur konflik proses ajar mengajar diajukan ke Pengadilan atau Kepolisian maka kedua pihak tetap diberikan kesempatan lebar untuk melakukan mediasi. Bagaimanapun proses mediasi  dapat menjadi solusi asal pihak yang berkonflik sama-sama ingin menciptakan win-win solution.

Akhir kata, Selamat Hari Guru Nasional, Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

Leave a Reply