Komunitas Advokat: RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat

Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana mengkritik RUU Hukum Pidana yang akan disahkan pada 24 September 2016. Menurut Johan Imanuel, juru bicara komunitas tersebut, Pasal 281 dan Pasal 282 RUU Hukum Pidana jelas tidak memenuhi kejelasan rumusan pasal (delik) dan? Asas Kepastian Hukum.

Pasal 281 RUU Hukum Pidana:

?Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

  1. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
  2. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
  3. secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Johan Imanuel menyatakan bahwa ketentuan tersebut berpotensi melemahkan kedudukan Profesi Advokat dalam Penanganan Perkara, karena kedudukan Profesi Advokat sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) telah menegaskan bahwa advokat dapat melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya.

Ia menambahkan, bahwa materi yang akan diatur pada Pasal 281 RUU Hukum Pidana tersebut dapat ditafsirkan dan dibaca dengan pengertian praktis sebagai berikut:

MUST READ  Kenapa Hukum Pidana Harus Presisi? (versi soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden)

?setiap orang termasuk Advokat yang mewakili kepentingan hukum kliennya tidak diperbolehkan atau setidak-tidaknya dibatasi oleh delik ini untuk melakukan upaya hukum terhadap perintah pengadilan atau penetapan hakim, termasuk untuk berbeda pendapat dengan hakim dalam pemeriksaan perkara, serta memperoleh informasi terkait dengan perkembangan perkara secara langsung maupun tidak langsung, termasuk untuk menggalang dukungan atau pendapat publik mengenai perkara yang sedang ditanganinya, misalnya melalui publikasi ke media dan/atau sarana lainnya untuk semua perkara yang ditangani oleh advokat tersebut.?

Menurut Johan Pasal 281 RUU Hukum Pidana nyata-nyata akan dapat melemahkan fungsi Advokat dalam penanganan suatu perkara. Padahal, Advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin hukum oleh hukum dan perundang-undangan (Pasal 5 UU Advokat) serta dijamin konstitusionalitasnya melalui hak imunitas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 dengan Amar Putusan yang menyatakan bahwa ?… Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan….?

Albert Aries, salah seorang anggota Komunitas tersebut juga mengkritik ketentuan Pasal 282 RUU KUHP adalah :

MUST READ  Pancasila, Pembatasan Konstitusi, dan Arah Reformasi Hukum Pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:

mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Albert lantas melanjutkan jika Pasal 282 RUU Hukum Pidana tersebut? dapat menurunkan kredibilitas Advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile), karena seolah menggambarkan bahwa Advokat yang sedang menjalankan profesinya untuk ?mempengaruhi? aparat penegak hukumnya dengan cara-cara yang sah dan tidak melawan hukum, misalnya dengan argumentasi hukum (legal reasoning), seolah-olah menjadi identik dengan suatu perbuatan yang curang, meskipun advokat tersebut sama sekali tidak memberikan imbalan berupa suap atau gratifikasi, sebagaimana yang sudah dilarang dalam UU Tipikor.

MUST READ  Keraton Agung Sejagat dan Selera Humor Negara

Ia menambahkan bahwa sebelum seseorang diangkat? menjadi Advokat, maka calon advokat wajib untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Advokat (Pasal 5) dan wajib mengucapkan Sumpah Advokat (Pasal 6) sehingga pertanggungjawaban moral seorang Advokat adalah bukan hanya pada klien yang dibelanya, melainkan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kepada bangsa dan negara.

Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana meminta agar DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghapus kedua Pasal tersebut dari RUU Hukum Pidana, karena tidak membawa kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat mengakibatkan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi untuk diuji materinya dalam forum Mahkamah Konstitusi.

Leave a Reply