Advokat Tetap Minta Kata Lawyers dalam Talkshow ILC Diganti

Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI) telah menerima undangan dari KPI Pusat untuk kembali menyampaikan alasan-alasan untuk memperkuat aduan terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) yang diduga merugikan Profesi Advokat.

TAPPAI menilai tayangan-tayangan yang dihadirkan seringkali tidak sejalan dengan kode etik Profesi Advokat.

Adapun undangan dari KPI Pusat tersebut pada tanggal 13 Februari 2020 di Kantor  KPI Pusat. TAPPAI yang terdiri dari beberapa Advokat kenamaan antara lain : Jahmada Girsang,  Denny Karel Tumuju, Roslina Simangunsong, Johan Imanuel, Brina Mariana, Heber Sihombing, Denny Supari, Steven Albert, James H. Siagian, Imzen Sitorus dan Yogi Pajar Suprayogi telah menyampaikan konfirmasi untuk menghadiri undangan tersebut.

MUST READ  Begini Penjelasan Hukum tentang Orang Indonesia Yang Menjadi Militan atau Simpatisan ISIS

TAPPAI  akan tetap mempertahankan pendirian bahwa kata “Lawyers” dalam Indonesia Lawyers Club diharapkan diganti karena acara tersebut seolah-olah berisi para advokat berdiskusi padahal kenyataan tidak demikian justru banyak yang diluar profesi advokat yang menjadi narasumber yang malah adu argumentasi secara tidak etis bahkan disiarkan secara langsung (live).

TAPPAI sudah menyampaikan beberapa tayangan yang kurang etis untuk ditonton publik kepada KPI Pusat untuk memperkuat aduan sehingga sudah selayaknya KPI Pusat segera meninjau kembali agar nama tayangan tersebut tidak langsung mengkaitkan kata Lawyers yang notabene adalah Advokat karena tayangan tersebut seolah-olah ditangkap oleh Publik adalah acara khusus Advokat padahal nyatanya tidak demikian.

MUST READ  TAPPAI Keberatan Penggunaan Kata Lawyers dalam Talkshow ILC

TAPPAI yakin bahwa KPI Pusat dapat mengambil langkah bijak karena  memiliki otoritas penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana diuraikan dalam ketentuan berikut :

  • Dalam Pasal 8 ayat (1) :”…KPI Pusat sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran…”
  • Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e yang menegaskan KPI mempunyai tugas dan kewajiban :”… menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran…”
  • Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d : “…untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran…”

TAPPAI menyatakan akan hadir dengan tim yang lengkap saat menghadiri undangan dari KPI Pusat tersebut dan meminta rekan-rekan jurnalis untuk hadir meliput serta mengawal kegiatan TAPPAI.

Leave a Reply