Advokat Sarankan Partai Politik Tempatkan Anggota DPR Sesuai Keahlian

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menyarankan agar DPR RI ?melalui Fraksi untuk menempatkan anggota ? anggota DPR terpilih di setiap Komisi sesuai bidang keahliannya. Melalui penempatan para anggota DPR terpilih sesuai bidang keahliannya ini diharapkan dapat menghasilkan kualitas DPR yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Johan Imanuel, salah seorang anggota Tim Advokasi Peduli Hukum, menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan substansi ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menegaskan dan membuktikan bahwa calon-calon legislatif yang dimaksud mempunyai kompetensi untuk menjadi anggota legislatif. Menurutnya, perlu adanya sertifikasi resmi dari negara sebegai bukti bahwa anggota legislatif sudah teruji dan layak karena telah dibekali pelatihan yang bersertifikasi sebelum menjalankan tugas kedepan menjadi seorang legislatif.

MUST READ  Pencalonan Otto Hasibuan: Let's kill the regeneration

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia juga meminta DPR RI agar bersinergi dengan Pemerintah dalam memperhatikan kualitas produk peraturan perundang-undangan baik sekarang maupun di periode yang akan datang sehingga tidak berdampak menjadi ketidakpuasan bagi seluruh kalangan dengan cara memperketat substansi yang akan dirumuskan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik

Menurut Destiya Purna Panca, salah seorang anggota Tim Advokasi Peduli Hukum, juga menyebutkan bahwa penting bagi DPR dan Pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi kepada publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan pengesahan agar publik memperoleh informasi yang sebenar-benarnya bukan sekedar melalui keterangan atau opini di media

MUST READ  Dokumen Wajib Untuk Menikah dengan WNA di Indonesia

Johan Imanuel menambahkan bahwa untuk mendorong terciptanya calon legislatif yang berbobot, partai politik perlu mengadakan pendidikan khusus terhadap anggota kadernya yang telah tersertfikasi resmi dari lembaga negara untuk menilai kompetensi dan jika diperlukan dilakukan penyaringan ujian kepada calon kader tersebut kepada KPU, sehingga KPU sudah mempunyai daftar-daftar calon legislatif yang sudah berkualitas dari pola pendidikan dan keahliannya.

Leave a Reply