Normalisasi atau Naturalisasi Bukan Soal Pilihan!

Saat ini muncul lagi perdebatan soal dua konsep ini, khususnya ketika bencana banjir muncul kembali seperti yang baru saja terjadi di DKI dan kota-kota besar lainnya. Sebagai warga biasa yang bukan pakar tata kota maupun pakar lingkungan hidup, saya mencoba menelaahnya berbekal logika sederhana saja.

Kedua konsep di atas menurut saya sama-sama bagusnya. Masalahnya adalah kapan dan di mana konsep tersebut diterapkan. Guna efektif, masing-masing konsep yang memiliki tujuan yang berbeda tersebut harus diterapkan sesuai dengan konteksnya.

Naturalisasi konsepnya adalah mempertahankan DAS (daerah aliran sungai) sesuai dengan kondisi awal alamiah yang ada, sehingga DAS bisa mendukung ekosistem alamiah yang ada. Intinya, ini adalah konsep yang fokusnya pada ALAM. Oleh karenanya, konsep ini akan baik dan efektif untuk wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke arah konservasi ekologi, dan itu jelas tidak mungkin dilakukan di wilayah yang sudah menjadi wilayah urban, apalagi seperti DKI. Dengan kata lain, naturalisasi adalah konsep yang cocok untuk wilayah DAS di LUAR wilayah PERKOTAAN.

MUST READ  Garis Waktu dan Potensi Masalah Penggunaan Blockchain dalam Smart Contract

Menerapkan konsep naturaliasi di wilayah urban itu bak ibarat usaha “mencampur minyak dengan air”. Sebab, wilayah urban yang sudah menjadi pusat populasi manusia bagaimanapun memiliki potensi yang sangat kecil untuk bisa sejalan dengan kebijakan yang berfokus pada konservasi ekologi seperti yang ada pada konsep naturalisasi. Ini soal pilihan, manusia atau lingkungan, di mana keduanya memiliki kecenderungan untuk saling bertolak belakang (ingat, kerusakan alam itu penyebab utamanya satu: ulah manusia). Kalau memang ingin membuat DAS yang mendukung ekosistem alam di sebuah wilayah perkotaan, ya manusia di wilayah itu harus menyingkir. Mungkinkah?

Jika memang menyingkirkan manusia dari wilayah urban adalah suatu hal yang mustahil, maka hal yang harus dilakukan adalah membatasi potensi dampak kerusakan yang bisa muncul. Wilayah urban adalah wilayah sebagai tempat pemusatan populasi. Oleh karena itu, fokus kebijakan adalah pada MANUSIA. Jika di wilayah urban tersebut terdapat DAS, maka fokus kebijakan yang ada seharusnya adalah pada usaha membuat agar segala potensi bencana terkait DAS tersebut diminimalisir semaksimal mungkin. Jika masalahnya adalah debit air yang sangat tinggi, maka usaha yang bisa dilakukan adalah mengendalikan debit air yang ada dan membuat agar debit air yang kelewat tinggi tidak sampai berujung menjadi bencana dengan meluber ke luar DAS sehingga menjadi banjir. Singkatnya, kebijakan yang paling mungkin terkait DAS di wilayah urban ya normalisasi.

MUST READ  Mempertimbangkan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Subyek Hukum Artificial Intelligence (Bagian Pertama)

Banyak kota-kota besar di dunia ini yang memiliki DAS. Sebut saja Amsterdam, Paris, Roma, Seoul, London, dan lain-lain. Lihat saja di kota-kota tersebut. Dalam rangka mencegah banjir, apakah kebijakan yang dilakukan lebih mengarah pada naturalisasi atau normalisasi?

Sekali lagi, ini bukan soal pilihan di antara kedua konsep tersebut. Melainkan soal konteks, di mana dan kapan konsep tersebut cocok untuk diterapkan.

 

Leave a Reply